Arsip Berita

Konten per Bulan

Lakukan Permodelan Kebijakan Perumusan Pembangunan Daerah, LPEM FEB UI Nilai Babel Jalankan Prinsip Industri 4.0

Pangkalpinang, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menilai Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah menjalankan prinsip industri 4.0 dengan melakukan permodelan terhadap kebijakan perumusan pembangunan daerah di Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022.

Menurut Uka Wikarya dari LPEM FEB UI, permodelan yang memanfaatkan artifisial intelijen belum pernah dilakukan oleh Provinsi lain. Untuk itu, ia menyampaikan apresiasi terhadap kerjasama yang dilakukan oleh Pemprov. Kep. Babel dan LPEM FEB UI.

Di Babel, Kemendagri Paparkan Poin Perubahan Permendagri No 86 Tahun 2017

Pangkalpinang, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia rencananya akan merevisi Permendagri No 86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah baik itu  RPJPD, RPJMN dan RKPD. 

Revisi Permendagri No 86 Tahun 2017 merupakan tindaklanjut dari Surat Mendagri No. 700/9324/SJ tanggal 2 November 2018 perihal Rekomendasi Tindaklanjut Hasil Audit Keuangan dan Kinerja pada Ditjen Bina Bangda. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi daerah pertama di Sumatera yang menyelenggarakan FGD Rencana Revisi Permendagri No 86 Tahun 2017.

Tingkatkan Kerjasama dan Kekompakkan, Bappeda Babel Selenggarakan Kegiatan "Capacity Building"

Bangka Tengah, Bertempat di Kawasan Wisata Tanjung Gunung, Pantai Tapak Dewa, Rabu 18 Desember 2019, Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur yang diikuti seluruh Pegawai dan Keluarga.

Kepala Bappeda Kep. Babel Fery Insani mengatakan, kegiatan yang bertema "Capacity Building" diisi dengan ceramah motivasi serta permainan yang bertujuan untuk melatih kerjasama dan kekompakkan.

Bappeda Babel Sosialisasikan Permendagri No 70 Tahun 2019 dan Permendagri No 90 Tahun 2019

Pangkalpinang, Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan Sosialisasi Permendagri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di ruang rapat Pulau Ketawai, Kamis (12/12).

Paparkan Hasil Kerja, DRD Babel Siap Bersinergi

Pangkalpinang, Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siap bersinergi dengan stakeholder untuk mewujudkan masyarakat Bangka Belitung yang sejahtera. Hal tersebut diungkapkan Suparta pada saat Diseminasi Hasil Kerja Tahun 2019 di ruang rapat Pulau Ketawai, Kantor Bappeda Kep. Babel, Rabu (11/12).

Pada saat diseminasi, menurut Suparta yang juga anggota DRD Babel, bidang-bidang yang ada di DRD memaparkan hasil kerja yang telah dilakukan selama ini, diantaranya pengembangan potensi daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Buka Workshop, Joko Triadhi Paparkan Lima Pilar Penyusunan RAD-PG

Pangkalpinang, Sekretaris Bappeda Kep. Babel Joko Triadhi membuka Workshop dan Pendampingan Penyusunan dan Penyempurnaan Dokumen Rencana Aksi Pangan dan Gizi (RAD-PG), di ruang rapat Pulau Celagen, Kantor Bappeda Kep. Babel, Rabu (11/12).

Rencana Aksi Pangan dan Gizi di Perangkat Daerah menurut Joko Triadhi berperan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yang dimana teruang dalam RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022.

DAK Bidang Infrastruktur Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah

Pangkalpinang, Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Menurut Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bappeda Kep. Babel, Martini, hal ini sesuai dengan filosofi DAK yang merupakan dana pusat yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional.