Bahas Pembentukan Pokja PKP, Pemprov Babel Gelar Rapat Koordinasi

Pangkalpinang, Perumahan dan permukiman yang layak merupakan hak setiap warga negara Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalan UUD 1945. Hal ini diungkapkan, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Saiful Anwar, di ruang rapat Pulau Ketawai, Kantor Bappeda Kep. Babel, Jumat (19/06).

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), menurut Saiful Anwar, dilakukan oleh Pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat melalui Forum Pengembangan PKP. Sesuai yang diamanatkan Undang-Undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Untuk lembaga yang mengkoordinasikan pengembangan kawasan permukiman adalah Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan amanat PP No 14 Tahun 2016," kata Saiful Anwar pada saat Rapat Koordinasi Pembentukan Pokja PKP dan Pembahasan Forum PKP Prov. Kep. Babel.

Menurut Saiful Anwar, Pokja PKP mempunyai tugas untuk mengkoordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pelaku lainnya.

"Pokja PKP juga mempunyai fungsi untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang PKP yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat," ungkap Syaiful Anwar.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bappeda Kep. Babel, Martini mengatakan, Pokja PKP dibentuk berjenjang, mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, sampai Kabupaten/Kota.

Pembentukan Pokja PKP dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari koordinasi internal, pemetaan pemangku kepentingan, penyelenggaraan kegiatan diskusi atau rapat, sampai ke penetapan Pokja PKP.

"Untuk keanggotaan Pokja PKP di Provinsi paling sedikit terdiri atas Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup," kata Martini.

Penulis: 
Rizky Fitrajaya
Sumber: 
Bappeda Kep. Babel