Bappeda Babel Gelar Rapat Evaluasi Penyelarasan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Pangkalpinang, Bertempat di Hotel Bangka City, Rabu (21/04), Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengelar Rapat Evaluasi Penyelarasan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dengan RPJMN Tahun 2020-2024.

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas RI, Taufik Hanafi mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengevaluasi keselarasan RPJMD dengan RPJMN. Taufik juga minta agar Pemprov. Kep. Babel untuk terus menjaga konsistensi rencana pembangunan dengan penganggaran.

Keselarasan sendiri menurut Taufik tidak hanya antar dokumen perencanaan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota, keselarasan di dalam dokumen RPJMD, perlu diperhatikan. Baik itu dari isu strategis, kebijakan yang disusun, program, kegiatan dan sub kegiatan, sampai dengan penganggaran. Keselarasan juga diharapkan dapat memperkuat sistem pengendalian pelaksanaan RPJMD itu.

“Penting sekali untuk memastikan sinergi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan RPJMN, kami mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah mengambil insiatif melakukan evaluasi keselarasan,” kata Taufik Hanafi melalui Video Meeting.

Terkait evaluasi pelaksanaan RPJMD, menurut Taufik, evaluasi perlu dilakukan secara sistematis, objektif dan transparan serta didukung dengan data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Taufik juga mendorong Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan Satu Data Indonesia untuk mendukung evaluasi pelaksanaan RPJMD.

“Kami sangat yakin, Satu Data Indonesia dari regulasi dan kelembgaan sudah dilakukan di tingkat Provinsi dan mudahan di tingkat Kabupaten/Kota dan kami di Sekretariat Pusat Satu Data Indonesia siap mendukung dan memfasilitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” ujar Taufik.

Taufik berpesan agar program yang ada didalam RPJMD dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Menurutnya, hal tersebut sering disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. “Bapak Presiden sering menyampaikan agar program tidak hanya sent, namun harus deliver, artinya program tersebut harus dipastikan sampai dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Taufik.

Sebelumnya, Sekretaris Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Joko Triadhi mengatakan, merupakan suatu kewajiban bagi daerah untuk melakukan penyelarasan perencanaan pembangunan dengan pusat, karena pembangunan di daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Nasional.

Pemprov. Kep. Babel di tahun 2020, menurutnya sudah menetapkan Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022. Hal tersebut dilakukan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

“Kami berharap keselarasan perencanaan daerah dan Pusat kedepannya akan lebih baik lagi, apalagi di tahun 2024 rencananya akan dilaksanakan Pemilu serentak, sehingga durasi dokumen perencanaan sudah semakin sama, dengan demikian harmonisasi dan penyelarasan akan lebih baik lagi,” harap Joko Triadhi.

Penulis: 
Rizky Fitrajaya
Sumber: 
Bappeda Prov. Kep. Babel