Bappeda Babel Sosialisasikan Permendagri No 70 Tahun 2019 dan Permendagri No 90 Tahun 2019

Pangkalpinang, Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan Sosialisasi Permendagri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di ruang rapat Pulau Ketawai, Kamis (12/12).

Pada saat membuka Sosialisasi, Sekretaris Bappeda Kep. Babel, Joko Triadhi mengatakan, Pemerintah Prov. Kep. Babel sudah melakukan integrasi e-planning dengan SIPD. Namun ia mengharapkan, Kemendagri dapat terus mengembangkan SIPD sehingga dapat terintegrasi antar aplikasi lainnya.

"Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Rencana Aksi Korsupgah KPK, yang dimana integrasi dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai ke pengawasan," kata Joko Triadhi.

Pada saat Sosialisasi hadir Narasumber dari Kemendagri, untuk Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dipaparkan oleh Kasubdit Partisipasi Masyarakat dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bangda, Kemendagri RI, Rendy Jaya Laksamana.

Sedangkan untuk Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dipaparkan oleh Kasubdit Kehutanan, Ditjen Bina Bangda, Royadi.

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur adalah penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan terkait perencanaan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah

Terkait pengimplementasikan Permendagri No 90 Tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menurut Joko Triadhi, Pemerintah Provinsi sedang melakukan proses perubahan RPJMD Tahun 2017-2022, dimana sudah masuk dalam tahap Rancangan Akhir.

"Dengan adanya Permendagri No 90 Tahun 2019, kami akan segera melakukan penyesuaian pada Perubahan RPJMD yang sedang kami lakukan," kata Joko Triadhi.

Kasubdit Kehutanan, Ditjen Bina Bangda, Royadi mengatakan, Permendagri No 90 Tahun 2019 akan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020. Pemerintah Daerah yang sedang melakukan perubahan RPJMD dan penetapannya setelah tanggal tersebut, Royadi meminta udapa mempedomani Permendagri 90 Tahun 2019 pada perubahan RPJMD.

"Mumpung Perubahan RPJMD masih dalam tahapan Rancangan Akhir, Perangkat Daerah harus segera melakukan pemetaan berdasarkan Permendagri 90, integrasikan kedalam Rancangan Perubahan Renstra dan sampaikan ke Bappeda untuk diverifikasi, sehingga dapat dimasukkan kedalam Perubahan RPJMD," katanya.

Penulis: 
Rizky Fitrajaya
Sumber: 
Bappeda Kep. Babel