Cermati Nomenklatur dalam Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020



Pangkalpinang. Terdapat penambahan dan pengurangan nomenklatur dalam Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dibandingkan Permendagri 90 Tahun 2019. Penambahan dan pengurangan tersebut perlu dicermati sehingga dapat ditentukan nomenklatur yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada di perangkat daerah.

Sekretaris Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Joko Triadhi mencontohkan penambahan nomenklatur yang ada di sekretariat. Menurutnya, nomenklatur yang ada di dalam Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tidak perlu digunakan semua, cukup pilih nomenklatur yang dapat mewadahi tugas dan fungsi yang di sekretariat.

“Penambahan nomenklatur jangan sampai membebani keuangan daerah kita dengan banyaknya belanja yang sifatnya administrasi, seperti penambahan nomenklatur yang ada di sekretariat, cukup pilih kegiatan yang dapat mewadahi semuanya,” kata Joko Traidhi pada saat membuka Rapat Pleno Pemetaan KUA-PPAS Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 di ruang rapat Pulau Ketawai, Selasa (13/10).

Terkait pengurangan nomenklatur yang sebelumnya ada di Permendagri 90 Tahun 2019, menurut Joko Triadhi, nomenklatur yang tidak ada di dalam Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 akan dievaluasi terlebih dahulu, bila kegiatan tersebut merupakan prioritas, akan dipilih nomenklatur yang mendekati kegiatan tersebut.

Sebagai tambahan informasi, Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 merupakan pemutakhiran dari Permendagri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (RB)

Pemutakhiran yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri merupakan hasil usulan dari pemerintah daerah, serta adanya perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.


Pay Attention to Nomenclature in MoHA Decree No. 050-3708 of 2020

Pangkalpinang. There are additions and subtractions of nomenclatures in the Minister of Home Affair No. 050-3708 of 2020 than those of the MoHA Regulation No. 90 of 2019. The additions and subtractions need to be observed so that the nomenclature can be determined in accordance to the duties and functions of the regional agencies.

The Secretary of Bappeda of Kepulauan Bangka Belitung Province, Joko Triadhi gave examples of the additions and subtractions in the secretariat units. According to him, not all the nomenclatures in the MoHA Decree No. 050-3708 of 2020 need to be used so that selecting a nomenclature that can accommodate the duties and the functions in secretariat units would be necessary.

“The addition of nomenclatures should not burden our regional financial capacity with administrative expenditures, for instance the nomenclature addition in secretariat units, just select one that can accommodate everything,” Joko Triadhi said at the opening of Plenary Meeting on KUA-PPAS Based on MoHA Decree No. 050-3708 of 2020 in Pulau Ketawai meeting room, Tuesday (13/10).

Regarding the subtraction of the nomenclature that previously existed in the MoHA Regulation No. 90 of 2019, according to Joko Triadhi , will be evaluated first. If the activity is a priority, a nomenclature that approximates the activity will be selected.

For information, the MoHA Decree No. 050-3708 of 2020 is the update of the MoHA Regulation Np. 90 of 2019 Concerning the Classification, Codification and Nomenclature of Regional Development and Financial Planning.

The updating carried out by MoHA was the result of the inputs from local governments as well as the changes in policies and legislations.


Translator: Rusni Budiati
Penulis: 
Rizky Fitrajaya
Sumber: 
Bappeda Kep. Babel