Dinamika Pengelolaan Lahan dan Langkah Kedepan

Lahan merupakan salah satu komponen vital bagi kelangsungan hidup makhluk. Bagaikan kedua sisi mata uang lahan dan air adalah modal bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk menjalankan fungsi kehidupannya. Lahan merupakan ruang produktif, sekaligus sebagai komoditas. Untuk alasan inilah lahan menjadi arena pertarungan bagi berbagai aktor yang tertarik dengan beragam kepentingan.[i] Di sisi lain, lahan menjadi simbol sosial sehingga sebagian orang saling berebut lahan agar mendapatkan status sosial yang lebih baik.

Perkembangan pemanfaatan lahan yang dinamis ditunjukkan oleh ketersediaannya yang makin lama makin terbatas sejalan dnegan perkembangan penduduk dan ekonomi. Sebagai akibatnya, konflik dalam pemanfaatan kedua sumberdaya tersebut makin sering terjadi dan kian meluas. Konflik yang terjadi dapat bersifat horizontal, antar sesama pengguna dalam suatu wilayah atau antar pengguna pada wilayah yang berbeda. Konflik dapat terjadi secara vertikal, antara pemerintah dan pengguna. [ii]

Dalam konteks dinamika lahan di Bangka Belitung, maka tidak bisa dipisahkan dengan dua ikon bangka belitung yakni timah dan lada. Dua hal ini yang membuat Bangka Belitung dikenal tidak hanya dalam skala nasional tetapi juga dalam skala dunia global. Produksi bijih timah Indonesia yang diperkirakan sebesar 55.000 ton[iii] menempati urutan kedua setelah Tiongkok, yang sebagian besar berasal dari Bangka Belitung. Produksi lada Bangka Belitung tercatat 33.180 ton[iv] atau hampir setara dengan 40 persen produksi nasional. Proses Produksi kedua komoditas ini sangat erat kegiatannya dengan pemantaatan lahan dan segala dinamikanya.

Dari sisi penambangan timah, lahan diterjemahkan sebagai kawasan penambangan tempat individu maupun korporasi mengeruk mineral paling penting di Bangka Belitung. Di luar dinamika produksi dan perdagangan komoditas timah yang sering menuai kontroversi. Penambangan timah yang telah lebih dari 2 abad melekat dalam sejarah hidup bangka belitung, juga menyisakan polemik lahan. Diantara polemik yang muncul adalah polemik kepemilikan antara pemilik IUP dan pemilik lahan diatasnya, lahan yang dibiarkan terlantar setelah penambangan, Pengakuan kepemilikan lahan dengan berbagai macam modus, Jual beli lahan bekas tambang, sampai ketersediaan lahan sebagai tempat tumpuan masyarakat untuk menggantungkan hidup pasca tambang.

Persoalan lahan tambang ini akan menjadi sangat menarik justru ketika kita hubungkan dengan kebutuhan penghidupan (livelihood) masyarakat. Lahan adalah salah satu aset penting yang mendukung keberlanjutan penghidupan masyarakat sekitar tambang. Dari hasil observasi penulis ke desa-desa tambang di Bangka Belitung, didapat sebuah kesimpulan bahwa lahanlah tempat mereka menaruh harapan di masa datang. Persoalannya lahan yang terhampar di sekitar wilayah desa adalah lahan bekas tambang yang terbentur dengan regulasi pemanfaatan dengan kualitas lahan yang jelek. Selain itu, ketika lahan tersebut harus diolah membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk ukuran petani kecil. Jika pun, pilihan mereka jatuh ke kawasan hutan mereka pun terbentur dengan aturan regulasi pemanfaatan yang mereka tidak paham mekanisme perizinannya.

Dari sisi perkebunan lada, lahan adalah komponen penting tempat tumbuhnya “king of spieces” ini. Belakangan tren bertanam lada mulai kembali menggeliat seiring dengan menurunnya pendapatan dari usaha penambangan timah. Disamping itu, kebijakan pemerintah daerah pada RPJMD 2017-2022 yang mulai kembali melirik lada menjadi angin segar bagi usaha tani lada. Walaupun di satu sisi, tantangan besar soal stabilitas harga menjadi tuntutan petani lada di kampung-kampung.

Dari sudut pandang usaha tani lada, maka pertama kali yang terlintas adalah dimana lokasi kita akan bertanam lada. Perkembangan luas areal lada dari tahun 2010-2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 36.375 ha ditahun 2010 menjadi 50.880 ha di tahun 2016.iv Namun hasil observasi penulis di lapangan, perkebunan lada juga tidak luput dari polemik lahan yang dinamis, diantaranya : Berkurangnya lahan subur akibat degradasi lahan akibat penambangan, masifnya perkebunan sawit mendorong pembukaan lahan yang mengganti komoditas lada, pola penanaman lahan yang berpindah-pindah, perkebunan di kawasan hutan.

Pola-pola penguasaan dan kepemilikan lahan hingga degradasi kualitas lahan perlu dikaitkan juga dengan keseimbangan lingkungan. Bangka Belitung sebagai wilayah kepulauan memiliki daya dukung dan daya tamping lingkungan yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan keterpaduan lintas sektor dan lintas stakeholder untuk menjamin bahwa lahan ini bisa menjamin keseimbangan baik secara ekologi, ekonomi, sosial dan penghidupan yang berkelanjutan.

Langkah Kedepan

Pendekatan pengelolaan lahan yang selama ini bersifat parsial tidak akan menjawab persoalan lapangan secara menyeluruh. Dalam jangka panjang diperlukan transformasi kebijakan yang mengintegrasikan dukungan dari faktor-faktor penentu yaitu kelembagaan dan teknologi dengan memperhatikan asas-asas yaitu pendekatan partisispatif masyarakat dan pendekatan fasilitatif yang berasal dari pemerintah, swasta dan pelaku pembangunan lainnya. Pendekatan yang diperlukan bisa dimulai dari bentangan wilayah yang luas seperti DAS yang memungkinkan terjadi interkoneksi antar wilayah seperti lahan pertanian, lahan permukiman, lahan tambang dsb. Kesatuan wilayah yang terhubung satu dengan yang lainnya dapat menggambarkan pemahaman yang utuh tentang konfigurasi spasial dan sosial di wilayah tersebut.[v]

Memang tidaklah semudah membalikkan telapak tangan dalam mengelola keterpaduan karena sejauh ini model pengelolaan yang berlaku di lapangan di dominasi ego sektoral birokrasi. Walaupun di lapangan selalu ada dalih bahwa kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan semangat undang-undang dan ketentuan yang berlaku.ii Jika kita bedah di setiap sektor sebetulnya sangat banyak instrumen yang berkaitan dengan pengelolaan lahan, diantaranya: Perencanaan pembangunan berbasis spasial, aplikasi Geoportal pembangunan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), Peta Kesesuaian Lahan pertanian, Skema Perhutanan Sosial, Program Pemberdayaan Masyarakat sekitar tambang. Namun, instrumen tersebut seringkali berakhir pada sebuah dokumen perencanaan atau terjebak pada beragamnya tampilan data teknis yang belum didukung pemahaman yang utuh terkait sosial masyarakat.  Oleh karena itu,  dibutuhkan keluasan cara pandang, kearifan birokrasi dan kemauan yang kuat mengurangi konflik kelembagaan dan dampak yang ditimbulkannya pada pelaksanaan program dan kegiatan yang bersangkutan.

Pada akhirnya, mari memulai untuk membangun dengan harmoni dan keselarasan baru yang lebih fundamental menuju pembangunan yang betul-betul berdampak lebih dari sekedar penyelesaian dokumen administrasi. Membangun kerangka tersebut tidaklah sederhana dan bahkan memerlukan pemahaman yang lebih jernih tentang keragaman sumberdaya yang kita miliki, tidak saja sumberdaya alam, tetapi juga sumberdaya manusia, budaya, dan modal sosial yang dimiliki masyarakat.ii Saat ini, momentum yang tepat di awal tahun periode RPJMD 2017-2022 untuk memulai pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang lebih sinergis, berbasis data, memperhatikan keseimbangan lingkungan dan tentu berdampak signifikan bagi masyarakat. Kita Bisa!

*Peneliti Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

 

[i] Mardiana, Rina. 2017. Contesting Knowledge of land access claims in jambi, Indonesia. Goettingen university

[ii] Pasaribu, Sahat. (Ed). 2011. Konversi dan Fragmentasi lahan ancaman terhadap kemandirian pangan. Bogor: IPB Press

[iii] U.S. Geological Survey. 2017. Mineral Commodity Summaries. diunduh tanggal 29 Desember 2017 dari https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/tin/mcs-2017-tin.pdf

[iv] Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2017. Agricultural Statistics of Bangka Belitung 2016. Pangkalpinang :Subbag Perencanaan

[v] Pasandaran, E. (Ed). 2106. Sumber Daya Lahan Dan Air Prospek Pengembangan Dan Pengelolaan. Jakarta : Iaard Press

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: 
Bappeda Kep. Babel
Penulis: 
Nurul Ichsan, ST