Pangkalpinang, Bappeda Kep. Babel, melalui Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Turbulensi Ekonomi di Babel: Masalah dan Solusi".
FGD, dilaksanakan di ruang rapat Pulau Bukulimau, Kantor Bappeda Kep. Babel, dihadiri anggota DRD Babel dan Perangkat Daerah, dengan pemaparan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung.
Ketua DRD Babel, Hatamar Rasyid mengatakan, FGD dilakukan untuk mendapat pencerahan serta berdiskusi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. terkait permasalahan ekonomi di Prov. Kep. Babel. Ada tiga fokus DRD Babel, Thorium, Lada dan Pariwisata.
"Persoalan lada ini berkaitan langsung dengan masyarakat, dimana harga komoditas lada dan sawit menurun," kata Hatamar Rasyid pada saat membuka FGD (26/09).
Terkait permasalahan lada Kepala Kanwil Kanwil DJPb Kep. Babel, Supendi, menyarankan untuk Pemerintah Daerah untuk membuat pilot project dengan melakukan penanaman lada dengan cara terkini dan difokuskan pada daerah yang masyarakatnya ingin berubah.
"Tapi kita harus memberikan penjelasan kepada masyarakat tahapan yang harus dilakukan, jangan hanya ujungnya saja, selain itu kita harus fokus memonitor serta mengevaluasi setiap tahapannya," katanya.
Menurut Supendi, dana desa dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pada tahun 2018, rata-rata dana desa yang diterima di Prov. Kep. Babel Rp 800,5 juta per desa dengan total sekitar Rp 265 miliar. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2015 yang mencapai Rp 262 miliar atau Rp 280,0 juta.
Dana desa dapat digunakan untuk formulasi dan afirmasi untuk percepatan pengentasan kemiskinan, melanjutkan skema padat karya tunai, meningkatkan porsi pemberdayaan masyarakat desa serta penguatan kapasitas SDM desa dan tenaga pendamping desa.
"Tinggal penggunaan dana desa tersebut, kalau bisa ada One Village One Product, jangan desa saling bersaing dan dana desa harus di kelola oleh Bumdes, dana dapat digunakan sebagai permodalan, namun harus jelas, jangan mengedepankan biaya pengurusnya dan kalau bisa kebutuhan yang ada di desa dapat di penuhi oleh Bumdesnya, sehingga desa tersebut akan lebih makmur," ujarnya.