Ekonomi Hijau (Green Economy) Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam dua dekade terakhir, dampak dari kerusakan lingkungan, pemanasan global (global warming) dan perubahan iklim (climate change) kian serius dan menakutkan. Terlebih, hal tersebut menimbulkan dampak negatif yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia. Seperti banjir, rob, pencemaran udara, air dan tanah, perubahan iklim yang ekstrim, perubahan cuaca yang ekstrim, dan lainnya terjadi dimana-mana. Sejumlah hasil analisis menunjukkan peningkatan pemanasan global dan perubahan iklim yang disebabkan oleh semakin meluasnya kerusakan lingkungan yang di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Kegiatan pembangunan ekonomi di Indonesia lebih banyak berbasis pada sumber daya alam, mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Sebut saja minyak bumi, gas bumi, batu bara, timah, emas, dan sumber daya alam lainnya. Hal inilah yang menyebabkan aspek perlindungan dan pelestarian lingkungan masih sering kali terabaikan sehingga menimbulkan beragam permasalahan lingkungan, seperti pencemaran air dan/atau udara, kerusakan kualitas tanah, kebakaran dan kerusakan hutan, alih fungsi lahan pertanian dan sebagainya. Kondisi demikian pada akhirnya menjadikan semakin menurunnya produktifitas sumber daya alam dan lingkungan sehingga mendorong timbulnya kantong-kantong kemiskinan pada masyarakat yang hidupnya bergantung pada sumber daya alam dan lingkungan tersebut.

Berbagai pihak menuding, penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan termaksud adalah akibat dari strategi dan kebijakan pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Strategi dan kebijakan pembangunan nasional lebih mengutamakan pencapaian kepentingan ekonomi semata dibandingkan dengan kepentingan lingkungan dan masyarakat (Lako, 2015: 2). Bahkan, lingkungan dan seluruh sumber daya alam yang melekat padanya serta sumberdaya ekonomi masyarakat diakuisisi dan dieksploitasi secara berlebihan oleh negara dan para pelaku ekonomi untuk mewujudkan kepentingan pertumbuhan ekonomi dan laba semata.

Meski di satu sisi pertumbuhan laba korporasi dan pertumbuhan ekonomi negara (daerah) terus meningkat (EN), namun pada saat yang sama, eskalasi krisis sosial dan krisis lingkungan (EKSL) semakin meningkat pula. Permasalahan sosial dan lingkungan yang timbul justru kian kompleks dan membahayakan. Fenomena ini sering disebut sebagai “paradoks pertumbuhan ekonomi” yang dihasilkan dari perilaku ekonomi yang tamak (greedy economy) (Lako, 2015: 3). Sementara itu, titik ideal pertumbuhan ekonomi negara (daerah) ketika kenaikan tingkat ekonomi negara (daerah) (EN) diikuti dengan menurunnya krisis sosial dan krisis lingkungan (ESKL).

Sebagai daerah yang berkembang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senantiasa melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Laju pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator pembangunan daerah. Adapun pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari daerah untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Kuznetz dalam Todaro, 2004).

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2010 sampai dengan 2019 mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp75,83 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp53,95 triliun. Sementara itu PDRB per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 mencapai Rp50,93 juta. Secara umum, ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 3,32 persen. Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, serta Industri Pengolahan adalah 3 (tiga) lapangan usaha yang memberikan kontribusi paling besar pada PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pembangunan yang tidak ramah lingkungan akan dapat mendorong kerusakan alam

Sektor kehutanan dan pertambangan yang menjadi penopang PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kontribusi signifikan terhadap kerusakan alam. Pada tahun 2019, Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat, terdapat 200 ribu dari 654 ribu hektare atau sektar 30% total kawasan hutan mengalami kerusakan akibat dari penambangan bijih timah ilegal dan penebangan hutan liar. Merujuk dari laporan tersebut, kerusakan kawasan hutan tersebut sudah cukup memprihatinkan dan telah mengganggu kelestarian lingkungan di Provinsi penghasil bijih timah nomor dua terbesar dunia. Selain itu, kerusakan hutan menimbulkan berbagai bencana seperti banjir, kekeringan, dan konflik sosial di masyarakat.

Fitrah Azhari (2019) dalam penelitiannya menyebutkan, emisi gas kaca di Provinsi Bangka Belitung pada  tahun  2009  sebesar  232.715.531tCO2-eq,  pada tahun  2011  sebesar  213.029.045  tCO2-eq,  pada  tahun  2016  sebesar  233.093.992  tCO2-eq. Diproyeksikan, pada tahun 2020 mencapai 1.604.291.182 tCO2-eq dan di tahun 2030 sebesar 4.879.782.622 tCO2-eq emisi gas kaca di Provinsi Bangka Belitung.

Angka-angka di atas menunjukan, emisi yang dihasilkan sektor kehutanan dan lahan gambut dari  tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kenaikan emisi terbesar, terjadi akibat kebakaran lahan gambut. Faktor yang menyebabkan kebakaran lahan gambut diantaranya adalah sengaja dibakar untuk mengolah lahan gambut atau tidak disengaja karena kekeringan lahan gambut itu sendiri. Hal  ini dapat terjadi karena tingkat pembangunan yang terjadi di Bangka Belitung cukup besar sehingga membutuhkan lahan gambut untuk terjadinya pembangunan. (Pradityo, 2011).

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka integrasi antara pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan merupakan hal yang sangat penting untuk segera dilaksanakan. Oleh karena itu, paradigma ekonomi hijau perlu dikedepankan oleh pemerintah dalam melakukan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, untuk mencegah kerusakan lingkungan serta mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

Ekonomi Hijau

Makmun (2011) menjelaskan bahwa, pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga pembangunan harus didasarkan pada konsep pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Dalam laporan World Commission on Environment and Development (WCED) pada tahun 1987 yang berjudul Our Common Future, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Artinya bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya untuk saat ini, melainkan juga untuk masa-masa mendatang.

Dalam perkembangannya, dengan semakin gencarnya pembangunan berkelanjutan, maka berkembanglah konsep ekonomi hijau (green economy), sebagai konsep yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan penghapusan kemiskinan. Namun mengingat tidak adanya model pembangunan berkelanjutan yang sama untuk seluruh negara, maka konsep ekonomi hijau dipahami secara berbeda pula, dengan mempertimbangkan berbagai kendala pada masing-masing negara.

Secara sederhana, pengertian ekonomi hijau dirumuskan sebagai kegiatan perekonomian yang tidak merugikan atau merusak lingkungan. Sementara itu, United Nation Environment Programme (UNEP) mengaitkan pengertian ekonomi hijau dengan makna ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial, dengan memberikan pengertian bahwa :

“Greening  the economy refers to the process of reconfiguring business and infrastructure to deliver better returns on natural, human and economic capital investments, while at the same time reducing greenhouse gas emissions, extracting and using less natural recources, creating less waste and reducing social disparities.”

Dengan demikian, ekonomi hijau merupakan kegiatan ekonomi yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir kegiatan ekonomi, juga diharapkan memberi dampak tercapainya keadilan, baik keadilan bagi masyarakat maupun lingkungan dan sumber daya alam itu sendiri. Filosofi ekonomi hijau adalah adanya keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi rakyat dan keadilan sosial dengan tetap mengurangi resiko-resiko kerusakan lingkungan dan ekologi (Wanggai, 2012 : 7). Dalam hal inilah esensi ekonomi hijau sebagai model pembangunan ekonomi yang berbasis pembangunan berkelanjutan.

World Commission on Environment and Development (WCED) dalam laporannya yang berjudul Our Common Future mengidentifikasikan beberapa masalah kritis yang perlu dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan lingkungan dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan, yaitu :

  1. Mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kualitas;
  2. Mendapatkan kebutuhan pokok mengenai pekerjaan, makanan, energi, air dan sanitasi;
  3. Menjamin tingkat pertumbuhan penduduk yang mendukung keberlanjutan;
  4. Melakukan konservasi dan kemampuan sumber daya ;
  5. Orientasi teknologi dan mengelola risiko;
  6. Memadukan pertimbangan lingkungan ekonomi dalam proses pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, berkembanglah kemudian konsep ekonomi hijau. Konsep ekonomi hijau (green economy) menjadi paradigma dalam pembangunan berkelanjutan yang penting dalam menanggulangi dampak perubahan iklim yang terjadi. Mumbunan (2012) menyebutkan bahwa, ekonomi hijau menjadi jawaban dari ekonomi coklat, yaitu kegiatan ekonomi yang memproduksi banyak karbon. Ekonomi coklat merupakan kegiatan ekonomi yang menggunakan energi secara tidak efisien (boros) tetapi secara sosial tidak cukup inklusif, yaitu tidak melibatkan banyak orang dalam proses pengambilan keputusannya. Dalam kaitannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan bahan tambang dan mineral batu bara misalnya, kegiatan ekonomi coklat sangat dominan. Selain berdampak buruk pada kualitas lingkungan, munculnya kasus-kasus pertambangan di Freeport atau Newmont menunjukan bahwa secara sosial masih sangat eksklusif, tidak mewujudkan keadilan sosial. Manfaat dari eksploitasi tambang tersebut sebagian besar dinikmati hanya oleh sebagian kecil orang/kelompok dalam bentuk izin atau hak-hak pemanfaatan yang diperolehnya. Padahal dampak negatif dari kegiatan pertambangan tersebut justru ditanggung oleh masyarakat sekitar yang menanggung kerusakan lingkungan. Hal inilah yang ingin diminimalisir/dihindari melalui pembangunan berparadigma ekonomi hijau (green economy).

Ekonomi hijau menurut Cato (2009), mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

  1. Ekonomi yang berbasis lokal;
  2. Pasar dipandang sebagai tempat bersosialisasi dan persahabatan yang menyenangkan di mana berita dan pandangan politik dipertukarkan seperti halnya barang dan uang;
  3. Melibatkan distribusi aset dengan menggunakan harta warisan yang ditingkatkan dan pajak capital gain;
  4. Pajak digunakan juga secara strategis untuk keberlanjutan pembangunan, bukan untuk mempengaruhi kekuasaan dan perilaku bisnis.
  5. Dipandu oleh nilai keberlanjutan daripada oleh nilai uang;
  6. Meninggalkan kecanduan pada pertumbuhan ekonomi dan mengarah pada ekonomi steady-state;
  7. Ekonomi yang ramah di mana hubungan dan komunitas menjadi pengganti konsumsi dan teknologi;
  8. Memberi peran yang lebih luas bagi ekonomi informal dan sistem koperasi dan berbasis komunitas yang saling mendukung;
  9. Sistem kesehatan yang fokus pada pengembangan kesehatan yang baik dan penyediaan perawatan primer, berbasis lokal daripada obat berteknologi tinggi dan perusahaan farmasi yang luas;
  10. Menggantikan bahan bakar fosil dan sistem pertanian intensif dengan pertanian organik dan berbagai sistem seperti pertanian dengan dukungan komunitas.

Sebagaimana telah disebutkan di awal, dampak pembangunan terhadap kerusakan lingkungan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta sebagai  salah satu upaya untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka ekonomi hijau (green economy) merupakan hal yang penting untuk dikedepankan dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat diwariskan kepada generasi-generasi mendatang dan menjadi legacy positif yang ditinggalkan oleh para pendahulu.

Oleh karena itu, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk memulai implementasi pembangunan ekonomi hijau. Perumusan beberapa pendekatan tersebut sebagai langkah awal sekaligus memberikan pondasi agar implementasi pembangunan ekonomi hijau dapat dilaksanakan dengan baik dalam waktu dekat.

Pendekatan Implementasi Ekonomi Hijau

Grindle (dalam Wahab, 2002) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh isi dari kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasar dari model Grindle adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan maka kebijakan tersebut perlu dituangkan menjadi program aksi maupun kegiatan. Implementasi kebijakan tidak selalu berjalan secara mulus, namun akan sangat tergantung kepada konteks implementasi (context implementation) yang terdiri dari kekuasaan, kepentingan, strategi, aktor yang terlibat, karakteristik penguasa dan lembaga, serta kepatuhan dan daya tanggap. (Wahab, 1994).

Mengacu pada pendekatan Grindle sebagaimana tersebut di atas, sebagai langkah awal perumusan pembangunan hijau, setidaknya ada 3 (tiga) pendekatan yang dapat dilakukan untuk memberikan fondasi dalam rangka implementasi ekonomi hijau. 3 (tiga) pendekatan tersebut meliputi pendekatan aspek hukum yang akan menjadi payung hukum dari implementasi ekonomi hijau, pendekatan dokumen perencanaan yang akan menjadi perekat sekaligus benang merah arah pembangunan lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta pendekatan kelembagaan dimana sinkronisasi kebijakan antar lembaga di Provinsi menjadi salah satu success factor dalam implementasi kebijakan, termasuk kebijakan pembangunan ekonomi hijau.

a. Pendekatan aspek hukum

Kepatuhan dan daya tanggap merupakan salah satu hal yang penting dalam implementasi suatu kebijakan. Kepatuhan dan daya tanggap akan dapat terjadi apabila terdapat perangkat regulasi yang memadai. Oleh karena itu dalam implementasi ekonomi hijau di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperlukan perangkat regulasi yang memadai.

Dalam kontesk regulasi, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) tidak memberikan pengertian atau ciri-ciri ekonomi hijau, namun hanya mengatur mengenai ekonomi lingkungan. Pasal 1 angka 33 UU PLH menegaskan bahwa instrumen ekonomi lingkungan adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Daerah ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengertian pelestarian fungsi lingkugnan hidup tentunya masih belum cukup untuk dijadikan kriteria sebagai ekonomi hijau. Mengingat ekonomi hijau tidak hanya terbatas pada isu lingkungan semata, melainkan juga isu kesejahteraan, kesehatan, pendidikan dan keadilan sosial yang berkeberlanjutan. Namun demikian, Ida Nurlinda (2012) pada Jurnal Legal Review berpendapat bahwa, dalam konteks penafsiran hukum yang memperluas (extensif interpretatie) maka pemahaman isu pelestarian fungsi lingkungan dapat juga dimaknai termasuk juga isu kesejahteraan dan isu keadilan sosial.

Lebih lanjut, Ida Nurlinda menyampaikan bahwa, pengaturan mengenai instrumen ekonomi lingkungan yang terdapat dalam Pasal 42 dan Pasal 43 UU PPLH secara tersurat belum memaknai dan memberikan ciri-ciri ekonomi hijau. Namun, jika menelaah penjelasan atas Pasal 42 dan Pasal 43 UU PPLH tersebut, kiranya pada tataran peraturan pelaksanaan UU PPLH dapat mengakomodasikan ciri-ciri ekonomi hijau pada prinsip-prinsip ekonomi lingkungan dan pada akhirnya dapat dituangkan dalam bentuk kaidah antara ataupun kaidah pelaksana. Internalisasi aspek instrumen ekonomi ke dalam aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat sekaligus disertai dengan unsur-unsur ekonomi hijau, sehingga pengaturan itu tidak saja mencakup aspek pelestarian lingkungan saja tetapi juga aspek kesejahteraan dan keadilan sosial, sebagai ciri utama ekonomi hijau.

Dalam konteks daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. PERDA termaksud disusun sebagai payung hukum pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan  berwawasan lingkungan  dan  berkelanjutan  berdasarkan  UUD 1945. Sebagaimana UU PPLH, PERDA tersebut juga tidak spesifik mengatur mengenai ekonomi hijau, namun secara umum mengatur mengenai pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan  hidup  yang meliputi semua  benda,  daya,  keadaan,  dan  makhluk  hidup, termasuk  manusia  dan  perilakunya,  yang mempengaruhi  alam  itu  sendiri,  kelangsungan perikehidupan,  dan  kesejahteraan  manusia  serta makhluk hidup lain. Aspek kesejahteraan dan kelangsungan peri kehidupan masuk dalam kriteria lingkungan yang harus dikendalikan dan dilindungi dari pencemaran dan kerusakan.

Pasal 5 PERDA mewajibkan Dinas Lingkungan Hidup Daerah untuk menyusun Kajian Lingkungan  Hidup Strategis (KLHS) yang digunakan untuk memastikan  perencanaan pembangunan  telah  sesuai  dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS wajib dilaksanakan kedalam penyusunan atau evaluasi:

  • Rencana  tata  ruang  wilayah  beserta  rencana rincinya,  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Daerah,  dan  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Daerah; dan
  • Kebijakan,  rencana,  dan/atau  program  yang berpotensi  menimbulkan  dampak  dan/atau  risiko Lingkungan Hidup.

Penerapan konsep ekonomi hijau (green economy) pada peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup saja sebagaimana dikemukakan diatas, kiranya tidak cukup. Hal tersebut seyogianya diterapkan pula pada seluruh sektor yang terkait dengan bidang dan/atau sektor pembangunan. Lebih khusus lagi pada kegiatan pembangunan yang menggunakan sumber daya alam sebagai bahan dasar kegiatannya. Disinilah arti penting sinergi ketiga pilar (ekonomi, sosial dan ekologi) dari pembangunan berkelanjutan. Di mana kegiatan pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam dan lingkungan selain ditujukan untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, membawa dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, tetapi tetap mengedepankan upaya-upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan.

b. Pendekatan dokumen perencanaan

Pembangunan ekonomi hijau tidak dapat berdiri sendiri. Pembangunan ekonomi hijau merupakan dampak dari pembangunan ekonomi yang memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Oleh karena itu, dokumen perencanaan pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan dan pertumbuhan yang berkelanjutan merupakan dokumen penting yang akan menjadi key enabler dalam pelaksanaan ekonomi hijau. Dokumen perencanaan ini lah yang dalam konteks Grindle merupakan dokumen yang mencakup mengenai strategi implementasi kebijakan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah memiliki Visi dan Misi Kepala Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen tersebut adalah dokumen strategis yang memuat mengenai rencana, target dan cita-cita Pemerintah Daerah dalam janga waktu periode tertentu, sekaligus sebagai perekat dan benang merah arah pembangunan di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Oleh karena itu, pembangunan berbasis ekonomi hijau harus menjadi landasan setiap dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dibuat oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, agar kedepannya tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang menjadi target dan indikator keberhasilan pembangunan, melainkan juga keberlanjutan pembangunan lingkungan dan kesejahteraan.

Sebagai inisiatif dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan berbasis ekonomi hijau, maka perlu dibuat peta jalan pembangunan ekonomi hijau yang akan dijadikan sebagai dokumen strategis rujukan penyusunan perencanaan pembangunan, agar selaras dengan tujuan pembangunan ekonomi Hijau. Sebagai contoh, pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Aceh dan Provinsi Papua Barat melalui Bappeda masing-masing provinsi baru saja menerbitkan dokumen road map Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Kedua provinsi tersebut sepakat bahwa, ekonomi hijau merupakan hal yang urgent untuk pembangunan daerah saat ini. Oleh karena itu, perlu disusun dokumen road map yang nantinya akan disosialisasikan ke semua stakeholder terkait dan berbagai pihak agar dapat menjadi acuan untuk diinternalisasikan dalam dokumen perencanaan daerah.

c. Pendekatan kelembagaan

Meskipun ekonomi hijau sudah menjadi arus utama pemikiran ekonomi, sejauh ini perkembangan ekonomi hijau di Indonesia khususnya di daerah masih dalam tataran normatif, atau paling tidak belum memiliki proporsi yang signifikan pada sistem perekonomian daerah. Konsep ekonomi hijau belum sepenuhnya menjadi rujukan dalam proses pembangunan daerah. Saat ini implementasi pembangunan masih didasarkan pada asumsi bussiness as usual (BUA).

Sebagaimana telah disebutkan di atas, Gridle juga menyebutkan bahwa kekuasaan dan kelembagaan merupakan salah satu konteks impelementasi yang mempengaruhi berjalannya implemetnasi kebijakan. Di Indonesia, isu ekonomi hijau masih terbatas pada pada lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dalam konteks Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saat ini isu ekonomi hijau masih belum mendapatkan perhatian yang signifikan. Sementara itu, setelah diterbitkannya PERDA yang menjadi payung hukum dan instrumen mengukur kepatuhan serta adanya dokumen peta jalan dan kelembagaan yang akan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan ekonomi hijau. Pengelolaan dan pengembangan ekonomi hijau dapat saja berada pada beberapa lembaga yang menjalankan fungsi spesifik, seperti perencanaan pembangunan daerah, pekerjaan umum dan tata ruang, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan. Namun perlu ditunjuk satu lembaga yang akan menjalankan fungsi penyelarasan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan ekonomi hijau agar pelaksanaan ekonomi hijau dapat tercapai dengan baik.

Penutup

Pembangunan berbasis ekonomi hijau merupakan keniscayaan, mengingat semakin tidak terkendalinya kerusakan lingkungan akibat dari pembangunan. Paradigma pembangunan harus berubah, dari pembangunan coklat yang menggunakan energi secara tidak efisien (boros) dan secara sosial tidak cukup inklusif menuju ekonomi hijau yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Meskipun ekonomi hijau sudah menjadi arus utama pemikiran ekonomi, sejauh ini perkembangan ekonomi hijau di ndonesia khususnya di daerah masih dalam tataran normatif, atau paling tidak belum memiliki proporsi signifikan pada sistem perekonomian daerah. Konsep ekonomi hijau belum sepenuhnya menjadi rujukan dalam proses pembangunan daerah. Saat ini implementasi pembangunan masih didasarkan pada asumsi bussiness as usual (BUA).

Jika Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bermaksud untuk menerapkan ekonomi hijau, setidaknya telah ada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang menjadi payung hukumnya. Namun payung hukum ini tidak akan memilki dampak signifikan dalam implementasinya. Oleh karena itu perlu disusun road map pembangunan ekonomi berbasis ekonomi hijau yang akan menjadi dokumen acuan dalam perencanaan pembangunan daerah. Diperlukan juga lembaga yang akan menjalankan fungsi penyelarasan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan ekonomi hijau agar pelaksanaan ekonomi hijau dapat tercapai dengan baik.

Pada intinya adalah dalam implementasi pembangunan ekonomi hijau diperlukan seperangkat aturan main, dokumen strategis, peran figur dan institusi, bahkan sosialisasi dan internalisasi agar dapat diterima dan dilaksanakan secara baik oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

 

 

Rujukan

Andreas Lako (2015) Green Economy: Menghijaukan Ekonomi, Bisnis & Akuntansi, Erlangga. Jakarta

Bambang Siswanto dan Adrie Frans Assa (2013) Pendekatan Kelembagaan dalam Pengembangan Model Perekonomian Hijau. Journal Imiah Manajemen Bisnis Universitas Kristen Krida Wacana. Jakarta

Bappenas (2011) Langkah Menuju Ekonomi Hijau: Sintesa dan Memulainya. Laporan Kegiatan Koor- dinasi Deputi Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, Bappenas. Jakarta.

Cato, M.S., Green Economics: An Introduction to Theory, Policy and Practice, earthscan, London, 2009, dalam Sudarsono Soedomo, Ekonomi Hijau: Pendekatan Sosial, Kultural dan Teknologi, makalah pada Diskusi “Konsep Ekonomi Hijau/Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan untuk Indonesia, Jakarta 14 Juli 2010

Fitrah Azhar (2019) Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Pada Sektor Kehutanan Dan Lahan Gambut Di Kepulauan Bangka Belitung, Naskah Publikasi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta

Ida Nurlinda (2012) Konsep Ekonomi Hijau (Green Economic) dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Indonesia untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan, Artikel pada Jurnal Legal Review, 2012 sebagaimana dimuat pada laman http://www.academia.edu/download/ 33438010/Naskah_Artikel_Legal_Review.docx diakses pada 21 Desember 2020

Makmun (2011) Green Economy: Konsep, Implementasi dan Peranan Kementerian Keuangan, Artikel dalam Jurnal “Ekonomi dan Pembangunan”, LIPI, volume XIX (2) 2011

Nur Aini (2019) 200 Ribu Ha Hutan Bangka Belitung Rusak Akibat Tambang Timah sebagaimana dimuat pada harian republika tanggal 4 September 2020 pukul 12.15 https://nasional.republika.co.id/berita/pxalma382/200-ribu-ha-hutan-bangka-belitung-rusak-akibat-tambang-timah diakses pada 21 Desember 2020

Pradityo, T. (2011). Pengaruh Perubahan Tata Guna Lahan Dan Aktivitas Manusia Terhadap Kualitas Air Sub DAS Saluran Tarum Barat, Skripsi, Institut Pertanian Bogor, Bogor

Solichin Abdul Wahab (2002), Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta

Velix Wanggai, (2012) Menuju Ekonomi Hijau, Artikel pada Jurnal Nasional, Jakarta, 28 Juni 2012

Sumber: 
Bappeda Kep. Babel
Penulis: 
Atik Yulianti, S.Kom., ME.