Fasilitasi RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022, Kemendagri Apresiasi Sistematika Rancangan Akhir RKPD

Pangkalpinang, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan apresiasi terhadap sistematika Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 yang sudah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Permendagri No 86 Tahun 2017.

Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Nyoto Suwignyo mengatakan, tingkat keterisian tahapan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sudah baik.

Menurut Nyoto Suwignyo, KPK telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021 tentang pencegahan Korupsi terkait proses perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.

Dalam Surat Edaran KPK, ada beberapa hal yang ditekankan, diantaranya mengamanatkan agar tahapan dan jadwal proses perencanan dan penganggaran APBD dilaksanakan tepat waktu sesuai peraturan perundangan serta proses perencanaan terintegrasi dengan proses penganggaran APBD, setiap proses tersebut beserta hasilnya berupa dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, terdokumentasi dalam sistem aplikasi.

“Proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi menjadi bagian dari konsen pengawasan KPK, oleh karena itu, kami sebagai pembina perencanaan pembangunan daerah mengajak teman-teman di Provinsi untuk menjaga konsistensi dalam rangka menindaklanjuti surat edaran dari KPK,” kata Nyoto Suwignyo pada saat membuka Fasilitasi Rancangan Akhir Nyoto Suwignyo, Jumat (11/06) melalui Video Meeting.

Dijelaskan Nyoto Suwignyo, fasilitasi dilakukan untuk melihat konsistensi kinerja dan target program dalam RKPD Tahun 2022 dengan RPJMD tahun pelaksanaan dan melihat karakteristik perencanaan dari rekapitulasi jumlah program/kegiatan/subkegiatan dan pagu RKPD Tahun 2202.

“Pada saat fasilitasi akan dilihat, dukungan output kegiatan dan outcome program terhadap pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, dukungan outpit kegiatan terhadap pencapaian outcome program, serta dukungan program dan kegiatan RKPD Tahun 2022 terhadap Prioritas Nasional atau Program Prooritas RKP Tahun 2022,’’ katanya.

Nyoto Suwignyo mengharapkan penetapan rancangan Perkada tentang RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilakukan lebih awal sebelum tanggal 30 Juni 2021. Hal ini dilakukan agar dapat jadi pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam menetapkan rancangan Perkada tentang RKPD.

Permendagri No 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, mengamanatkan penetapan rancangan Perkada RKPD Kabupaten/Kota dilakukan paling lama satu minggu setelah Perkada RKPD Provinsi ditetapkan atau paling lama minggu pertama bulan Juli tahun 2021.

“Kami meminta bantuan dan dukungan dari Provinsi untuk dapat memfasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota, untuk mempercepat penetapan RKPD, kami berharap tahun ini tidak ada lagi daerah yang terlambat dalam menetapkan RKPD 2022, sehingga apa yang diharapkan KPK dapat kita wujudkan dan kita dapat langsung konsen pada perubahan RKPD Tahun 2021,” ungkap Nyoto Suwignyo.

Sepakat dengan yang disampaikan oleh Nyoto Suwignyo, Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Insani juga mengharapkan RKPD Tahun 2022 dapat ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni, sehingga penetapan RKPD Kabupaten/Kota dapat lebih cepat.

“Terima kasih atas kesempatan fasilitasi yang telah diberikan, mudah-mudahan kita dapat tepat waktu sehingga pada akhir Juni sudah dapat persetujuan, sehingga Kabupaten/Kota di Provinsi dapat mengikuti,” kata Fery Insani.
 

Penulis: 
Rizky Fitrajaya
Sumber: 
Bappeda Prov. Kep. Babel