Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam proses pencapaian visi misi daerah, karena dalam perencanaan tersebut terdapat kegiatan, tahapan, maupun strategi dalam mencapai ultimate target pembangunan daerah yang tertuang dalam visi dan misi derah. Dalam konteks nasional, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan PP No 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan nasional memberikan kriteria bahwa untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan harus sinkron dengan pelaksanaan penganggaran.

Penganggaran juga memegang peranan penting sebagai essential tools untuk menjadikan perencanaan tersebut terlaksana. Oleh karena itu, antara perencanaan pembangunan dan penganggaran harus selaras sehingga perencanaan dapat terlaksana secara optimal. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah (“Permendagri No 70 Tahun 2019”) menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah.

Ditinjau dari manajemen stategis, perencanaan dan penganggaran daerah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam fungsi manajemen (Yuwono dkk, 2008:67). Oleh karena itu perencanaan yang baik merupakan inti dari pengelolaan keuangan yang efektif. Pemerintah daerah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran yang dimiliki tidak baik. Dokumen RKPD dan APBD merupakan dokumen perencanaan dan anggaran yang saling berkaitan. Oleh karena itu, dalam membahas APBD perlu menekankan pada sinkronisasi antara dokumen APBD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Disamping perencanaan, penganggaran juga mengambil porsi penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri yaitu untuk mensejahterahkan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran.

Pasal 14 Permendagri No 70 Tahun 2019 memberikan panduan bahwa terhadap hasil pengelolaan data berbasis elektronik diantaranya sebagaimana tersebut di atas, maka akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah berbasis elektronik. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah seperti rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik. Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (“Permendagri No 90 Tahun 2019”).

Tentang Permendagri No 90 Tahun 2019

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa Permendagri No 90 Tahun 2019 merupakan ketentuan implementatitf dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Permendagri No 90 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan / pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No 90 Tahun 2019 merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan:

  1. perencanaan pembangunan daerah;
  2. perencanaan anggaran daerah;
  3. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
  4. akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  5. pertanggungjawaban keuangan daerah;
  6. pengawasan keuangan daerah; dan
  7. analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Dengan adanya standarisasi penamaan, pemberian kode, pengelompakan informasi menuju single codebase, maka akan menjadikan tata kelola pemerintah daerah semakin transparan, accountable, responsible, serta reliable sesuai dengan prinsip-prisip good governance. Menurut Lembaga Administrasi Negara, (LAN) salah satu wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif. Good Governance atau tata kelola pemerintah yang baik tersebut merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan pemerintahan yang maju dan bersih (Sedarmayanti, 2004).

Adapun tujuan penggolongan/ pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase melalui penerapan Permendagri No 90 Tahun 2019 adalah untuk:

  1. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah
  2. melakukan evaluasi perencanan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah
  3. membantu keala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah
  4. mendukung penyelenggaraan sistem Infromasi Pemerintah Daerah (SIPD)
  5. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah
  6. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat

Implementasi Permendagri No 90 Tahun 2019

Sesuai dengan Pasal 3 Permendagri No 90 Tahun 2019, bahwa klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur terdiri atas:

a. urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan atau dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khsusunya pada Lampiran I tentang matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Adapun kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah. Sedangkan Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan  kewenangan  daerah.

b. fungsi

Disusun berdasarkan perwujudan tugas pemerintah di bidang tertentu yang selaras dengan belanja negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dalam rangka menyelaraskan dan memadukan urusan pemerintahan daerah beserta unsur lainnya dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi. Sedangkan urusan pemerintahan daerah beserta unsur lainnya tersebut diklasifikasikan menjadi sub fungsi. Klasifikasi dan kodefikasi fungsi meliputi pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkunan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, Pendidikan, dan perlindungan.

Sedangkan sub fungsi merupakan penggolongan berdasarkan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum, dan unsur kekhususan.

c. organisasi

Disusun perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan peraturan perundang-undangan  terkait  lainnya yang mengatur perumpunan dalam Organisasi maksimal menjadi 3 (tiga) rumpun. Dengan demikian, dalam klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur ini menyajikan alternatif perumpunan Organisasi berdasarkan kondisi di pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus perumpunan perangkat daerah, antara lain: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang PekerjaanUmum dan Penataan Ruang; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016  tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi  dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat  Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Klasifikasi dan kodefikasi organisasi sebagaimana tersebut di atas bersifat baku yang disusun berdasarkan urusan pemerintahan dan unsur yang melaksanakan urusan pemerintahan. Sedangkan nomenklatur Organisasi menyesuaikan perumpunan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat melakukan pemetaan (mapping) atas klasifikasi,  kodefikasi,  dan nomenklatur organisasi

d.  sumber pendanaan

Disusun berdasarkan sumber pendanaan yang meliputi dana umum dan dana khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Tujuan dari pemisahan jenis dana menjadi dana umum dan dana khusus adalah untuk pengawasan (control), akuntabilitas (accountability) dan  transparansi (transparency ) (CAT).

e. wilayah administrasi pemerintahan

Disusun berdasarkan kode data wilayah administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan yang digunakan dalam  penentuan lokasi kegiatan dan barang milik daerah yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota. Berbeda dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang lain, khusus untuk klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur wilayah administrasi pemerintahan tidak disajikan dalam Lampiran Permendagri No 90 Tahun 2019, dikarenakan secara langsung menggunakan kode dan data yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan melalui pemetaan (mapping) elektronik dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

f. rekening

Disusun berdasarkan kode akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek meliputi asset kewajiban, ekuitas, pendapatan, laporan realisasi anggaran, belanja, pembiayaan, dan beban. Penyusunan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur rekening digunakan dalam tahapan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dihasilkan dari laporan keuangan primer ditinjau berdasarkan sumber informasi/transaksi penyusun laporan keuangan daerah.

Penyusunan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sebagaimana tersebut di atas, menurut Permendagri No 90 Tahun 2019 sudah harus dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2020 dalam penyusunan neraca, laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Sehingga seluruh pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diminta untuk melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut klasifikasi, kodefikasi serta nomenklatur sebagaimana diatur pada Permendagri No 90 Tahun 2019.

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung merupakan salah satu dari 20 pemerintah daerah yang telah progresif dalam melaksanakan transformasi tata kelola pemerintah salah satunya melalui integrasi e-planning ke dalam Sistem Infomasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri. Namun demikian, masih terdapat ketidaksesuaian mengenai klasifikasi, kodefikasi, serta nomenklatur mengingat Permendagri baru saja diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2019.

Dalam implementasi Permendagri 90 Tahun 2019 terdapat ketidaksesuaian dan kendala mengenai klasifikasi, kodefikasi serta nomenklatur pada perangkat daerah di Lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantaranya adalah

1. Adanya program/kegiatan sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya peraturan perundang-undangan berlaku yang belum terdapat dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Contoh:

  • Dinas Pemberdayaan Desa

Sesuai dengan ketentuan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi diantaranya adalah Kabupaten/Kota dalam rangka pengelolaan wilayah Desa. Sehingga dalam pelaksanan program, kegiatan, maupun sub kegiatan perlu dimasukkan pembinaan dan pengawasan Desa dalam kegiatan baru.

2. Adanya program/kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi belum terdapat dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Contoh:

  • Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sesuai dengan ketentuan UU 43 Tahun 2019 tentang Kearsipan bahwa kearsipan provinsi menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi, sehingga perlu melakukan penambahan program, kegiatan, sub kegiatan terkait Pengelolaan Arsip.

3. Adanya program/kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah provinsi belum terdapat dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Contoh:

  • Dinas Sosial

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Urusan Sosial untuk Program Fakir Miskin belum terdapat dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, sehingga perlu melakukan penambahan program, kegiatan, sub kegiatan terkait fakir miskin.

  • Dinas Kesehatan

Berdasarkan urusan kesehatan selain Dinas Kesehatan terdapat juga Rumah Sakit Umum dan Rumah sakit jiwa sehingga perlu beberapa program/kegiatan untuk pelaksanaan urusan tersebut, namun pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 hanya terbatas 5 program.

4. Adanya dua perangkat daerah yang melaksanakan program yang sama dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Contoh : Program penanggulangan bencana masuk pada urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sementara itu, sesuai ketentuan yang berlaku, program penanggulangan bencana juga merupakan program dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sehingga Badan Penanggulanangan Bencana Daerah melaksanakan program yang sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Usulan dan Rekomendasi

Dengan telah diundangkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan berdasarkan ketidaksesuaian serta kendala-kendala yang ditemukan dalam implementasi permendagri tersebut, maka akan lebih baik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pemetaan dan penyesuaian program, kegiatan, dan organisasi menurut klasifikasi, kodefikasi serta nomenklatur secara detail sebagaimana diatur pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan menindaklanjutinya dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) masing-masing dinas sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Hal ini akan bermanfaat agar kedepannya semakin memudahkan dalam mengimplementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu, untuk program dan kegiatan yang tidak terdaftar pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menyampaikan usulan penambahan program dan kegiatan disertai alasan perlunya program dan kegiatan tersebut yang dilengkapi dengan dasar hukumnya kepada Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri agar dapat segera dievaluasi.

 

Rujukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Sedarmayanti, (2004) Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Cetakan Kedua. Mandar Maju, Bandung.

Yuwono, Sony, dkk. (2005). Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban APBD (Berbasis kinerja). Bayumedia, Malang

Sumber: 
Bappeda Kep. Babel
Penulis: 
Atik Yulianti, S.Kom., ME.