Integrasi Sistem Informasi, Tindaklanjut dari Korsupgah KPK

Pangkalpinang,  Integrasi Sistem Informasi menjadi salah satu yang menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) bersama KPK yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi salah satu Provinsi yang mengikuti Korsupgah, serius menindaklanjuti poin-poin yang menjadi perhatian KPK.

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yan Megawandi mengatakan berdasarkan laporan dari Tim yang melakukan benchmarking ke Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau, diperlukan bridging untuk menyatukan aplikasi perencanaan dan penganggaran.

"Apapun sistem yang menjadi platform masih tetap bisa dilakukan integrasi, asalkan ada bridging-nya," kata Yan Megwandi pada saat Rapat Pembahasan Rencana Aksi Integrasi Sistem Informasi di Ruang Rapat Romodong, Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (22/03).

Menurut Yan Megawandi, untuk melakukan bridging, aplikasi yang akan di bridging harus membuka akses aplikasi tersebut. Pemprov. Kep. Babel, rencananya akan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mengelola Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang di gunakan Pemprov. Kep. Babel untuk membuka akses ke aplikasinya untuk dilakukan bridging.

"Kita akan membuat surat kepada BPKP untuk membuka akses ke SIMDA, dengan ditembuskan ke pihak KPK, BPK dan DPRD, akses ini diperlukan untuk menyatukan tiga aplikasi yang selama ini digunakan provinsi kita, akses ini diperlukan karena anggaran 2019 sudah harus diselesaikan pada level RKPD pada akhir Mei" kata Yan Megawandi.

Yan Megawandi menambahkan, KPK meminta Pra Rencana Kerja Anggaran (RKA) dimasukkan pada proses perencanaan. Sehingga menurut Yan Megawandi, perlu ada dua Tim. Ada Tim yang akan mempersiapkan untuk mengintegrasikan Pra RKA, baik itu ada di Bakuda atau di Bappeda serta Tim yang akan mengawal proses bridging.

"Diskominfo siapkan draft Tim yang akan mengawal proses bridging dan siapkan Tim yang akan menintegrasikan Pra RKA," kata Yan Megawandi.

Ditambahkan Yan Megawandi, Tim Pengembang e-Planning memaparkan integrasi aplikasi yang dinilai dapat mendukung arahan KPK yang ingin menerapkan Single Salary Sistem untuk pembayaran Gaji.

"KPK mengarahkan di tahun 2019, bisa diterapkan Single Salary System, sehingga integrasi aplikasi, bisa digunakan menjadi basis pembayaran take home pay," kata  Yan Megawandi.

Penulis: 
Rizky Fitrajaya
Sumber: 
Bappeda Kep. Babel

Arsip Berita

Berita Lainnya

Berita Populer

02 Oct 2013 | 1,718 views

Gubernur Launching Program SATAM EMAS

06 Nov 2014 | 1,556 views

UMP Babel 2015 Ditetapkan Rp 2,1 Juta

09 Sep 2014 | 1,336 views

APBD 2015 Bangka Disahkan

01 Nov 2013 | 1,285 views

UMP Naik Rp. 375.000

01 Nov 2013 | 1,192 views

160 Pasien Ikut Operasi Katarak Gratis