Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Terbit, Bappeda Babel Lakukan Pemetaan

Pangkalpinang. Pemetaan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2021 dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) T.A. 2021 menjadi respon Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyikapi terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sekretaris Bappeda Kep. Bangka Belitung, Joko Triadhi mengatakan, Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 merupakan pemutakhiran dari Permendagri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Menurutnya, pemutakhiran yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri merupakan hasil usulan dari pemerintah daerah, serta adanya perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Adapun ruang lingkup dari pemutakhiran tersebut meliputi koreksi atas kesalahan pengetikan, perubahan nomenklatur tanpa mengubah subtansi dan kodefikasi, perubahan/pergeseran kodefikasi tanpa mengubah nomenklatur, perubahan kodefikasi dan nomenklatur dengan mengubah substansi, penambahan kodefikasi dan nomenklatur, serta penghapusan kodefikasi nomenklatur.

“Hasil dari pemutakhiran tadi, setelah ditetapkan oleh Mendagri, akan ditambahkan ke dalam database klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD),” kata Joko Triadhi pada saat Rapat Internalisasi Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019 via video meeting, Kamis (08/10).

Dijelaskan oleh Joko Triadhi, Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan pemetaan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021dan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2021 yang pada saat disusun sudah berpedoman pada Permendagri No 90 Tahun 2019. KUA-PPAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 sudah disepakati pada 3 Oktober yang lalu, sedangkan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 terbit pada 5 Oktober.

“Kita akan melakukan pemetaan terhadap KUA-PPAS yang sudah disusun berdasarkan RKPD Tahun 2021 dengan menggunakan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020, hal ini untuk memastikan agar konsistensi antara perencanaan dan penganggaran tetap terjaga. Selain itu, hasil pemetaan akan kita gunakan pada saat evaluasi RAPBD yang dilakukan oleh Kemendagri serta pada saat dilakukannya audit perencanaan. Oleh karenanya, pemetaan ini sangat penting untuk segera kita lakukan.” kata Joko Triadhi.


MoHA Decree No. 050-3708 of 2020 Issued, Bappeda of Babel Conducts Mapping

Pangkalpinang. Mapping the General Budget Policy and Temporary Budget Ceiling Priority (KUA-PPAS) of 2021 in the formulation of Regional Budget Plan (RAPBD) Financial Year of 2021 is the response of Bappeda of Babel in responding the issuance of the Minister of Home Affairs Decree No. 050-3708 of 2020 Concerning the Results of Verification and Validation of the Updating of Classification, Codification and Nomenclature of Regional Development and Financial Planning.

The Secretary of Bappeda of Bangka Belitung, Joko Triadhi said that the MoHA Decree No. 050-3708 of 2020 is the update of the MoHA Regulation Np. 90 of 2019 Concerning the Classification, Codification and Nomenclature of Regional Development and Financial Planning.

According to him, the updating carried out by MoHA was the results of the inputs from local governments as well as the changes in policies and legislations. The scope of the updates includes correction of typing errors, nomenclature changes without substance and codification update, codification changes/shifts without nomenclature updates, codification and nomenclature changes with substance updates, codification and nomenclature adding, and nomenclature codification deleting.

“The results of the updates, after being resolved by the MoHA, will be added to the database of classification, codification and nomenclature of regional development and financial planning in the Regional Government Information System (SIPD),” Joko Triadhi said in the Internalization Meeting on the Updates of MoHA Decree No. 90 of 2019 via video meeting, on Thursday (08/10).

Joko Triadhi explained that Bappeda of Bangka Belitung will carry out the mapping on the Regional Government Work Plan (RKPD) of 2021 and the General Budget Policy and Temporary Budget Ceiling Priority (KUA-PPAS) of 2021, which at the time of formulating was guided by the MoHA Regulation No. 90 of 2019. The KUA-PPAS of 2021 of Kepulauan Bangka Belitung Province was agreed on last October 3rd, while the MoHA Decree No. 050-3708 of 2020 was issued on October 5th.

‘We are mapping the KUA-PPAS that has been prepared based on the RKPD of 2021 by using the MoHA Decree No. 050-3708 of 2020, to ensure the consistence between the planning and budgeting. In addition, we will use the result of the mapping during the evaluation of RAPBD carried out by the MOHA as well as on the planning audit. Therefore, the mapping is very important to carry out immediately,” Joko Triadhi said. (RB)


Editor danTranslator: Rusni Budiati
Penulis: 
Rizky Fitrajaya
Sumber: 
Bappeda Kep. Babel