Konsultasi Ranwal Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, Ini Kata Sekretaris Bappeda Babel

Pangkalpinang, Sekretaris Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Joko Triadhi mengatakan, dinamika dan tantangan pembangunan baik daerah maupun nasional dalam beberapa tahun terakhir sangatlah luar biasa. Mulai dari perubahan kebijakan pembangunan nasional, aturan, sampai dengan pandemi Covid-19 yang saat ini masih melanda.

Di dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017, dimungkinkan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan terhadap RPJMD, selama memenuhi beberapa kriteria yang telah dipersyaratkan dan sisa masa berlaku RPJMD kurang dari tiga tahun.

“Perubahan RPJMD bisa dilakukan, apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri No 86 Tahun 2017,” kata Joko Triadhi pada saat membuka Konsultasi Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2018-2023, melalui Video Meeting, Kamis (20/05).

Selain itu, perubahan RPJMD menurut Joko Triadhi, dapat dilakukan apabila dalam pengendalian dan evaluasi menunjukkan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Permendagri No 86 Tahun 2017, serta terjadi perubahan yang mendasar, seperti bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

“Penyusunan perubahan RPJMD, bersifat mutatis mutandis, ini artinya seluruh tahapan penyusunannya sama seperti seperti penyusunan RPJMD induk, tapi untuk waktunya agak lebih longgar dibandingkan RPJMD induk, namun asas kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan harus tetap diperhatikan,” ungkapnya.

Kabid PEIPD Bappeda Kabupaten Belitung, Rian Haryono mengatakan, visi pada RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 tidak mengalami perubahan, yaitu “Mewujudkan ekonomi yang Berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023.”

Begitu juga dengan misi tidak mengalami perubahan, pertama, meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan, kedua Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersif, inovatif, profesional, akuntable dan transparan dan ketiga Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

“Kami melakukan perubahan terhadap target indikator kinerja, seperti IPM, angka kemiskinan, angka harapan hidup, laju pertumbuhan ekonomi, selain itu juga kami melakukan perubahan terhadap program di perangkat daerah, yang sebelumnya 189 program, di dalam perubahan RPJMD menjadi 120 program,” kata Rian Haryono.

Penulis: 
Rizky Fitrajaya
Sumber: 
Bappeda Prov. Kep. Babel