KPK Gelar Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Babel

Pangkalpinang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Maraknya kasus korupsi yang berhasil diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baik di tingkat Kementerian/Lembaga bahkan sampai ke Pemerintah Daerah.

Iswan Elmi, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan selain memberantas korupsi secara tuntas,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengupayakan  untuk meminimalisir terjadinya korupsi di lingkungan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan melaporkan harta kekayaan pejabatnya sehingga adanya transparan mengenai harta kekayaan pejabat.

Menurut Iswan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada kerja sama dengan instransi lain. Dengan menangkap pelaku utama, nama-nama lain yang terlibat juga akan turut bermunculan. Ini merupakan upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas korupsi dengan tuntas dari induk sampai ke akarnya.

“pelaku utama ditangkap baru nama-nama lain juga akan ikut terseret”, tegasnya.

Ismi juga memaparkan, dalam data pendukung  koordinasi dan supervisi pada website kpk.go.id, angka  pencegahan  korupsi melalui potret pengaduan masyarakat di tahun 2004-2012.

Jumlah pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui beberapa media pengaduan yang disediakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dibandingan dengan provinsi lain, jumlah pengaduan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke KPK masih relatif kecil dengan total pengaduan 317, jelas Ismi.

Ismi juga menambahkan, angka ini sangat kecil bila dibandingkan dengan Provinsi lain seperti Sumatera Selatan dengan 2.706, Sumatera Barat 1.074, Kepulauan Riau 766, Riau 1.787, Sumatera Utara 5.207, Nangroe Aceh Darusalam 1.049.

Rustam Effendi, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung saat membuka kegiatan semiloka, memberikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini dapat menjadi perbaikan pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.

Rustam mengharapkan kegiatan ini mampu memberikan pemahaman penyamaan persepsi dan penyatuan langkah dalam pemberantasan korupsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Semiloka ini dapat menjadi awal yang baik bagi pemberantasan Korupsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”, tegasnya.

Selain itu Rustam menghimbau kepada semua kalangan baik Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat di Bangka Belitung agar menjadi pencerahan bagi semua pihak mengenai bahayanya korupsi dan menyatukan langkah dalam pencegahan korupsi.

“Semoga kegiatan ini dapat memperbaiki kinerja kita khususnya pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik”, ujarnya.

Kegiatan yang diselenggarakan dilantai tiga Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (31/10), dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan unsur muspida. (ami/nn)

Penulis: 
ami/nn
Sumber: 
Diskominfo

Berita Lainnya

16 Feb 2018 | Bappeda Kep. Babel...

14 Feb 2018 | Bappeda Kep. Babel...

12 Feb 2018 | Bappeda Kep. Babel...

12 Feb 2018 | Bappeda Kep. Babel...

09 Feb 2018 | Bappeda Kep. Babel...

09 Feb 2018 | Bappeda Kep. Babel...

08 Feb 2018 | Bappeda Kep. Babel...

Berita Populer

02 Oct 2013 | 1,597 views

Gubernur Launching Program SATAM EMAS

06 Nov 2014 | 1,464 views

UMP Babel 2015 Ditetapkan Rp 2,1 Juta

09 Sep 2014 | 1,254 views

APBD 2015 Bangka Disahkan

01 Nov 2013 | 1,191 views

UMP Naik Rp. 375.000

01 Nov 2013 | 1,114 views

160 Pasien Ikut Operasi Katarak Gratis