Laporan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD Jadi Dasar Perubahan Renja

 

Pangkalpinang. Sekretaris Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Joko Triadhi menegaskan bahwa dasar dari perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah Laporan Pengendalian dan Evaluasi (dalev) dari Rencana Kerja Perangkat Daerah (renja PD).

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sudah jelas mengamanatkan bahwa perubahan renja dapat dilakukan, namun harus tetap berdasarkan hasil dari laporan dalev dari renja PD yang dilaporkan ke gubernur melalui kepala Bappeda.

“Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memungkinkan untuk melakukan perubahan renja tanpa pelaksanaan pengendalian dan evaluasi, namun hanya untuk mengakomodir hal-hal yang bersifat khusus saja, seperti adanya kebijakan nasional,” kata Joko Triadhi pada saat membuka Verifikasi Perubahan Renja PD Tahun 2021, Selasa (13/07), melalui virtual meeting.

Joko Triadhi juga mengingatkan perangkat daerah untuk tidak melakukan pengurangan terhadap program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah disiapkan untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat.

Menurutnya, pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021, dimana pemerintah pusat mengamanatkan penggunaan dana tersebut untuk penanganan pandemi Covid-19.

Ia mencontohkan pengalokasian 8% dari Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2021 yang digunakan untuk belanja kesehatan penanganan Covid-19 dan belanja prioritas lainnya.

“... seperti pelaksanaan vaksinasi Covid-19, insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, dan belanja kesehatan lainnya serta kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah,” kata Joko Triadhi.

Untuk Dana Insentif Daerah (DID) juga dialokasikan pemerintah pusat untuk penanganan Covid-19. Menurutnya, 30% dari DID Tahun Anggaran 2021 dialokasikan untuk bidang kesehatan, termasuk untuk penanganan pandemi Covid-19, sarana prasarana kesehatan dan digitalisasi pelayananan kesehatan serta digunakan untuk perlindungan sosial.

"Kita fokus pada kesehatan, pemulihan ekonomi serta kegiatan dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial masyarakat, kami juga meminta kepada perangkat daerah untuk tidak memunculkan kegiatan yang bersifat baru, kecuali untuk mengakomodir kebijakan nasional, yang pagunya diambil dari pagu perangkat daerah," jelas Joko Triadhi.


Control and Evaluation Report as Basis for Revisions in Work Plan

 

Pangkalpinang. The Secretary of Bappeda of Kepulauan Bangka Belitung Province, Joko Triadhi emphasized that the basis for the revisions to the Regional Working Unit's Work Plan is the Control and Evaluation Report (dalev) of the Regional Working Unit's Work Plan (renja PD).

MoHA Regulation No. 86 of 2017 clearly mandates that revisions to the renja can be made, only based on the results of the dalev report from the PD renja which is reported to the governor through the head of Bappeda.

"MoHA Regulation No. 86 of 2017 makes it possible to revise the plan without implementing control and evaluation, but only to accommodate special matters, such as national policies," said Joko Triadhi at the opening of the Verification of Revised Renja PD of 2021, Tuesday ( 13/07), through a virtual meeting.

Joko Triadhi also reminded working units not to reduce programs, activities, and sub-activities that have been prepared to support the central government policies.

According to him, the central government has issued policies on the utilization of the 2021 Budget Transfers to Regions and Village Funds, in which the central government mandates the use of these funds for the Covid-19 pandemic handling.

He gave an example of the allocation of 8% of the General Allocation Fund of 2021 Fiscal Year which is used on the health expenditure for handling Covid-19 and other priorities.

"...for instance, the implementation of the Covid-19 vaccination, incentives for regional health workers in the context of the Covid-19 pandemic handling, and other health spending and priority activities set by the government," said Joko Triadhi.

Regional Incentive Funds (DID) are also allocated by the central government for the Covid-19 handling. According to him, 30% of the DID of 2021 Fiscal Year is allocated to the health sector, including for the Covid-19 pandemic handling, health infrastructure, and health services digitalization, as well as for social protection.

"We focus on the health and economic recovery, and activities to improve the community social resilience. We also ask the working units not to bring up new activities, except those to accommodate national policies, where the ceilings of which are taken from the ceilings of the working units," said Joko Triadhi.


Editor (IND), Translator (ENG): Rusni Budiati
Penulis: 
Rizky Fitrajaya
Sumber: 
Bappeda Prov. Kep. Babel