MEMAKNAI (KELAYAKAN) ADIPURA

Di setiap tahun mendampingi peringatan hari lingkungan hidup yang jatuh setiap tanggal 5 Juni, diumumkan pula kota-kota yang layak menjadi pemenang Adipura di seluruh Indonesia. Adipura dijadikan wujud apresiasi atas kinerja yang bagus dalam pengelolaan lingkungan hidup. Namun, agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2015 Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) baru mengumumkan pemenang adipura pada tanggal 23 November 2015 lalu. Terlepas dari soal waktu tersebut, menarik untuk kita cermati kembali tentang kelayakan adipura tersebut

Program Adipura sebagaimana yang disosialisasikan oleh Kementeriaan Lingkungan Hidup dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi konsep Tata Kelola Lingkungan (Good Environmental Governance). Sehingga sasarannya menyangkut dua sisi penting yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good Governance) dan lingkungan yang baik (good environment). Oleh karena itu, kriteria Adipura terdiri dari dua indikator pokok, yakni Indikator kondisi fisik lingkungan perkotaan dan Indikator pengelolaan lingkungan perkotaan (non-fisik).

Indikator kondisi fisik lingkungan perkotaan dalam hal ini menyangkut kebersihan, keteduhan kota dan pengendalian pencemaran. Komponen kriteria penilaian berkaitan dengan pengelolaan sampah dan RTH (ruang terbuka hijau), pengendalian pencemaran udara dan pencemaran air. Komponen ini dinilai melalui pemantauan pada beberapa lokasi, antara lain : perumahan, sarana kota, sarana transportasi, perairan terbuka, sarana kebersihan dan pantai wisata.

Indikator non fisik mencakup aspek penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang terdiri atas komitmen pemerintah daerah, institusi, manajemen dan partisipasi masyarakat. Komponen institusi berkaitan dengan kelembagaan, regulasi, akuntabilitas anggaran, kondisi fasilitas dan tingkat pelayanan. Komponen manajemen berkaitan dengan sisi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Komponen partisipasi masyarakat menyangkut peran masyarakat termasuk lembaga pendidikan dan juga media dalam pengelolaan kebersihan dan penghijauan di kabupaten/kota.

Memaknai Adipura

Adipura yang diraih tentunya menjadi kebanggaan sendiri bagi sebuah kabupaten/kota. Kebanggaan ini pun diwujudkan dalam berbagai bentuk mulai dari memasang umbul-umbul di setiap sudut kota, arak-arakan membawa piala adipura dengan pawai keliling kota hingga akhirnya acara syukuran pun dilakoni. Terlepas dari sensasi “kemenangan” tersebut ada banyak hal yang perlu kita maknai dalam menilai kelayakan adipura ini.

Pertama, Adipura dan Komitmen pengelolaan lingkungan. Memang harus diakui momen adipura telah menaikkan citra dan prestise seorang kepala daerah hingga ke seluruh Indonesia, apalagi penghargaan ini diserahkan langsung oleh Bapak Presiden. Dan parahnya, adipura pun tak luput dari sekedar deretan klaim keberhasilan ketika musim pilkada berlangsung. Namun, itu semua tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan komitmen dalam pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Salah satu komitmen pengelolaan lingkungan yang berhubungan langsung dengan adipura adalah pengelolaan persampahan. Pemerintah daerah harus mampu membuktikan kelayakan dan kualitas pengelolaan sampah mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan  hingga pemrosesan akhir di TPA. Manajemen persampahan yang dijalankan bukan hanya membuang sampah pada tempatnya lalu menumpuknya di TPA. Akan tetapi orientasi pengelolaannya harus mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat, salah satunya dengan konsep 3R (reduce, reuse, recycle) sejak dari sumber. Komitmen ini tak bisa sekedar dibuktikan dengan program bersih-bersih kampung semalam suntuk hanya karena keesokan harinya tim penilai datang memantau ke lapangan.

Kedua, adipura dan akuntabilitas anggaran. Adipura secara kasat mata berhubungan dengan kebersihan dan keindahan kota, namun tak dapat dipungkiri bahwa adipura terindikasi sarat manipulasi. Pengalaman kasus hukum yang menimpa Walikota Bekasi yang diputus bersalah oleh Mahkamah Agung membuktikan bahwa adipura juga penuh intrik suap demi pencitraan. Hal ini mengisyaratkan esensi kebersihan dan keindahan kota hanyalah sebuah label saja karena pada akhirnya proyek pencitraan jauh lebih penting sehingga harus menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, adipura ini akan lebih bermakna ketika anggaran pengelolaannya bisa dipertanggungjawabkan secara jelas.

Ketiga, adipura dan keramahan kota. Adipura harus menjadi penilaian komprehensif diluar objek penilaian lingkungan fisik yang menjadi objek utamanya. Sisi keramahan kota dari kacamata kehidupan sosial sangat penting untuk diperhatikan. Jangan sampai karena adipura, pemerintah menjadikannya dalih untuk memarjinalkan warga, misalnya penggusuran PKL (pedagang kaki lima). Warga miskin kota semakin terpinggirkan dan kehilangan hak hidupnya. Demi mengejar target taman kota, lahan hidup warga dihilangkan secara paksa. Hal ini perlu diperhatikan, karena sebagian daerah hanya memandang sisi kulit sebuah pengelolaan kota tanpa berupaya mengembangkan sistem pengelolaan kota yang ramah dan layak bagi warganya.

Adipura harusnya bisa menjadi momentum bagi sebuah kota untuk lebih ramah kepada warganya, bukan semata-mata soal lingkungan fisik yang baik saja. Karena sejatinya, orientasi pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas ditujukan untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup penghuninya.

Keempat, adipura dan partisipasi masyarakat. Adipura secara khusus memasukkan poin partisipasi masyarakat sebagai kmponen penilaian, baik dari sisi peran serta maupun mekanisme pemberian usul dan  pengaduan masyarakat. Artinya, masyarakat adalah subjek penting bukan objek yang direpotkan dengan umbul-umbul ketika piala adipura diarak keliling kota. Bahkan jauh lebih penting membangun kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang bersih dan sehat ketimbang prestasi adipura itu sendiri.

Peran serta masyarakat bukan berorientasi pada hasil, tetapi adalah proses panjang yang menuntut kesabaran. Membangun kesadaran masyarakat tidak bisa dengan program duplikasi dari daerah lain sepulang studi banding sebagaimana yang lazim dipraktekkan, karena masyarakat itu memiliki nilai kearifan lokal (local wisdom) masing-masing. Kearifan lokal inilah yang menjadi modal sosial yang dapat didayagunakan dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Masyarakat harus dilibatkan sejak proses perencanaan sampai implementasi, sehingga akan timbul rasa sense of belonging terhadap lingkungan yang bersih dan sehat. Dan tentunya hal ini bukan menjadi beban pemerintah saja, tetapi kita yang telah sadar harus juga proaktif mengajak rekan dan tetangga untuk mengelola lingkungan disekitar kita.

Pada akhirnya, Adipura hanyalah simbol yang tidak bermakna jika hanya digunakan untuk tujuan pencitraan pihak-pihak tertentu. Jika hanya  untuk tujuan pragmatis saja, sepertinya adipura itu lebih layak untuk disebut adi pura-pura. Salam lestari ! (*)

Sumber: 
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Penulis: 
Nurul Ichsan, ST Peneliti UPTB Pusdalitbang
Bidang Konten: