PELAPORAN AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AKSI PPK), REFORMASI REGULASI DAN RAN HAM

Kantor Staf Kepresidenan kembali meluncurkan sistem LAPOR! atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. Sistem ini dulu pernah diluncurkan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dengan menggunakan sistem ini, masyarakat diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam pengawasan program pemerintah melalui pemanfaatan aplikasi LAPOR!. Pemerintah menyadari bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam rangka peningkatan kualitas program pemerintah.

LAPOR! merupakan sistem aplikasi elektronik berbasis media sosial sebagai saluran aspirasi dan pengaduan masyarakat yang menerapkan prinsip mudah dan terpadu. Melalui LAPOR! masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan aspirasi dan pengaduan terkait pembangunan dan pelayanan publik melalui berbagai kanal, antara lain situs www.lapor.go.id, SMS ke 1708, mobile apps Android dan Blackberry, serta media sosial Twitter @LAPOR1708 dan Facebook LAPOR!.

Dengan sistem yang terpadu berprinsip no wrong door policy, LAPOR! telah terhubung dengan 81 kementerian atau lembaga, 5 pemda, dan 44 BUMN (total lebih dari 800 unit kerja dalam kesatuan sistem) sehingga setiap laporan masyarakat yang akan diteruskan ke instansi berwenang secara cepat-tepat dan dapat dipantau serta tindaklanjutnya dilakukan secara interaktif.

Melalui sistem ini, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pengaduan.Laporan masyarakat dapat dikawal, didukung dan dikomentari, serta tersedia fitur Traking ID, unggah data pendukung, rekapitulasi statistik kinerja dengan indikator penyelesaian laporan, dan fitur anonim atau rahasia bagi para whistleblower

Selain itu, tersedia executive dashboard yang dapat diakses oleh pimpinan instansi untuk memantau kinerja pengelolaan pengaduan jajarannya dan mengetahui secara aktual menyangkut substansi masalah yang mengemuka. Sehingga dapat menjadi bahan perumusan rencana aksi dan rekomendasi serta proposal blusukan.

Informasi dari masyarakat terkait program prioritas nasional serta statistik kinerja pengelolaan aspirasi dan pengaduan akan dilaporkan secara berkala kepada Presiden dan Wakil Presiden dan digunakan oleh Kantor Staf Kepresidenan dalam melaksanakan fungsi pengendalian program prioritas.

Kementerian atau lembaga diminta menjaga ekspektasi publik terhadap Kabinet Kerja dengan memberikan tindak lanjut yang responsif, cepat, dan tepat sebagai bentuk pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai visi misi dan agenda prioritas Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam Nawa Cita.

Melalui LAPOR! masyarakat bukan saja menjadi lebih mudah berinteraksi dengan pemerintah, melainkan juga dapat secara aktif berpartisipasi dalam mengawasi pembangunan dan pelayanan publik. Pada saat bersamaan, pemerintah memiiki sarana untuk menjaring suara-suara masyarakat sekaligus mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

 

Dalam hal ini Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melaporkan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK), Reformasi Regulasi dan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM kepada Kantor Staf Kepresidenan.

 

Pengelolaan sistem monitoring (admin) melalui portal https://serambi.ksp.go.id dengan menggunakan akun yang ada pada pemda masing-masing.

 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi, Kabupaten dan Kota, bertugas :

  1. Melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi sesuai Format 8 Kolom (F8K), dengan melampirkan data dukung
  2. Menjaga kerahasiaan akun (username dan password) sistem pemantauan
  3. Menginput seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi PPK, Reformasi Regulasi dan RAN HAM dari setiap unit kerja
  4. Khusus untuk Bappeda Provinsi melakukan memverifikasi pelaporan capaian keberhasilan Aksi PPK), Reformasi Regulasi dan RAN HAM kabupaten/kota diwilayahnya setiap triwulan.
Sumber: 
-
Penulis: 
Agus Setiawan, SE
Bidang Konten: