Pemda Diminta Untuk Mendukung Program Prioritas Pemerintah Pusat

Pangkalpinang, Pada tahun 2019 diharapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Kep. Babel) bisa memfokuskan 5 program yang menjadi prioritas. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 13 program prioritas.

Sekertaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Bappeda Kep. Babel) Joko Triadhi mengatakan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pada saat acara Temu Konsultasi Triwulan I Bappenas- Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2018, 23-26 Januari 2018 di Jakarta, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendukung program prioritas nasional, karena apa yang disusun oleh Pemerintah Pusat untuk kepentingan nasional. Diharapkan apa yang menjadi fokus pembangunan nasional bisa didukung oleh pendanaan dan bisa dirasakan oleh masyarakat.

"Dari 13 program prioritas Provinsi dalam 5 tahun ini, bisa dipilah lagi dengan kajian teknokratik dan dengan mencermati hasil evaluasi, capaian kinerja pembangunan, sehingga bisa ditentukan 5 program yang menjadi prioritas kita, tapi bukannya yang tidak menjadi prioritas tidak dilaksanakan," lanjut Joko Triadhi pada saat Apel Pagi di Halaman Kantor Bappeda Kep. Babel, Rabu (31/01).

Ditambahkan olehnya, Bappeda diharapkan menjadi integrator yang mampu mengintegrasikan perencanaan lintas sektor, mengintegrasikan perencanaan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan aparatur Bappeda bisa melihat peluang yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Ada sekitar 150 juta penduduk Indonesia aktif menggunakan internet, yang setiap harinya menghabiskan waktu 3,5 jam untuk mengakses internet. Menurut Joko Triadhi, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengaitkan hal ini dengan era ekonomi digital, diharapkan internet bisa digunakan dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti UMKM di arahkan untuk berpromosi melalui internet.

"Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Gubernur, untuk mempromosikan daerah kita melalui akun media sosial kita, sehinhha diharapkan bisa mengundang wisatawan untuk datang ke Provinsi kita," tambahnya.

Terkait Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Joko Triadhi mengatakan untuk tahun 2017, LAKIP Pemprov. Kep. Babel mendapat nilai B, sedangkan Kabupaten dan Kota di Prov. Kep. Babel rata-rata mendapat nilai B, kecuali Kabupaten Belitung mendapat nilai C dan Kabupaten Belitung Timur yang mendapat nilai CC.

"Tahun depan ditargetkan menjadi BB, Gubernur dan Sekda sudah mengamanatkan kepada Bappeda, Inspektorat dan Biro Organisasi, untuk fokus dan serius mendongkrak nilai LAKIP, bahkan Sekda meminta pendampingan khusus dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) terkait LAKIP.

Untuk mendapatkan nilai LAKIP BB, minimal 15 Perangkat Daerah (PD) mendapatkan nilai B. Di Renstra Bappeda Kep. Babel, fokus Bappeda adalah tercapainya nilai LAKIP Provinsi sesuai dengan RPJMD. Peran Bappeda sendiri besar untuk menentukan keberhasilan nilai Lakip, karena nilai bobot perencanaan mencapai 30 persen.

"Yang pertama di lihat oleh Kemenpan RB adalah perencanaan, keselarasan antar dokumen dan cascading, silahkan dicermati Renstra PD, karena berdasarkan hasil evaluasi masih banyak yang belum nyambung dengan RPJMD, sehingga bisa dilakukan perbaikan Renstra," pungkasnya.

Penulis: 
Rizky Fitrajaya
Sumber: 
Bappeda Kep. Babel