Pemprov Babel Verifikasi Usulan DAK Fisik Tahun 2022 Kabupaten/Kota

Pangkalpinang, Sekretaris Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Joko Triadhi meminta Perangkat Daerah Bersama Mitra PD yang ada di Bappeda Kep. Babel untuk dapat memverifikasi usulan DAK Fisik Tahun 2022 dari Kabupaten/Kota melalui Aplikasi Krisna DAK 2021 dengan baik.

Verifikasi usulan Kabupaten/Kota DAK Fisik Tahun 2022 oleh Provinsi, dilaksanakan dari tanggal 2 Juli sampai dengan 7 Juli 2021. Sedangkan untuk verifikasi usulan dari Provinsi akan dilakukan oleh Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas RI dan Kementerian/Lembaga lainnya.

“Verifikasi usulan DAK Fisik Tahun 2022 Kabupaten/Kota yang dilakukan Provinsi merupakan tugas dan kewenangan Provinsi, sebagai wakil dari Pemerintah Pusat di daerah, oleh karenanya verfikasilah dengan sebaik-baiknya, karena ini akan berpengaruh terhadap hasil dari usulan yang disampaikan Kabupaten/Kota", kata Joko Triadhi, pada saat membuka Rapat Persiapan Verifikasi DAK Kabupaten/Kota, Jumat (02/07).

Pihak Kementerian PPN/Bappenas RI, menurut Joko Triadhi, memberikan beberapa pembaharuan terhadap aplikasi Krisna DAK 2021, salah satunya, verifikator dapat memberikan bobot penilaian terhadap masing-masing kriteria penilaian.

Adapun yang menjadi kriterianya, dukungan terhadap capaian SPM, tingkat kepatuhan pelaporan kemajuan pelaksanaan DAK per Triwulan tahun sebelumnya, serta,kesesuaian kewenangan.

"Dalam pembaharuan aplikasi Krisna, Bappenas itu mengikutsertakan untuk berapa indikator-indikator yang nanti akan mempengaruhi diterima atau tidaknya usulan Kabupaten/Kota, tentu saja indikator-indikator ini sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, semakin lengkap readiness criteria-nya, semakin tinggi juga tingkat terakomodirnya usulan," kata Joko Triadhi.

Joko Triadhi juga meminta kepada Perangkat Daerah dan Mitra PD yang ada di Bappeda untuk terus membangun komunikasi dengan Kabupaten/Kota terhadap usulan yang disampaikan pada DAK Fisik 2022.

"DAK ini dapat menjadi salah satu sumber pendanaan yang diharapkan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan pembangunan di daerah, apalagi kondisi keuangan kita masih belum akibat pandemi Covid-19," ujar Joko Triadhi.

Penulis: 
Rizky Fitrajaya
Sumber: 
Bappeda Prov. Kep. Babel