Pemprov. Kep. Babel Gelar Rapat Perencanaan dan Penganggaran Dana Hibah dan Bansos Tahun 2021

Pangkalpinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan rapat pembahasan terkait dana hibah dan bansos dalam KUA PPAS 2021, Selasa (06/10). Rapat dilaksanakan melalui video meeting dan dihadiri perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sekretaris Bappeda Kep. Bangka Belitung, Joko Triadhi mengatakan, ada perubahan aturan terhadap perencanaan, penganggaran dan pencairan hana hibah dan bansos, sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

"Pada aturan lama, dana hibah dan bansos yang berbentuk uang, DPA ada di Badan Keuangan Daerah, namun untuk tahun 2021, dana hibah dan bansos dalam bentuk barang maupun uang, semuanya berada di perangkat daerah yang menjadi leading sector sesuai dengan urusan pemerintahannya," kata Joko Triadhi pada saat membuka rapat.

Menurut Joko Triadhi, perubahan aturan tersebut membuat perangkat daerah harus lebih cermat dalam menempatkan dana hibah dan bansos ke dalam sub-kegiatan dan kodefikasi anggarannya.

Pemberian hibah, lanjutnya, ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah, sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

"Kita juga dapat memberikan hibah yang bukan kewenangan kita, dalam aturannya dapat dianggarkan dan dilaksanakan di Sekretariat Daerah pada biro yang secara tugas dan fungsinya memiliki relevansi untuk pemberian hibah tersebut," kata Joko Triadhi.


Provincial Government Holds Planning and Budgeting Meeting for Grants and Social Assistances of 2021

Pangkalpinang. Provincial Government of Kepulauan Bangka Belitung held a meeting to discuss the grant fund and social assistance in General Budget Policy and Temporary Budget Ceiling Priority (KUA-PPAS) 2021, on Tuesday (06/10). The meeting was conducted via video meeting and followed by representatives of agencies within the Provincial Government of Kepulauan Bangka Belitung.

The Secretary of Bappeda of Kepulauan Babel, Joko Triadhi said that there were changes in the regulations regarding planning, budgeting and disbursement of grants and social assistances, as provisioned in Government Regulation No. 12 of 2019 Concerning the Regional Financial Management and MoHA Regulation No. 90 of 2019 Concerning the Classification, Codification and Nomenclature of Regional Development and Financial Planning.

 “In the previous regulation, the Budget Execution Documents (DPA) for monetary grants and social assistances were in Regional Finance Agency (Bakuda), however for 2020, all monetary and goods grants and social assistances are in the leading agencies in line with their own governing functions,” Joko Triadhi said in the opening of the meeting.

According to Joko Triadhi, the changes in the regulations require the local agencies to be more careful in placing grants and social assistances in sub-projects and their budget coding.

He continued that the purpose of allotment of grants is to support the achievement of the targets of regional government programs and activities, in line with the regional interests in supporting the implementation of governance, development and social functions by taking into accounts the principles of justice, appropriateness, rationality and benefits for society.

 “In the regulation, we can also allocate grants not in the [range of provincial] authority in the bureau in the Regional Secretariat whose tasks and functions are relevance to the purpose of the grants” Joko Triadhi said. (RB)


Editor dan Translator: Rusni Budiati
Penulis: 
Rizky Fitrajaya
Sumber: 
Bappeda Kep. Babel