Pengembangan Kompetensi Dukung Pencapaian Organisasi

Pangkalpinang, Perencanaan pengembangan kompetensi harus disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal tersebut ditekankan Kabid Pengembangan SDM, BKPSDMD Kep. Babel, Mohamad Iqbalsyah pada saat Sosialisasi Pengisian Rencana Diklat Pada Aplikasi Bangkom, di ruang rapat Pulau Ketawai, Kantor Bappeda Kep. Babel, Rabu (05/02).

Menurutnya, setiap ASN berhak mendapat pengembangan kompetensi minimum 20 jam pelajaran per tahun. Namun dalam penyusunan perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi, harus sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah dimana ASN tersebut bertugas..

"Jangan sampai, misalnya PNS di BKPSDMD mengajukan diklat pengawasan jalan dan jembatan atau diklat terkait lingkungan hidup, akan lebih tepat bila kebutuhan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga dapat membantu percepatan pencapaian organisasi," kata Mohamad Iqbalsyah.

Di tahun 2020, pengembangan kompetensi PNS harus berdasarkan dokumen kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi. Menurut Mohamad Iqbalsyah, penyusunan kebutuhan rencana pengembangan kompetensi dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat individu, tingkat Perangkat Daerah sampai menjadi dokumen rencana pengembangan kompetensi tingkat Pemprov. Kep. Babel.

"Ini sesuai dengan UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Pergub No 47 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi PNS Pemprov. Kep. Babel, yang dimana diamanatkan untuk melakukan tahapan pengembangan kompetensi PNS yang salah satunya penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi," ungkapnya.

Di Pemprov. Kep. Babel, penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi dilakukan melalui Aplikasi Bangkom yang diinisiasi oleh BKPSDMD dengan alamat http://bit.ly/bangkom-babel . Aplikasi Bangkom akan dibuka sampai dengan Jum'at, 14 Februari pukul 23:59 WIB.

"Setiap PNS wajib merencanakan pengembangan kompetensi diri yang akan diikuti tahun 2020, untuk validasi atasan dilakukan langsung melalui aplikasi, ini dilakukan untuk mengidenfikasikan kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja masing-masing PNS serta rencana tindak lanjut pengembangan kompetensi yang sesuai untuk mengatasinya," katanya.
 

Penulis: 
Rizky Fitrajaya
Sumber: 
Bappeda Kep. Babel