Pengendalian dan Evaluasi Jadi Pijakan Penyusunan Perubahan RKPD

Pangkalpinang, Berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian.

Gubernur melalui Bappeda Provinsi diamanatkan untuk melakukan Fasilitasi terhadap Perubahan RKPD  Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, Kamis (22/07), Bappeda Babel melakukan Fasilitasi terhadap tiga dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Tahun 2021, yaitu Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bangka.

“Hasil pengendalian dan evaluasi sampai dengan triwulan kedua inilah yang menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan perencanaan sampai dengan akhir tahun ini,” kata Joko Triadhi pada saat membuka Fasilitasi Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021, Kamis (22/07), melalui Video Meeting.

Dari hasil pengendalian dan evaluasi, menurut Joko Triadhi akan terlihat apakah asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi
Daerah dan keuangan Daerah, serta rencana program dan kegiatan digunakan dalam penyusunan RKPD induk masih sesuai dengan kondisi saat ini.

“Oleh karenanya, dasar kita dalam melakukan perubahan harus kuat, apa saja yang melandasi perubahan terhadap RKPD, jadi kita cermati asumsi apa saja yang kira-kira tidak lagi sesuai dengan kondisi yang saat ini kita hadapi, itu yang kita tuangkan ke dalam dokumen perubahan, setelah melihat dari hasil pengendalian dan evaluasi,” kata Joko Triadhi.

Kemampuan keuangan daerah menjadi faktor pertimbangan dalam melakukan perubahan RKPD. Menurut Joko Triadhi, dari hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) T.A 2020 dan Laporan Keuangan Semester I 2021 akan terlihat capaian dari target pendapatan daerah yang sudah direncanakan dalam RKPD Induk.

“Hal ini akan mempengaruhi rencana belanja yang sudah kita tetapkan sebelumnya, tentu saja akan menjadi salah satu bahan pertimbangan kita dalam perubahan RKPD yang nanti akan diikuti dengan penyusunan KUPA-PPAS Perubahan dan berujung pada APBD PerubahanTahun 2021,” kata Joko Triadhi.

Selain itu, Joko Triadhi mengingatkan agar waktu pelaksanaan APBD Perubahan harus diperhatikan. Apalagi pelaksanaan APBD Perubahan tidak lebih dari tiga bulan.

“Pertimbangkan waktu pelaksanaan APBD Perubahan yang tidak lebih dari tiga bulan, serta tak kalah pentingnya adalah menyelaraskan perencanaan pembangunan yang ada di Provinsi dan tingkat nasional dalam penyusunan RKPD Perubahan,” ungkap Joko Triadhi.

Penulis: 
Rizky Fitrajaya
Sumber: 
Bappeda Prov. Kep. Babel