Penyusunan RAPBD: Joko Triadhi Ingatkan Pentingnya Komunikasi Antara Eksekutif Dan Legislatif

Pangkalpinang. Komunikasi antara eksekutif danlLegislatif sangatlah penting dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah membangun komunikasi dengan DPRD sejak awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sekretaris Bappeda Kep. Babel, Joko Triadhi pada saat menerima Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Belitung Timur, Kamis (19/11), mengatakan di dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 disebutkan bahwa Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2021 berpedoman pada RKPD Tahun 2021.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menurut Joko Triadhi membahas pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD pada saat penyusunan RKPD.

"Hasil dari pembahasan Pokir kami sampaikan ke legislatif, usulan apa saja yang dapat diakomodir dan tidak dapat diakomodir, beserta alasannya, seperti misalnya bukan merupakan kewenangan provinsi maupun bukan menjadi prioritas daerah," kata Joko Triadhi di ruang Rapat Pulau Ketawai, Kantor Bappeda Kep. Babel.

RKPD sendiri ditetapkan paling lambat akhir bulan Mei meskipun masih banyak informasi yang belum didapat, seperti kemampuan keuangan daerah dan hasil pemeriksaan dari BPK. Hal-hal seperti inilah yang membuat pagu didalam RKPD masih bersifat indikatif.

"Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur juga tentang perubahan RKPD. Pada saat perubahanlah kita melakukan penyesuaian, mulai dari sisi pendapatan, belanja sampai dengan pembiayaan kita sesuaikan pada Perubahan RKPD," ungkap Joko Triadhi.

KUA - PPAS merupakan hasil kesepakatan bersama antara legislatif dan eksekutif. Menurut Joko Triadhi, masih ada ruang untuk memasukan usulan yang tidak ada di RKPD ke dalam KUA-PPAS, sepanjang usulan tersebut merupakan dukungan terhadap prioritas nasional dan daerah setelah RKPD ditetapkan, serta apabila terjadi hal-hal yang bersifat darurat, seperti terjadinya bencana.

"Masukan dari DPRD di KUA dan PPAS, sepanjang memenuhi kriteria tersebut, dapat diakomodir dan kita buatkan berita acara kesepakatannya. Artinya kita akan pertanggungjawabkan bersama usulan tersebut antara eksekutif dan legislatif, inilah yang akan menjadi dasar kita," kata Joko Triadhi.


RAPBD Preparation: Executive and Legislative Communication is Important

Pangkalpinang. Communication between legislative and executive is very important in preparing the Regional Budget Plan (RAPBD). The Provincial Government of Kepulauan Bangka Belitung has built the communication since the beginning of the formulation of Regional Apparatus Work Plan (RKPD).

When welcoming the members of the House of Representatives of East Belitung Regency, the secretary of Bappeda of Kepulauan Bangka Belitung, Joko Triadhi, said that the MoHA Regulation No. 64 of 2020 on Guidelines for Preparation of RAPBD 2021 has provisioned that the General Budget Policy and temporar Budget Ceiling Priority (KUA-PPAS) of 2021 should refer to the RKPD of 2021.

Provincial Government of Kepulauan Bangka Belitung, according to Joko Triadhi, discusses the main points of thought (pokir) of the members of the House during the preparation of RKPD.

The result of the discussions on the pokir will be delivered to the legislative body to inform the proposals that can and cannot be carried out with the reasons, for instance if it is not the authority of the proince or if it is not in the regional priority,” Said Joko Triadhi at Pulau Ketawai meeting room at Bappeda office.

RKPD itself has been set no later than the end of May even though there is still much information needs to gather, like the regional financing capability and the results of the audit by the Supreme Audit Agency (BPK). These matters also make the reasons why the ceiling in the RKPD is indicative.

“The MoHA Regulation No. 86 of 2017 has also provisioned the revision of RKPD. During the period of revising the RKPD, we are allowed to make adjustments, from revenue side, expenditure until the funding,” Joko Triadhi revealed. 

The KUA-PPAS is the result of the agreement between the legislative and executive bodies. According to Joko Triadhi, there is still possibility to include the proposals that are still missing in the RKPD to the KUA-PPAS as long as the proposals are supporting the national and regional priorities after the RKPD was set, and if there are emergencies, like disasters.

“The inputs from the Regional House of Representatives to the KUA-PPAS, as long as they meet the criteria, would be accommodated and would be written in the minutes of agreement. This means that legislative and executive bodies will take the collective responsibility on the proposals,” Said Joko Triadhi.


Editor dan Penerjemah: Rusni Budiati
Penulis: 
Rizky Fitrajaya
Sumber: 
Bappeda Kep. Babel