Penyusunan RAPBD: Joko Triadhi Ingatkan Pentingnya Komunikasi Antara Eksekutif Dan Legislatif

 

Pangkalpinang. Komunikasi antara eksekutif danlLegislatif sangatlah penting dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah membangun komunikasi dengan DPRD sejak awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sekretaris Bappeda Kep. Babel, Joko Triadhi pada saat menerima Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Belitung Timur, Kamis (19/11), mengatakan di dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 disebutkan bahwa Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2021 berpedoman pada RKPD Tahun 2021.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menurut Joko Triadhi membahas pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD pada saat penyusunan RKPD.

"Hasil dari pembahasan Pokir kami sampaikan ke legislatif, usulan apa saja yang dapat diakomodir dan tidak dapat diakomodir, beserta alasannya, seperti misalnya bukan merupakan kewenangan provinsi maupun bukan menjadi prioritas daerah," kata Joko Triadhi di ruang Rapat Pulau Ketawai, Kantor Bappeda Kep. Babel.

RKPD sendiri ditetapkan paling lambat akhir bulan Mei meskipun masih banyak informasi yang belum didapat, seperti kemampuan keuangan daerah dan hasil pemeriksaan dari BPK. Hal-hal seperti inilah yang membuat pagu didalam RKPD masih bersifat indikatif.

"Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur juga tentang perubahan RKPD. Pada saat perubahanlah kita melakukan penyesuaian, mulai dari sisi pendapatan, belanja sampai dengan pembiayaan kita sesuaikan pada Perubahan RKPD," ungkap Joko Triadhi.

KUA - PPAS merupakan hasil kesepakatan bersama antara legislatif dan eksekutif. Menurut Joko Triadhi, masih ada ruang untuk memasukan usulan yang tidak ada di RKPD ke dalam KUA-PPAS, sepanjang usulan tersebut merupakan dukungan terhadap prioritas nasional dan daerah setelah RKPD ditetapkan, serta apabila terjadi hal-hal yang bersifat darurat, seperti terjadinya bencana.

"Masukan dari DPRD di KUA dan PPAS, sepanjang memenuhi kriteria tersebut, dapat diakomodir dan kita buatkan berita acara kesepakatannya. Artinya kita akan pertanggungjawabkan bersama usulan tersebut antara eksekutif dan legislatif, inilah yang akan menjadi dasar kita," kata Joko Triadhi.

Penulis: 
Rizky Fitrajaya
Sumber: 
Bappeda Kep. Babel