PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH

Pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 merupakan salah satu milestone sejarah nasional. Pada tanggal tersebut, Presiden Joko Widodo dilantik untuk periode kedua. Dengan slogan mewujudkan Indonesia Maju, Presiden menyampaikan 5 (lima) program prioritas yang akan dilaksanakan pada periode 2019 s.d 2024, yaitu, pertama pembangunan SDM, kedua pembangunan infrastuktur, ketiga penyederhanaan regulasi, keempat penyederhanaan birokrasi, dan kelima adalah transformasi ekonomi.

Program prioritas tersebut tentu menjadi tonggak utama sekaligus pedoman untuk perencanaan program strategis nasional. Oleh karena itu, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 adalah “Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas” tentu hal ini juga menjadi panduan bagi pemerintah daerah untuk menentukan fokus Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Prov Babel) mengambil tema RKPD tahun 2020 “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Pendidikan Masyarakat, dengan program prioritas sebagai berikut:

  1. Pengembangan Pembangunan Agropolitan
  2. Pembangunan Bahari
  3. Pengembangan Pariwisata
  4. Pembangunan Pendidikan
  5. Pembangunan Kesehatan
  6. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik

Bank Indonesia (2017) dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Provinsi Bangka Belitung berkesimpulan bahwa secara umum, Prov Babel memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang bagus pada sektor pariwisata, dan pertanian, perikanan, dan peternakan. Namun demikian, untuk mendukung optimisme hal tersebut salah satu langkah strategis yang direkomendasikan adalah melakukan peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas SDM.

Bahwa menurut BPS (2018) Indeks Pembangunan Manusia Prov Babel tahun 2018 adalah 70.67 masih dibawah dari IPM Nasional sebesar 71.39 sedagkan rata-rata Lama Sekolah adalah 7.78, dan usia harapan hidup 69.95 yang kesemuanya masih dibawah nasional. Artinya bahwa aspek pembangunan manusia Prov Babel masih dibawah rata-rata nasional dan masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, aspek pengembangan SDM merupakan salah satu aspek penting yang dapat mendorong daya saing daerah. Berdasarkan data dari Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2019, Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 6.359 dari 12. Artinya dari nilai total maksimal nilai 12, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya mendapatkan nilai 6.359 tidak salah apabila fokus pembangunan pada tahun 2020 adalah pembanguan berbasis sumber daya manusia. Adapun pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana merumuskan perencanaannya?

Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Peningkatan SDM

Pembangunan daerah merupakan program menyeluruh dan terpadu dari semua kegiatan dengan memperhitungkan sumberdaya ekonomi yang ada dan memberikan kontribusi kepada pembangunan suatu daerah. Salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah adalah perencanaa pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang baik dapat menjadi awal mula dari kegiatan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Karena dengan perencanaan kegiatan yang baik, tepat sasaran akan mendorong pelaksanaan perencanaan yang lebih optimal sehingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan peran pemerintah daerah dalam era otonomi luas, perencanaan pembangunan daerah diperlukan karena pelaksanaan pembangunan didesentralisasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Riyadi dan Bratakusumah (2004:6) mengatakan perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (action plan).

Menurut Sjafrizal (2009), secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaklah bersifat implementif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Kemudian ML Jhingan (1984) dalam Sjafrizal (2009) memberikan definisi yang lebih kongkrit mengenai perencanaan pembangunan bahwa perencanaan pembangunan merupakan bentuk pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula.

Dengan demikian perancanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area (wilayah) pembangunan, dimana terbentuk konsep perencanaan pembagunan daerah, Riyadi dan Bratakusumah, (2004) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memilki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada asas prioritas.

Pengertian pembangunan beberapa dekade lalu banyak menyiratkan pada arah penduduk untuk pembangunan, bukan pembangunan untuk penduduk. Pembangunan di Indonesia pada 3-4 dekade terakhir masih terbawa arus penerapan pertumbuhan aspek fisik (budaya material). Dari sudut pandang pembangunan berbasis keadilan sosial, Model pembangunan seperti ini, sangat jauh dari pencapaian keadilan sosial, karena tidak diarahkan langsung pada peningkatan kualitas penduduk secara individu maupun kolektif.

Namun demikian, dalam satu decade terakhir terjadi pergeseran konsep pembangunan yang sangat berarti, yang lebih memfokuskan perhatian pada peningkatan kualitas kehidupan (wellbeing) manusia. Sejak Rio Earth Summit (1992), perlunya mengubah arah pembangunan menjadi lebih berorientasi pada pada peningkatan kesejahteraan umat manusia (penduduk) merupakan hal yang sangat serius dan sekaligus menjadi kritik berat terhadap pembangunan yang terlalu mengidolakan pertumbuhan ekonomi.

Faktor manusia merupakan sumber daya sebagai titik sentral berpikir, perencanaan, perekayasa, perancang bangunan dan pelaksana ataupun penyelenggara pembangunan dan atau pelaku pembangunan. Kata “Sumber Daya” menurut Poerwadarminta (1984 : 223,974), menjelaskan bahwa dari sudut pandang etimologis kata “sumber” diberi arti “asal” sedangkan kata “daya” berarti “kekuatan” atau “kemampuan”. Dengan demikian sumber daya artinya “kemampuan”, atau “asal kekuatan”.

Pendapat lain mengatakan bahwa Sumber Daya diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan tertentu, atau meloloskan diri dari kesukaran sehingga perkataan sumber daya tidak menunjukkan suatu benda, tetapi dapat berperan dalam suatu proses atau operasi yakni suatu fungsi operasional untuk mencapai tujuan tertentu seperti memenuhi kepuasan. Dengan kata lain sumber daya manusia merupakan suatu abstraksi yang mencerminkan aspirasi manusia dan berhubungan dengan suatu fungsi atau operasi (Martoyo, 1992 :2)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perencanaan pembangunan berbasis SDM adalah proses perumusan alternative atau keputusan yang berbasis kepada peningkatan sumber daya manusia untuk mencapai Babel Sejahtera, Maju, dan Unggul sesuai visi misi Prov Babel. Untuk mencapai pembangunan berbasis SDM, maka bidang perencanaan yang perlu difokuskan adalah Pembangunan bidang kesehatan dan Pendidikan serta allignment kedua aspek tersebtu dengan aspek lainnya seperti Pembangunan Agropoilitan, Pengembangan Pariwisata, Pengembangan Bahari, dan Peningkatan tata kelola pemerintahan. Dengan peningkatan bidang pendidikan dan kesehatan diharapkan akan mendorong penyediaan SDM unggul yang dapat mengelola sektor wisata, bahari, dan tata kelola pemerintahaan sehingga dapat tercapai visi dan misi pemerintah daerah.

Untuk Peningkatan Sektor SDM Prov Babel telah menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Arah Kebijakan Bidang Pendidikan

  • Peningkatan akses Pendidikan
  • Peningkatan mutu layanan Pendidikan
  • Peningkatan relevansi Pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi local
  • Peningkatan pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral

b. Arah Kebijakan Bidang Kesehatan

  • Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan
  • Peningkatan pelayanan kesehatan
  • Pemenuhan kuantitas dan kualitas kesehatan
  • Meningkatkan pengendalian NAPZA

 

Setelah ditetapkan, arah dan kebijakan tersebut akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang diharapkan outputnya adalah peningkatan siginifikan pada hal-hal yang menjadi indikator dimensi sosial kemanusiaan. Peningkatan indikator dimensi sosial kemanusiaan tersebut akan menjadi kekuatan daya saing penduduk sekaligus daerah.

Daya Saing Daerah

Daya saing daerah menurut Bank Indonesia (2018) didefinisikan sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Konsep dan definisi daya saing daerah yang dikembangkan dalam penelitian tersebut didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu: perkembangan perekonomian daerah ditinjau dari aspek ekonomi regional dan perkembangan konsep dan definisi daya saing daerah dari penelitian-penelitian terdahulu.

Konsep daya saing umumnya dikaitkan dengan konsep comparative advantage, yakni dimilikinya unsur-unsur penunjang proses produksi yang memungkinkan satu negara menarik investor untuk melakukan investasi ke daerahnya, tidak ke daerah yang lain. Konotasi advantage di sini adalah situasi yang memungkinkan pemodal menuai keuntungan semaksimal mungkin. Martin dan Tyler (2003) menyebutkan argumen mengapa daerah saling berkompetisi: untuk investasi, melalui kemampuan daerah yaitu untuk menarik masuknya modal asing, swasta dan modal public,  untuk tenaga kerja, dengan kemampuan untuk menarik masuknya tenaga kerja yang terampil, enterpreneur dan tenaga kerja yang kreatif, dengan cara menyediakan lingkungan yang kondusif dan pasar tenaga kerja domestik;serta untuk teknologi, melalui kemampuan daerah untuk menarik aktivitas inovasi dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari konsep dan definisi mengenai daya saing di atas, dapat dimaknai bahwa daya saing daerah dihasilkan oleh interaksi yang kompleks antara faktor input, output dan outcome yang ada di daerah masing-masing, dengan faktor input sebagai faktor utama pembentuk daya saing daerah yaitu kemampuan daerah, yang selanjutnya akan menentukan kinerja output yang merupakan inti dari kinerja perekonomian. Inti dari kinerja perekonomian adalah upaya meningkatkan daya saing dari suatu perekonomian yaitu meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat yang berada di dalam perekonomian tersebut. Ukuran kesejahteraan memiliki makna yang sangat luas, indikatornya dapat berupa produktivitas tenaga kerja, PDRB per kapita atau tingkat kesempatan kerja.

Bank Indonesia dan Universitas Padjajaran dalam penelitiannya menetapkan faktor - faktor pembentuk daya saing daerah yaitu:

  1. Perekonomian daerah
  2. Keterbukaan
  3. Sistem Keuangan
  4. Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
  5. Ilmu pengetahuan dan teknologi
  6. Sumber Daya Manusia
  7. Institusi, tata pemerintahan dan kebijakan pemerintah
  8. Manajemen ekonomi mikro

Pembangunan SDM untuk Peningkatan Daya Saing Daerah

Untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan berbasis peningkatan SDM, Tri Panardji (2007) menjelaskan suatu struktur kerangka berpikir, bahwa perencanaan pembangunan setidaknya harus meliputi (i) peningkatan ra-rata lama sekolah (ii) peningkatan angka harapan hidup (iii) pengurangan angka kemiskinan (iv) indeks pembangunan manusia (v) peningkatan mutu dan akses pendidikan. Perencanaan kualitas penduduk suatu daerah sebaiknya diarahkan juga pada bagaimana memproses kekuatan penduduk Indonesia baik dari aspek material maupun non material agar menjadi kekuatan untuk menghasilkan daya saing masyarakat secara sistematik. Jika aspek kualitas penduduk tidak diarahkan pada tujuan ini, dikhawatirkan pembangunan masyarakat Indonesia yang berwawasan kependudukan akan mengalami kemacetan serius. Kerangka berpikir sebagaimana tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

 

Gambar 1 : Alur kerangka berpikir perencanaan pembangunan daerah berbasis pengembangan SDM dan dampaknya terhadap peningkatan daya saing daerah (Panardji : 2007)

 

Dengan telah ditetapkannya arah kebijakan baik bidang Pendidikan maupun kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, setidaknya telah memenuhi beberapa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah berbasis pengembangan SDM sebagaimana dimaksud pada kerangka berpikir tersebut di atas. Namun demikian, untuk memastikan pelaksanaan diagram alir tersebut diatas berjalan dengan baik sehingga outputnya dapat tercapai, maka monitoring dan evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari proses perencanaan. Oleh karena itu, alignment antara perencanaan, monitoring dan evaluasi menjadi penting dalam pembangunan berbasis SDM yang akan menjadi modal utama dalam peningkatan daya saing daerah.

 

Rujukan

Arsyad, Lincolin. (1999). Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. BPFE. Yogyakarta

Bank Indonesia (2018) Kajian Ekonomi dan Keuangan Provinsi Keuangan, Unit Advisory Ekonomi dan Keuangan KPWBI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BPS Prov Kepulauan Bangka Belitung (2018) Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018, Bidang Neraca Wilayah BPS Prov Kepulauan Bangka Belitung

Bratakusumah, Deddy Supriady & Riyadi. (2005). Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Martoyo Susilo, (1992) Manajemen Sumber Daya Manusia, BPFE, Jakarta

Panardji Tri (2007) Gagasan Pembangunan Berbasis Kualitas Penduduk dan Tata Nilai Sosio-Budaya Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 25 No. 2, Desember 2007 : 136 - 150

Poewardarminta W.J.S. (1984). Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta. Balai Pustaka Nasional

Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia dan Laboratorium Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pengkajian Ekonomi (LP3E) Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran. (2008). Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten Kota di Indonesia. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

RPJMD Provinsi Kepulauan Bagka Belitung Tahun 2017 s.d 2022

Sjafrizal, (2008). Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi. Baduose Media, Cetakan Pertama. Padang

 

Penulis: 
Atik Yulianti, S.Kom., ME.