Persepsi Proses Perencanaan Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota Harus Sama

Pangkalpinang, Guna menyamakan persepsi proses perencanaan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Rapat Penyusunan Cascading RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah untuk Kabupaten/Kota, mulai dari 30 Agustus sampai dengan 3 September 2021, melalui video meeting.

Sekretaris Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Joko Triadhi mengatakan, Rapat Penyusunan Cascading RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah untuk Kabupaten/Kota, merupakan wujud pembinaan dari Bappeda Provinsi dalam aspek perencanaan terhadap Kabupaten/Kota.

“Untuk itulah kegiatan ini kami laksanakan, sehingga antara Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi sama persepsinya memahami proses perencanaan,” kata Joko Triadhi pada saat membuka mengadakan Rapat Penyusunan Cascading RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah untuk KabupatenKabupaten/Kota, Senin (30/08), melalui video meeting.

Setelah RPJMD selesai disusun, menurut Joko Triadhi, akan diturunkan menjadi peta proses bisnis yang ada di Perangkat Daerah dan kemudian diturunkan lagi menjadi Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Indikator Kinerja Individu (IKI), baik itu Eselon II, III, IV, JFT dan Pelaksana.

“Jadi setiap individu mulai dari Struktural, Fungsional dan Pelaksana mengetahui tugasnya masing-masing terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang sudah direncanakan,” ujar Joko Triadhi.

Joko Triadhi juga menambahkan, peta proses bisnis dan cascading akan menjadi perhatian Kemenpan RB pada saat penilaian Reformasi Birokrasi dan SAKIP. Menurut Joko Triadhi, bila peta proses bisnis sampai dengan IKI sudah lengkap, maka nilai SAKIP akan terdongkrak.

“Dengan nilai SAKIP yang baik, kita juga akan mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) yang dapat membantu Daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan daerah di tengah kondisi keuangan yang tidak begitu baik,” kata Joko Triadhi.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bappeda Kep. Babel, Agung Dwi Chandra menambahkan, selain memperhatikan peta proses bisnis, menurutnya, pihak Kemenpan RB juga akan melakukan penilaian terhadap perencanaan yang terintegrasi atau disebut juga dengan cross-cutting program.

Cross-cutting program menurut Agung Dwi Chandra, bukan berarti satu program digunakan pada banyak Perangkat Daerah, namun lebih ke Perangkat Daerah menggunakan program masing-masing, namun memiliki tujuan yang sama yang menjadi fokusnya.

“Pihak Kemenpan RB akan memperhatikan ini, akan dilihat buktinya, apakah di dalam dokumen perencanaan kita sudah melakukan Cross-cutting program, yang kemudian dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, inilah yang akan menjadi penilaian Kemenpan RB,” kata Agung Dwi Chandra.
 

Penulis: 
Rizky Fitrajaya
Sumber: 
Bappeda Prov. Kep. Babel