Perspektif Kebijakan Pengelolaan Lahan Kritis Berkelanjutan

Lahan merupakan sumberdaya yang sangat penting untuk memenuhi segala kebutuhan hidup, sehingga dalam pengelolaannya harus sesuai dengan kemampuannya agar tidak menurunkan produktivitas lahan. Namun, penggunaan lahan seringkali tidak memperhatikan kelestarian lahan terutama pada lahan - lahan yang mempunyai keterbatasan baik keterbatasan fisik maupun kimia. Contohnya adalah lahan yang tidak terlindung dari air hujan secara langsung, berkurangnya bahan organik, aliran permukaan lebih besar daripada yang meresap ke dalam tanah dan berkurangnya keanekaragaman hayati akibat eksploitasi lahan yang berlebihan. Dengan adanya kondisi ini apabila berlangsung terus menerus dikhawatirkan akan menyebabkan lahan kritis yang akan mengakibatkan penurunan kesuburan tanah dan produktivitas tanah.[i]

Lahan kritis adalah lahan/tanah yang saat ini tidak produktif karena pengelolaan dan penggunaan tanah yang tidak/kurang memperhatikan syarat-syarat konservasi tanah dan air sehingga menimbulkan erosi, kerusakan-kerusakan kimia, fisik, tata air dan lingkungannya[ii]. Masalah utama yang dihadapi di lahan kritis antara lain adalah lahan mudah tererosi, tanah bereaksi masam dan miskin unsur hara.[iii] Selain itu lahan kritis juga memiliki tingkat produktivitasnya rendah dan vegetasi alang-alang yang mendominasinya dengan sifat-sifat lahan yang memiliki pH tanah relatif rendah. Meluasnya lahan kritis tidak dapat dilepaskan dari beberapa hal, antara lain tekanan penduduk yang tinggi akan lahan, perladangan berpindah, padang penggembalaan yang berlebihan, pengelolaan hutan yang tidak baik dan pembakaran yang tidak terkendali serta aktivitas pertambangan.

Meskipun telah dilakukan penghijauan dan rebosiasi untuk mengendalikan lajukritis, namun laju atau peningkatan luaskritis terus meningkat setiap tahunnya dan hasil dari usaha tersebut belum optimal. Salah satu kelemahan dari semua usaha/kegiatan tersebut adalah tidak terfokusnya kegiatan tersebut pada permasalahan.5 Meskipun semua instansi yang berkaitan dengan usaha konservasi tanah dan air seperti Dinas Kehutanan, Pekerjaan Umum, Pertanian, dan lainnya telah melakukan kegiatan konservasi setiap tahun, namun kegiatannya berjalan sendiri-sendiri dan interpretasi terhadap suatu  yang dikonservasi juga sektoral. Sampai saat ini belum ada standar baku yang digunakan untuk melakukan kegiatan konservasi secara terpadu. Akibatnya hasil yang diperoleh tidak menunjukkan produktivitas yang signifikan seiring dengan semakin bertambahnya dana dan waktu dari tahun ke tahun. Untuk itulah maka perlu ada suatu standar baku yang disepakati bersama-sama.

Pemulihan adalah proses yang kompleks. Pemulihan tidak hanya dinilai / dipandang sebagai sebuah proses ekologi /biofisik tetapi juga sebagai proses organisasi atau aksi yang harus diorganisir dengan baik. pemahaman dari masing masing individu pemangku kepentingan tidak selalu sama. mereka berhubungan dengan skala spasial yang berbeda, entitas yang berbeda , dan penggunaan lahan yang berbeda.[iv] Efektifitas pengelolaan lahan berkelanjutan membutuhkan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan dan juga institusi lokal.

Dalam pendekatan teori desentralisasi yang dihubungkan dengan pengelolaan lahan berkelanjutan, efektifitas pengelolaan akan dicapai jika ada ruang pengambilan keputusan yang cukup pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab langsung ke masyarakat.[v] Transfer kewenangan tidak hanya berada dalam konteks reformasi desentralisasi tetapi juga membuat mekanisme yang memungkinkan agar keputusan dapat dibuat di tingkat lokal dengan mengikuti persyaratan lokal.

Pendekatan lokal ini tidak hanya berbicara dalam konteks pemerintahan lokal, tetapi juga memanfaatkan kearifan lokal masyarakat. Kearifan lokal ini bersumber dari nilai-nilai agama maupun budaya yang melekat pada keseharian masyarakat. Nilai-nilai yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat ini akan memudahkan karena masyarakat tidak membutuhkan penafisran yang rumit atas apa yang harus dilakukan. Modal sosial masyarakat lokal ini akan menjadi lebih berefek jika kemudian dipadukan dengan kelembagaan, teknologi, dan pendanaan.[vi]

Selain itu, pengelolaan lahan juga harus ditinjau dari sisi penataan ruang. Penataan ruang merupakan sistem yang memadukan proses perencanaan tata ruangpemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang tersebut yang dibarengi dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang tegas dan konsisten akan menjamin pemanfaatan ruang/lahan dapat tetap sesuai dengan peruntukannya. Terkait pengendalian tata ruang, terdapat 3 (tiga) perangkat utama yang harus disiapkan yakni: Rencana Tata ruang, Peraturan Zonasi, Mekanisme Insentif dan Disinsentif.Rencana Tata Ruang akan dijadikan panduan pemafaatan lahan sesuai dengan fungsi dan kesesuainnya. Peraturan Zonasi memuat hal-hal peraturan zonasi dimuat hal-hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh pihak yang memanfaatkan ruang. Mekanisme pemberian insentif kepada pemanfaat ruang dimaksudkan untuk mendorong pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Sebaliknya, penerapan perangkat disinsentif dimaksudkan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang menyimpang dari ketentuan rencana tata ruang. [vii]

 

[i] Arsyad,  S. 2006. Konservasi Tanah dan Air. Bogor : IPB Press

[ii] Soedarjanto, S dan A.Syaiful. 2003.Informasi Geospasial Lahan Kritis Untuk Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai. Geo-Informatika 10(2)

[iii] Fujisaka,S. et al. 1989. Farmers And Scientists : A Joint Effort In Upland Soil Conservation Research And Technology Transfer. Paper Presented At The International Workshop On Conservation Farming On Hillslope, Taichung, Taiwan, 20-29 March 1989

[iv] Couix, N. Dan G. Heloise. 2015. Towards A Land Management Approach To Ecological Restoration to Encourage Stakeholder Participation. Land Use Policy 46 : 155–162.

[v] He, Jun. 2014. Governing Forest Restoration: Local Case Studies Of Sloping Land  Conversion Program In Southwest China. Forest Policy And Economics 46 : 30–38

[vi] Tamba, I. 2011.Kontribusi Kearifan Lokal terhadap Konservasi Lahan Kritis. Agrimeta 1 (1): 45-59

[vii] Dardak, H. 2005. Pemanfaatan Lahan Berbasis Rencana Tata Ruang Sebagai Upaya Perwujudan Ruang Hidup Yang Nyaman, Produktif Dan Berkelanjutan. Makalah Dalam Seminar Save Our Land For The Better Environment. Bogor :Institut Pertanian Bogor

 

Penulis: 
Nurul Ichsan, ST Peneliti, Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Bidang Konten: