Perubahan RKPD, Momen Penyesuaian Terhadap Kondisi Saat Ini

Pangkalpinang, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bappeda Kep. Babel, Agung Dwi Chandra mengatakan, Perubahan RKPD menjadi momen bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang terjadi saat ini.

Menurutnya, Permendagri No 86 Tahun 2017 mengizinkan Pemerintah Daerah untuk melakukan Perubahan RKPD, selama perubahan tersebut berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan.

“Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila dalam perkembangannya, apa yang menjadi asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, tidak sesuai dengan apa yang terjadi saaat ini, tentunya berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi,” kata Agung Dw Chandra pada saat membuka Fasilitasi Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 melalui Video Meeting, Senin (19/07).

Perubahan RKPD menurutnya, dapat dilakukan tanpa melalui pengendalian dan evaluasi, namun hal tersebut dilakukan apabila Perubahan RKPD dilakukan untuk mengakomodir kebijakan nasional, keadaan darurat dan keadaan luar biasa lainnya.

“Perubahan RKPD dapat dilakukan pada kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan atau pengurangan program, kegiatan PD sampai dengan target kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” kata Agung .

Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, Informasi Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Bangka Barat, Ashan menjelaskan, dalam Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dilakukan beberapa penyesuaian, baik itu dari tema pembangunan sampai dengan target makro tahunan.

Selain itu, perubahan RKPD dilakukan untuk mengakomodir kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang belum teranggarkan, termasuk kegiatan penanganan pandemi Covid-19.

“Kami melakukan perubahan terhadap tema pembangunan dalam RKPD Tahun 2021, yang semula, Percepatan pemulihan dan penguatan struktur ekonomi daerah yang optimal, berkelanjutan dan berkeadilan, menjadi, Percepatan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar dan percepatan pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, kata Ashan.

Penulis: 
Rizky Fitrajaya
Sumber: 
Bappeda Prov. Kep. Babel