Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023, Ini yang Perlu Diperhatikan



Pangkalpinang. Sekretaris Bappeda Kep. Babel Joko Triadhi menginginkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 dapat memperhatikan perubahan regulasi serta kondisi yang sedang terjadi saat ini.

Selain itu, dokumen Perubahan RPJMD pun dapat menjadi lebih baik secara kualitas dan dapat dilaksanakan atau implementatif. Hal tersebut dikatakan Joko Triadhi pada saat membuka Rapat Konsultasi Rancangan Awal RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023, melalui video meeting, Rabu (11/11).

Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi ditemukan proses perumusan yang tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah seperti diatur dalam Permendagri No 86 Tahun 2017, yaitu apabila substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Permendagri No 86 Tahun 2017 serta terjadi perubahan yang mendasar.

Menurut Joko Triadhi ada beberapa hal yang akan diperhatikan dalam konsultasi Perubahan RPJMD, seperti keselarasan dengan RPJMN, RPJPD , dokumen RTRW, RPJMD provinsi, KLHS serta akan diperhatikan juga indikator yang memenuhi kriteria SMART.

“Atensi besar kita ke Kota Pangkalpinang, karena inilah ibukota provinsi yang merupakan etalase, kita harus memberikan atensi agar dokumen bisa baik secara kualitas dan dapat dilaksanakan atau implementatif,” kata Joko Triadhi.

Di tahun 2019 dan 2020 menurut Joko Triadhi, banyak perubahan regulasi yang mengatur tentang sistem perencanaan dan penganggaran. Selain itu, kondisi pandemi Covid-19 memberikan pengaruh besar terhadap asumsi capaian pembangunan dan kondisi keuangan.

“Kami berharap perubahan RPJMD dapat didesain secara spesifik, mampu memperkirakan apa saja yang harus difokuskan, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan yang mengalami penurunan, jangan sampai pada akhir masa jabatan walikota dan wakil walikota masih banyak PR yang belum diselesaikan," kata Joko Triadhi.

Kepala Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang, Agung Yubi Utama mengatakan, perubahan regulasi dan kondisi pandemi Covid-19 menjadi perhatian dalam Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023. Ia mengharapkan perubahan RPJMD dapat terukur serta realistis dalam pelaksanaannya.


Amendment of RPJMD of Pangkalpinang 2018 – 2023, These Need Attention

Pangkalpinang. Secretary of Bappeda of Kepulauan Babel, Joko Triadhi, asked that the Amendment of Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) of Pangkalpinang of 2018 – 2023 contains attention to regulation changes and the conditions currently happening.  

In addition, the amendment of RPJMD document may have better quality and implementable.  Those were said by Joko triadhi during the opening of Consultation Meeting for the Preliminary Draft of RPJMD of Pangkalpinang Municipality 2018 – 2023, via video meeting, on Wednesday (11/11).

Amending RPJMD can be conducted if the result of control and evaluation shows that the formulation process of the RPJMD was not in accordance with the stages and procedures as regulated in the MoHA Regulation No. 86 of 2017, in which formulated substance was not in accordance with the MoHA regulation and fundamental changes happened.

According to Joko Triadhi, there are several points to observe in the consultation of Amendment of RPJMD, such as the alignment with National and Regional Long Term Development Plans (RPJMN and RPJMD), Spatial Plan (RTRW), Provincial Medium Term Development Plan (RPJMD), Strategic Environmental Assessment (KLHS) as well as the indicators meeting the SMART criteria.

“We pay attention to Pangkalpinang because this is the capital of the province that functions as our window display, we have to pay big attention so that the document is good in quality and implementable,” Joko Triadhi said.

In 2019 and 2020, according to Joko Triadhi, there were many changes in regulations governing planning and budgeting system. In additions, the Covid-19 pandemic has given significant influences to the targeted assumptions of development achievements and financial condition.

“We hope that the amendment of RPJMD can be specifically designed, is able to project the focuses taking into account the decreased financial capacity, not letting the mayors and deputy mayor still have a lot of homework in the end of their term of office,” Joko Triadhi said.    

Head of Bappedalitbang of Pangkalpinang, Agung Yubi Utama said that the changes in regulations and the conditions due to Covid-19 pandemic have been the attention in the Amendment of RPJMD of Pangkalpinang of 2018 – 2013. He wished the amendment of RPJMD is measurable and realistic in the implementation.


Editor dan Translator: Rusni Budiati
Penulis: 
Rizky Fitrajaya
Sumber: 
Bappeda Kep. Babel