Sikapi Dinamika Perencanaan Pembangunan, Pemprov Kep. Babel Susun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah



Pangkalpinang. Dinamika perencanaan pembangunan daerah pada beberapa tahun belakangan ini sangatlah dinamis. Dimulai dari munculnya Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 yang merupakan pemutakhiran dari Permendagri No 90 Tahun 2019, sampai dengan perubahan SOTK yang baru-baru ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Perubahan tersebut, menurut Sekretaris Bappeda Kep. Babel, Joko Triadhi pada saat membuka Orientasi Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah 2017-2022, berimplikasi terhadap dokumen perencanaan lima tahunan, baik itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada pemerintah provinsi maupun rencana strategis (Renstra) pada perangkat daerah.

Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 yang merubah nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan berubah dan Perda Nomor 9 tahun 2020 mengenai perubahan SOTK merubah struktur organisasi, baik itu karena pengabungan perangkat daerah maupun karena perubahan nomenklatur pada perangkat daerah.

“Perubahan-perubahan ini membuat renstra perangkat daerah yang sudah kita susun pada tahun 2017 menjadi tidak cukup relevan dengan kondisi yang kita hadapi, walaupun pada saat Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 muncul, kita menjembatani perubahannya dengan SK Gubernur, namun untuk memudahkan kita pada saat penilaian sakip, maka kita tuangkan dalam perubahan renstra, sehingga sakip kita dapat dinilai dengan baik oleh Kemenpan RB,” kata Joko Triadhi melalui aplikasi virtual meeting, Rabu (16/06).

Pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diperbolehkan melakukan perubahan renstra, dimana perubahan dilakukan bersifat mutatis mutandis. Di tahun 2020, RPJMD Perubahan dan renstra perubahan Tahun 2017-2020 telah ditetapkan, namun perubahan karena Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan perubahan struktur organisasi membuat perlu dilakukan penyesuaian terhadap renstra perangkat daerah.

“Perubahan renstra akan diawali dengan penyusunan cascading yang baru, jadi akan dilihat keterkaitan antara renstra perangkat daerah dengan RPJMD, yang kemudian akan turun sampai ke program, kegiatan dan subkegiatan dan diturunkan lagi sampai indikator kerja individu pada rekan pelaksana dan JFT yang yang ada di perangkat daerah, jadi semua individu kita sebagai pegawai mendukung kinerja organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi,” kata Joko Triadhi.

Walaupun hanya akan berlaku satu tahun, menurut Joko Triadhi, perubahan renstra akan berimplikasi cukup luas. Selain akan diimplementasikan pada sasaran kinerja pegawai yang menjadi dasar pemberian TPP, perubahan renstra juga akan menjadi awal dari implementasi merit system yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2022.

“Kami mengharapkan peran kepala perangkat daerah dan peran sekretaris untuk dapat mengkoordinasikan penyusunan perubahan renstra, mulai dari penyusunan cascading sampai dengan indikator kinerja individu, jangan sampai pegawai kita tidak mengetahui akan mengerjakan apa dan indikator kinerjanya apa,’’ harap Joko Triadhi.


Responding Development Planning Dynamics, Provincial Govt' Adjust Strategic Plans

Pangkalpinang. Regional development planning has been very dynamic in recent years. It started from the issuance of the Minister of Home Affairs Decree No. 050-3708 of 2020 which is an update of the Minister of Home Affairs Regulation No. 90 of 2019, up to the shifts on Organizational Structure and Work Procedures (SOTK) recently carried out by the Provincial Government of Kepulauan Bangka Belitung.

These changes affect the five-year planning documents, both the Medium-Term Regional Development Plan (RPJMD) for the province and the strategic plan (Renstra) of the regional apparatuses, according to the Secretary of Bappeda of Bangka Belitung, Joko Triadhi, when opening the Orientation for 2017-2022 Regional Apparatus Strategic Plan Preparation.

MoHA Decree Number 050-3708 of 2020 changes the nomenclature of programs, activities, and sub-activities and the shifts on the SOTK as enacted in the Regional Regulation Number 9 of 2020, altering the organizational structures, either because of the merging of the regional apparatuses or due to changes in the nomenclatures of regional apparatuses.

“These changes make the strategic plans of regional apparatuses that we prepared in 2017 not quite relevant to the conditions we are facing, even though at the time the MoHA Decree No. 050-3708 of 2020 was issued, we have bridged these changes with the Governor's Decree. However, to make it easier for us when assessing Government Performance Accountability System (Sakip), we revised the strategic plan, so that our sakip can be assessed properly by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (Kemenpan-RB)," said Joko Triadhi, through a virtual meeting application, Wednesday (16/06).

In MoHA Regulation No. 86 of 2017, it is allowed to make changes to the strategic plan that are mutatis mutandis. In 2020, the revised RPJMD and the revised strategic plan for 2017-2020 have been determined, but changes as the implication of the MoHA Decree No. 050-3708 of 2020 and changes in the organizational structure make it necessary to adjust the strategic plans of regional apparatuses.

"The changes in the strategic plan will start with the preparation of a new cascading plan, so that the relationship between the strategic plan of the regional apparatuses and the RPJMD will be seen, which will then derive the programs, activities, and sub-activities, and eventually descend to the individual work indicators for the staff members and specialized functional officers (JFT) in the respected regional apparatus. So all individual employees support the organization's performance based on their duties and functions," said Joko Triadhi.

Although it will only be valid for one year, according to Joko Triadhi, the shifts in the strategic plan will have broad implications. In addition to being implemented on employee performance targets which are the basis for providing Additional Employee Income Benefit (TPP), the strategic plan changes will also be the beginning of the implementation of the merit system which is planned to be implemented in 2022.

“We expect the roles of the heads of the regional apparatuses and the role of the secretaries to coordinate the preparation of strategic planning revisions, starting from the preparation of the cascading to individual performance indicators. Don't let our employees have no idea what they are going to do and what their performance indicators are," said Joko Triadhi.


Editor (IND) / Translator: Rusni Budiati
Penulis: 
Rizky Fitrajaya
Sumber: 
Bappeda Prov. Kep. Babel