Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

Perencanaan merupakan salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah. Perencanaan yang baik dapat menjadi awal mula dari kegiatan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Karena dengan perencanaan kegiatan yang baik, tepat sasaran akan mendorong pelaksanaan perencanaan yang lebih optimal sehingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Sony dkk (2008) menjelaskan bahwa perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu untuk masa yang akan datang.

Disamping perencanaan, yang tidak kalah penting dalam pembangunan daerah adalah penganggaran pembangunan daerah. Perancanaan dan penganggaran adalah dua hal yang harus saling mendukung dan sinkron. Raharjo, (2011). Perencanaan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik, apabila didukung oleh kemampuan keuangan yang memadai, dan alokasi pendanaan yang adil dan merata, serta terukur dengan jelas.  Ini menandakan bahwa dalam penganggaran daerah, paradigama penilaian kinerja perangkat daerah menjadi satu satu dimensi utama untuk menilai efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran publik, termasuk proses perencanaan anggaran pada tingkat PD yang diberi kewenangan untuk melakukan alokasi penganggaran.

Sebagai bentuk pelaksanaan perencanaan dan penganggaran serta implementasi dari UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU No 9 Tahun 2015 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Pasal 274 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah berdasarkan data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah. SIPD sebagaimana dimaksud pada Permendagri No 70 Tahun 2019 dikembangkan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan informasi perencanaan pembangunan daerah, informasi keuangan daerah serta infromasi lainnya.

Namun demikian, dalam upaya menjalankan amanat di atas, menurut Diah Indrajati, Plt Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dalam sambutannya pada rapat koordinasi hasil pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah tahun 2018, bila dicermati pengelolaan SIPD dinilai belum optimal dikarenakan beberapa kendala dalam penggunaan SIPD seperti 1) lemahnya pemahaman, koordinasi dan komitmen Pemerintah Daerah dalam menggunakan SIPD sebagai dasar penyusunan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah 2) data masih bersifat parsial di daerah sehingga berbeda-beda dan kondisi keterisian elemen data SIPD tidak lengkap dan tidak update, serta 3) keterbatasan SDM di daerah,  Hal ini menyebabkan timing gap, dan communication gap, yang menjadikan permasalahan krusial antara perencanaan dengan penganggaran daerah.

1. Timing gap

Terjadi timing gap pada saat APBD disahkan pada bulan Desember tahun sebelumnya, namun sering sekali belum tersedia atau belum dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan untuk dilaksanakan pada bulan-bulan di awal tahun. Hal ini menjadikan pergeseran tata waktu pelaksanaan kegiatan yang juga berpotensi mempengaruhi rundown kegiatan selama satu tahun. Pada akhirnya, terdapat kegiatan di akhir tahun yang tidak dapat dilaksanakan karena terkendala oleh waktu.

2. Communication gap

Proses Koordinasi antar Perangkat Daerah (PD) untuk proses perencanaan relatif masih lemah sehingga kegiatan yang dibangun jarang yang sinergis bahkan tidak jarang muncul egosektoral. Pada akhirnya PD sering kali membuat usulan sebanyak-banyaknya agar probabilitas usulan yang disetujui juga semakin banyak. Ibarat memasang banyak perangkap, agar banyak sasaran yang terjerat.

Infomasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan pekerjaan yang sangat penting, karena dengan perencanaan kita bisa membaca dan merencana mau dibawa kemana daerah kedepannya, dengan tetap memperhatikan potensi dan sumber daya yang dimiliki. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan PP No 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan nasional memberikan kriteria bahwa untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan harus sikron dengan pelaksanaan penganggaran. Tentunya hal ini juga ditindaklanjuti di tingkat daerah dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahu 2019 tentang Sistem Informasi Daerah yang menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah.

Ditinjau dari manajemen stategis, perencanaan dan penganggaran daerah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam fungsi manajemen (Yuwono dkk, 2008:67). Oleh karena itu perencanaan yang baik merupakan inti dari pengelolaan keuangan yang efektif. Pemerintah daerah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran yang dimiliki tidak baik. Dokumen RKPD dan APBD merupakan dokumen anggaran yang saling berkaitan. Oleh karena itu, dalam membahas APBD perlu menekankan pada sinkronisasi antara dokumen APBD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan dengan tetap mendasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel dengan tetap mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Resmi, dkk (2012) Dalam proses menyusun perencanaan tentunya dilakukan dengan terlebih dahulu mengkaji indikator-indikator perkembangan di daerah diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan beberapa indikator lainnya terutama kondisi keuangan daerah.

Disamping perencanaan, penganggaran juga mengambil porsi penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri yaitu untuk mensejahterahkan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran.

Pasal 14 Permendagri No 70 tahun 2019 memberikan panduan bahwa terhadap hasil pengelolaan data berbasis elektronik diantaranya sebagaimana tersebut di atas, maka akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah berbasis elektronik. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah seperti rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik. Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan pada Permendagri No 90 Tahun 2019.

Selanjutnya dalam proses penganggaran, Permendagri No 70 Tahun 2019 juga telah memberikan panduan bahwa informasi perencanaan anggaran daerah dihasilkan dari tahapan penyusunan perencanaan anggaran daerah berbasis elektronik.Tahapan penyusunan perencanaan anggaran daerah termaksud meliputi:

  1. penyusunan KUA dan PPAS;
  2. penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
  3. penyusunan rancangan APBD; dan
  4. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah

Permendagri 70 Tahun 2019 merupakan salah satu instrumen penting yang akan menjadi pijakan dalam pelaksanaan sinkronisasi perancanaan dan penganggaran darah serta mampu, :

  1. meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggung-jawabkan,
  2. mengoptimalkan ketersediaan, pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah,
  3. Sebagai tools/alat untuk pengadministrasian rencana pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, serta sinkronisasi antar perencanaan, maupun informasi perencanaan dengan informasi penganggaran maupun informasi pemerintah daerah lainnya
  4. Sebagai tools/alat untuk membantu pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah secara hirarki agar menjamin sasaran dan target tepat sasaran.

Konsistensi Implementasi Regulasi

Perencanaan kegiatan akan sangat bergantung dengan tata waktu. Sebagaimana disebutkan di atas, pergeseran tata waktu dalam pengesahan penganggaran akan berimplikasi terhadap pergeseran pelaksanaan kegiatan yang pada akhirnya juga akan berpengaruh pula tehadap penggunaan penganggaran. PP nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah, dalam pasal 55 memberikan waktu kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat 3 (tiga) hari sejak RAPBD ditetapkan untuk menyampaikan kepada seluruh PD agar dapat menyusun dan menyampaikan menyampaikan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD (DPA-PD) paling lambat 6 (enam) hari sejak pemberitahuan dari PPKD termaksud di atas.

Selanjutnya Tim anggaran Pemerintah Daerah melakukan verifikasi rancangan DPA-PD bersama-sama dengan kepala PD yang bersangkutan dan harus menyelesaikan veriikasi tersebutpaling lambat 15 (lima belas) hari kerja, sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD mengesahkan rancangan DPA-PD dengan persetujuan sekretaris daerah.dan menyampaikan hasil verifikasi termaksud kepada kepala PD yang bersangkutan, kepada satuan kerja pengawasan daerah, dan BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan. Dengan telah disahkan dan disampaikannya DPA-PD kepada seluruh PD, maka pembayaran atas beban APBD untuk pelaksanaan perencanaan dapat dilaksanakan. Berdasarkan PP Pengelolaan Keuangan Daerah, secara total, terdapat proses maksimal 28 (dua puluh delapan) hari sejak RAPBD disahkan sampai dengan dapat digunakan sebagai sumber biaya pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Disamping aspek tata waktu dalam proses penganggaran, permasalahan tata waktu juga sering terjadi pada proses perencanaan itu sendiri diantaranya dikarenakan pembahasan yang berlarut. Setiap tahunnya, Pemerintah Daerah akan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya diterjemahkan oleh PD dalam Rencana Kerja (Renja PD) yang didalamnya memuat kegiatan prioritas dan menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD. Hal ini telah sangat rinci diatur dalam PP No. 8 Tahun 2008 Tentang Proses Perencanaan Pembangunan Daerah. Namun demikian, pada implementasinya setelah lebih dari 10 tahun PP tersaebut dilaksanakan, masih terdapat timing gap dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang berkelanjutan tersebut, Pemerintah melalaui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dimana SIPD tersebut menjadi alternatif untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri. Dengan begitu, maka seluruh aspek akan terintegrasi serta dapat meminimalisasi timing gap sebagaimana tersebut di atas. Sebagai langkah awal integrasi, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung saat ini telah mengintegrasikan sistem e-planning dengan SIPD. Selanjutnya akan dilaksanakan integrasi sistem e-planning, penganggaran dalam SIPD. 

Koordinasi dan Komunikasi serta Penguatan Sistem Informasi, sebagai kunci

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa terkadang ketidaksinkronan dalam suatu organisasi dapat diakibatkan karena kurangnya komunikasi dan koordniasi. Rogers, E.M. dan Shoemaker, F.F., (1971),. Hal ini tentunya dapat terjadi pula pada perencanaan dan penganggaran masing-masing satuan kerja pada pemerintah daerah. Masing-masing elemen memiliki programnya dan prioritas masing-masing, namun, kembali kepada filosofi Perencanaan Daerah yang merupakan cascade down dari perncanaan nasional, maka seharusnya dapat diminimalisisasi ego sektoral satuan kerja maupun lembaga.

Sosialisasi dan awareness building tentang pentingnya sinkronisasi antara proses perencanaan, pagu indikatif, dan ketersiadaan anggaran berbasis kinerja yang memfokuskan pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dan penganggaran diinternal Pemerintah Daerah serta meningkatkan komunikasi yang positif antara Pemerintah Daerah selaku eksekutif dan DPRD selaku legislatif agar terdapat hubungan yang harmonis sehingga pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan baik baik oleh eksekutif maupun legislatif sesuai dengan prosinya masing-masing.

Disamping itu sistem Informasi memiliki peran penting dan strategis dalam kegiatan perekonomian dan strategi penyelenggaraan pembangunan, yaitu mendukung kinerja peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktivitas organisasi pemerintah dan dunia usaha, serta mendorong perwujudan masyarakat yang maju dan sejahtera. Sistem informasi yang dibutuhkan, dimanfaatkan, dan dikembangkan bagi keperluan pembangunan daerah adalah sistem informasi yang terutama diarahkan untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah. Hal ini perlu diingat karena telah terjadi perubahan paradigma menuju desentralisasi di berbagai aspek pembangunan.

Salah satu paradigma baru itu adalah perihal perencanaan pembangunan daerah. Seiring dengan pemberlakuan UU No. 23/2014 dan UU No. 33/2004, maka perencanaan pembangunan daerah telah diserahkan kepada pemerintah daerah. Dan dengan terbitnya UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kiat desentralisasi adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat, partisipasi dalam perencanaan pembangunan, dan pencapaian akuntabilitas, efektifitas, serta efisiensi.

Berkembangnya sistem informasi seperti saat ini dapat menjadi katalisator yang mempercepat proses sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran pembangunan. Sebut saja ketika seluruh PD memasukkan Renja PD dalam satu sistem website yang terintegrasi yang disediakan oleh pemerintah yang berwenang dan dapat diakses oleh seluruh PD untuk dapat dilakukan analisis kesesuaian dengan rencana jangka panjang, dan menengah, baik provinsi maupun nasional, serta dapat di interkoneksikan dengan data anggaran yang ada seperti SIPD, maka gap antara perencanaan dengan penganggaran dapat diminimalisasi atau bahkan dapat dieliminasi sama sekali.

 

Rujukan

Adisasmita, Raharjo, (2011), Manajemen Pemerintah Daerah,Yogyakarta: Graha Ilmu

Karlina Lustya Resmi, dkk (2012) Perancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Garut Jurnal Algoritma Sekolah Tinggi Teknologi Garut (STT-Garut)

Kuncoro, Mudrajad. (2012). Perencanaan Daerah. Jakarta Salemba Empat

Rogers, E.M. dan Shoemaker, F.F., (1971), Communication of Innovations,London: The Free Press.

Yuwono, Sony, dkk. (2005). Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban APBD (Berbasis kinerja). Bayumedia, Malang

 

Penulis: 
Atik Yulianti, S.Kom., ME.