Usulan Rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2021 Prioritaskan Penanganan dan Dampak Pandemi Covid-19



Pangkalpinang. Usulan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan belanja wajib dan mengikat serta terkait dengan kebijakan untuk penanganan dan dampak pandemi Covid-19.

Namun, sebelum menyusun Rancangan Perubahan Renja Tahun 2021, menurut Sekretaris Bappeda Kep. Babel, Joko Triadhi, perangkat daerah harus menyampaikan laporan hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2021 sampai dengan triwulan II.

“Bagi perangkat daerah yang tidak menyampaikan laporan dalev renja sampai dengan triwulan II, ruang lingkup perubahan renja Tahun 2021 hanya dilakukan pada penyesuaian hasil refocussing APBD Tahun 2021, untuk usulan diluar refocussing tidak dapat diakomodir,” kata Joko Triadhi saat membuka Orientasi Perubahan RKPD Tahun 2021, Selasa (06/07), melalui virtual meeting.

Belanja kegiatan yang terkait dengan Pemulihan Ekonomi Daerah, Dana Insentif Daerah dan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021 wajib dimasukkan dalam Rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2021.

“Khususnya untuk belanja DAK Fisik Tahun 2021, pelaksanaannya mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal dan atau penggunaan bahan baku lokal sebanyak mungkin, dengan berpedoman pada petunjuk teknis petunjuk operasional DAK Fisik,” kata Joko Triadhi.

Joko Triadhi juga menangkapkan bahwa perangkat daerah dapat melakukan perubahan atau pergeseran dengan penambahan dan atau pengurangan anggran sesuai dengan pagu indikatif yang telah dibagikan kepada perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam aplikasi SIPD.

“Penambahan program dan kegiatan/subkegiatan dalam Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dilakuan untuk mengakomodir kebijakan nasional yang ada dalam SIPD,” ungkap Joko Triadhi.

Joko Triadhi juga meminta perangkat daerah untuk dapat memperhatikan batas waktu penyampaian Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021. Menurutnya, Rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2021 dapat disampaikan ke gubernur melalui Kepala Bappeda paling lambat tanggal 12 Juli 2021.

“Kepada mitra PD yang ada di Bappeda untuk dapat mencermati usulan yang disampaikan oleh perangkat daerah yang menjadi mitranya, dilihat mana yang betul-betul menjadi prioritas, kalau belum, kita bersepakat untuk kita tunda terlebih dahulu untuk dilaksanakan pada tahun-tahun selanjutnya,” kata Joko Triadhi.


2021 PD Work Plan Amendment Proposals Prioritize Handling and Impacts of Covid-19 Pandemic

 

Pangkalpinang.  The proposals for the amendment of the 2021 Local Working Unit's Work Plans (Renja PD) are prioritized to meet mandatory and obligatory expenditure needs and are related to policies for handling and impacts of the Covid-19 pandemic.

However, according to the Secretary of Bappeda Kep. Babel, Joko Triadhi, before compiling the  Amendment proposals of the 2021 Renja,  the local working unit must submit the reports on the results of the Control and Evaluation of the 2021 Work Plan (dalev renja) up to the second quarter.

"For local working units that do not submit the dalev renja reports until the second quarter, the scope of the amendments of the 2021 renja is only on the adjustment of the results of the 2021 APBD  [local budget] refocusing, proposals outside of the refocussing cannot be accommodated," said Joko Triadhi when opening the Orientation for 2021 RKPD [Local Working Unit's Work Plan] Amendment, Tuesday (06/07), through a virtual meeting.

Expenditures for activities related to Local Economic Recovery (PEN), Local Incentive Fund, and Physical Special Allocation Fund (Physical DAK) for 2021 must be included in the Amendment of 2021 PD Renja Draft.

"Especially for the 2021 physical DAK spending, the implementation prioritizes the absorption of local workers and or the use of local raw materials as much as possible, guided by the technical and operational guidelines on the physical DAK," said Joko Triadhi.

Joko Triadhi also added that local working units can make changes or shifts by adding and or reducing the budget in accordance with the indicative ceiling that has been distributed to local working units as stated in the Local Development Information System (SIPD) application.

"Adding programs and activities/sub-activities in the draft of the amendment of 2021 local working unit's renja can be made to accommodate national policies stated in SIPD," said Joko Triadhi.

Joko Triadhi also asked local working units to pay attention to the submission deadline of the amended 2021 Local Working Unit's Work Plan. According to him, the amended 2021 local working Unit's renja draft can be submitted to the governor through the Head of Bappeda no later than 12 July 2021.

"Partners of local working units in Bappeda must be able to observe the proposals submitted by their respected partnered working units, observe which ones are really the priorities, if not, we agreed that we should postpone them first to be implemented in the following years," said Joko Triadi.


Editor (IND)/ Translator: Rusni Budiati
Penulis: 
Rizky Fitrajaya
Sumber: 
Bappeda Prov. Kep. Babel