Verifikasi RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021, Ini Arahan Sekda Naziarto



Pangkalpinang. Bertempat di Ruang Ketawai Kantor Bappeda Kep. Babel, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Naziarto membuka Rapat Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021, Kamis (15/10).

Dalam arahannya, Naziarto menyampaikan beberapa hal yang perlu jadi perhatian perangkat daerah pada saat pembahasan verifikasi RKA perangkat daerah tahun anggaran 2021.

Pertama, program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu yang dibahas sesuai dengan yang tercantum pada lampiran PPAS TA 2021 yang telah disepakati bersama dengan DPRD, dengan menggunakan nomenklatur dan kode rekening Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 hasil pemetaan perangkat daerah.

Kedua, hasil pemetaan nomenklatur akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan kepala perangkat daerah, dan menjadi berita acara dari RAPBD yang akan disampaikan ke DPRD.

Ketiga, standar harga satuan yang dijadikan pedoman dalam pengalokasian anggaran kegiatan menggunakan Surat Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Satuan yang telah disusun dengan merujuk pada Perpres No 33 Tahun 2020.

Keempat, tidak diperkenankan menambah kegiatan (nomenklatur) baru diluar RKPD dan atau KUA-PPAS, kecuali berdasarkan hasil pemetaan. Munculnya kegiatan (nomenklatur) baru tersebut merupakan pengganti dari kegiatan atau sub kegiatan yang didalam Kepemendagri berubah atau hilang nomenklaturnya, sepanjang memiliki substansi atau sasaran kegiatan yang sama serta tidak berimplikasi terhadap penambahan pagu kegiatan.

Kelima, perangkat daerah menyampaikan RKA-SKPD hasil verifikasi yang terdiri dari: ringkasan anggaran (RKA-SKPD), pendapatan SKPD (RKA-Pendapatan SKPD), rekapitulasi anggaran belanja berdasarkan program dan kegiatan (RKA Belanja SKPD), serta rincian anggaran belanja menurut program dan kegiatan (RKA Rincian Belanja SKPD).

Naziarto juga berpesan agar perangkat daerah dan TAPD dapat terlibat dalam pembahasan Verifikasi RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021. Hal ini bertujuan agar perangkat daerah dan TAPD dapat bertanggung jawab terhadap usulan yang telah diajukan.

Usulan yang diajukan perangkat daerah, menurutnya harus sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Apabila tidak sesuai, TAPD akan mencoret apa yang menjadi usulan perangkat daerah.

"Kita harus sepakat apa pun yang kita lakukan ini tidak ada lagi dari kami, keputusan TAPD, tidak lagi berbicara Bapak dan Ibu perangkat daerah yang mengusulkan, bila sudah jadi Perda APBD kita tahun 2021 nanti, jadi tanggung jawab kita semua, ini mau saya," tegas Naziarto.


Verify RKA of Regional Apparatus of 2021, These are Directives of Executive Secretary Naziarto

Pangkalpinang. The Executive Secretary of Kepulauan Bangka Belitung Province, Naziarto opened the Verification Meeting of Work and Budget Plan (RKA) of Regional Apparatus of Fiscal year 2021 in Ketawai Meeting Room of Bappeda Babel office, Thursday (15/10).

In his directive, Naziarto addressed several important things that government agencies must pay attention to during the discussion on the verification of RKA of regional apparatus of  f.y. 2021.

First, the discussed programs, activities, sub-activities and the budget ceiling are in accordance with those listed in the Temporary Budget Ceiling Priority (PPAS) f.y. 2021 as agreed with the Regional House of Representatives (DPRD), using the nomenclature and account codes listed in the MoHA Decree No. 050-3708 of 2020 as being mapped by the regional agencies.

Second, the results of the nomenclature mapping are outlined in the minutes of agreement between Regional Government Budgeting Team (TAPD) and the head of regional agencies, and become the minutes of agreement of Regional Budget Plan (RAPBD) to submit to DPRD.

Third, the unit price standards that will be the guideline in allocating the activity budget will use the Governor Decree on Unit Price Standards that has been formulated based on the Government Regulation No. 33 of 2020.

Fourth, it is not allowed to add new activities (nomenclatures) that are not in the Regional Apparatus Work Plan (RKPD) and or General Budget Policy and Temporary Budget Ceiling Priority (KUA-PPAS), except based on the results of the mapping. The emerged new activities (nomenclatures) should be the substitute of the activities or sub-activities that have been changed or deleted in the MoHA decree, as long as they have the same substances or activity objectives and do not have implications to the increase of activity budget ceiling.  

Fifth, the regional agencies submit the verified Work and Budget Plan of Regional Apparatus Working Unit (RKA-SKPD) consisting of: budget summary (RKA-SKPD), SKPD Revenue (RKA- SKPD Revenue), recapitulations of budget and expenditure by program and activity (RKA- SKPD Expenditure), as well as the detailed budget and expenditure by program and activity (RKA -SKPD Expenditure Details).

Naziarto also advised that regional agencies and TAPD to be involved in the discussion of the Verification of Regional Apparatus Budget Plan FY 2021. The intention is to make the regional agencies and TAPD be responsible to the proposals submitted.

According to him, the submitted proposals of the regional agencies should be in accordance with the MoHA Regulation No. 90 of 2019 and MoHA Decree No. 050-3708 of 2020. If they do comply with the regulations, TAPD will reject the proposal of the agency.

“We have to agree that everything that we do here  is no longer from us, it is the TAPD decision, it is no longer your agencies that propose, if it has been our Regional Regulation on Regional Budget in 2021, it will be the responsibility of all of us, that is what I want,” Naziarto uttered. (RB)


Editor dan Translator: Rusni Budiati
Penulis: 
Rizky Fitrajaya
Sumber: 
Bappeda Kep. Babel