Wagub Abdul Fatah: Tahun 2021 Bangka Belitung Fokus Pada Pemulihan Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat dan Daerah

Pangkalpinang, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021, Senin (20/04). Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Musrenbang kali ini dilaksanakan melalui video conference dengan dihadiri Menteri PPN/Bappenas Ri, Suharso Manoarfa dan Plt Sekjen Kemendagri, Muhammad Hudori.

Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah pada saat membuka Musrenbang mengatakan, Covid-19 telah dinyatakan sebagai pandemi global oleh Word Health Organization (WHO), karena itulah Musrenbang dilaksanakan melalui video conference demi mengurangi pertemuan secara langsung, seperti Musrenbang tahun sebelumnya.

“Ini sejalan dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/2552/SJ Tanggal 23 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi dan Kota/Kabupaten, yang menyatakan bahwa proses penyusunan dokumen perencanaan termasuk pelaksanaan Musrenbang harus tetap dilaksanakan dengan mengindahkan S.O.P penanggulangan Covid 19. Namun demikian, semoga hal ini tidak mengurangi kualitas dan esensi dari pelaksanaan musrenbang yang kita lakukan,” kata Wagub Abdul Fatah.

Menurut Abdul Fatah, pada tahun 2021 yang akan datang, pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih dihadapkan pada tantangan dan upaya untuk melakukan pemulihan kondisi ekonomi dan sosial terhadap dampak penyebaran covid 19.

Memperhatikan kondisi tersebut, lanjut Wagub, kebijakan untuk tetap memprioritaskan belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net) bagi masyarakat miskin/kurang mampu serta penanganan dampak ekonomi terutama menjaga dunia usaha tetap hidup harus terus kita lakukan.

“Oleh karenanya, saya menghimbau kepada kita semua agar dalam proses pelaksanaan musrenbang yang kita lakukan ini, mampu menghadirkan proses perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, dan akuntabel, sehingga pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian target dan sasaran prioritas pembangunan daerah,” kata Wagub.

Abdul Fatah menambahkan, dalam menghadapi dampak penyebaran Covid-19, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan revisi tema RKPD Tahun 2021 yang telah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD, semula “Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pengembangan Potensi Daerah” menjadi “Percepatan Pemulihan Ekonomi Melalui Pengembangan Potensi Daerah Berbasis Masyarakat dan Pelayanan Dasar”.

Sementara itu, prioritas daerah yang sebelumnya lebih dititikberatkan pada pembangunan infrastruktur direvisi menjadi, Peningkatan ekonomi masyarakat, Pembangunan kesehatan, Pembangunan agropolitan, Pembangunan bahari, Pengembangan pariwisata dan Pembangunan pendidikan.

“Sebagai penjabaran dari enam prioritas tersebut, dalam rangka pemulihan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan daerah sebagai dampak wabah covid 19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu dilakukan penekanan pada enam fokus utama, yaitu koperasi usaha kecil dan menengah (KUKM), sosial, pertanian dan kelautan perikanan yang berbasis masyarakat, pariwisata, kepemudaan dan olahraga serta perindustrian dan perdagangan,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Suharso Manoarfa mengatakan Pemerintah telah menjalankan tiga dari empat tahapan kebijakan sebagai respon berkaitan dengan pandemik Covid-19. Pada tahap pertama, fokus pada penguatan fasilitas kesehatan, baik pemenuhan kapasitas laboratorium uji maupun alat-alat kesehatan untuk penanganan pasien Covid-19, serta edukasi masyarakat tentang perilaku sehat dan pentingnya pembatasan fisik.

Tahap kedua, peluncuran paket stimulus dengan tujuan melindungi kelompok masyarakat rentan dan dunia usaha. Cakupan dari paket stimulus ini meliputi perluasan bantuan sosial, listrik gratis, dan kartu prakerja, serta untuk dunia usaha diberikan keringanan pajak dan kelonggaran kredit. Yang ketiga, paket stimulus yang dikeluarkan otoritas moneter berupa bantuan likuiditas pada sektor keuangan dan penurunan suku bunga.

Pada tahap keempat, lanjut Suharso Manoarfa, Program Pemulihan Ekonomi Pasca Covid. Menurutnya, RKP 2021 memberikan arah pemulihan ekonomi untuk mengejar target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.

"Karenanya tema RKP Tahun 2021 adalah adalah Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan fokus pada Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi, serta Penguatan Sistem Kesehatan Nasonal," kata Suharso Manoarfa.

Pada saat Musrenbang, diumumkan juga penerima penghargaan. Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, peringkat pertama diraih Kabupaten Bangka, kedua Kabupaten Belitung dan ketiga Kabupaten Bangka Barat.

Penghargaan Penyampaian Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2019, pertama Kabupaten Bangka Tengah, kedua Kabupaten Bangka dan ketiga Kabupaten Bangka Barat. Sedangkan penghargaan penyampaian laporan Dalev Renja PD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, peringkat pertama Bappeda Prov. Kep. Babel, kedua BKPSDMD Prov. Kep. Babel dan ketiga Dinas Perkim Prov. Kep. Babel.

Penulis: 
Rizky Fitrajaya
Sumber: 
Bappeda Kep. Babel