Kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Paket Pembuatan Aplikasi Pelaporan Rencana Pembangunan APBD 2010

Dalam perjalanannya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan tanggungjawab bersama yang harus diwujudkan, dalam penyelenggaraan pemerintahan di perlukan komitmen yang tinggi oleh penyelenggara pemerintah (birokrasi) sebagai penggerak dari setiap penyelenggaraan pemerintahan untuk tercapainya cita-cita reformasi.

Beberapa peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah antara lain adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Peraturan tersebut dikeluarkan karena terjadi perubahan tentang pembagian urusan dan struktur organisasi pemerintah daerah yaitu PP No. 38 tahun 2007 dan PP No. 41 tahun 2007

Dalam Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah baik itu pendanaan APBN maupun APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpedoman kepada PP No. 38 tahun 2007, Bappeda dan Statistik merupakan koordinator perencanaan pembangunan, perencanaan-perencanaan yang dibuat berdasarkan Rencana Strategis masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan telah di sinkronkan dengan isu-isu/kebijakan strategis yang tercantum di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah di setiap Tahun Anggaran, kemudian melalui mekanisme dokumen perencanaan, dihimpun dan ditetapkan dalam APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Akan tetapi tugas dan fungsi Bappeda dan Statistik belum berhenti sampai disitu saja, setelah perencanaan selesai dibuat masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab melaksanakan program dan kegiatan dengan anggarannya. Kepentingan Bappeda dalam hal ini adalah mendapatkan informasi sejauhmana penggunaan anggaran dapat direalisasikan dan diserap.

Dasar hukum kegiatan pengembangan sistem pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain adalah sebagai berikut:

• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
• Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
• Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
• Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berpedoman pada Pasal 16 Permendagri Nomor 6 Tahun 2007, hendaknya setiap SKPD sudah dapat melaporkan besar-kecilnya serapan atas suatu kegiatan yang ada pada Satuan Kerjanya masing-masing dalam waktu yang sudah ditetapkan dimaksudkan agar pencapaian Pelaporan berjenjang dapat dilaksanakan tepat waktu dan dengan adanya Sistem Pelaporan Rencana Pembangunan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, dapat memberikan laporan kepada publik secara cepat dan tepat waktu dalam mendukung implementasi pelaksanaan Good Governance dan Clean Government