Arsip Berita

Konten per Bulan

Pengendalian dan Evaluasi Jadi Pijakan Penyusunan Perubahan RKPD

Pangkalpinang, Berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian.

Gubernur melalui Bappeda Provinsi diamanatkan untuk melakukan Fasilitasi terhadap Perubahan RKPD  Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, Kamis (22/07), Bappeda Babel melakukan Fasilitasi terhadap tiga dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Tahun 2021, yaitu Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bangka.

Idul Adha Jadi Momentum Tingkatkan Solidaritas Terhadap Sesama Di Tengah Pandemi Covid-19

 

Pangkalpinang, Bertempat di halaman Kantor, Rabu (21/07), Keluarga Besar Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan penyembelihan  hewan kurban yang terdiri dari empat ekor sapi dan dua ekor kambing.

Penyembelihan hewan kurban menjadi kegiatan yang rutin dilakukan oleh Bappeda Babel setiap tahunnya, dan pada Idul Adha 1442H ini untuk yang keenam kalinya dilaksanakan oleh Keluarga Besar Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bappeda Babel Terima Kunker Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan

 

Pangkalpinang, Senin (19/07), Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima dua kunjungan kerja Anggota DPRD. Kunjungan pertama dari Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah sedangkan kunjungan kedua dari Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan.

Sekretaris Bappeda Kep. Babel, Joko Triadhi mengatakan Anggota Legislatif dapat ikut berkontribusi dalam memperkaya subtansi dari RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 yang saat ini sedang disusun.

Perubahan RKPD, Momen Penyesuaian Terhadap Kondisi Saat Ini

Pangkalpinang, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bappeda Kep. Babel, Agung Dwi Chandra mengatakan, Perubahan RKPD menjadi momen bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang terjadi saat ini.

Menurutnya, Permendagri No 86 Tahun 2017 mengizinkan Pemerintah Daerah untuk melakukan Perubahan RKPD, selama perubahan tersebut berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan.

Arsip Berita