Pangkal Pinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung penyusunan dokumen master plan pengelolaan lanskap darat dan laut secara terintegrasi, melalui Proyek SOLUSI (Solutions for Integrated Land and Seascape Management in Indonesia / Solusi untuk Integrasi Pengelolaan Lanskap Darat dan Laut di Indonesia). Proyek ini dilaksanakan dalam kemitraan antara Pemerintah Jerman dan Pemerintah Indonesia, yang dilaksanakan oleh konsorsium yang terdiri dari GIZ, ICRAF, SNV, dan Yayasan KEHATI.
SOLUSI bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan pendekatan ekosistem terhadap pengelolaan lahan dan bentang laut/ Land and Seascape (LaS) di tiga wilayah di Indonesia yaitu di Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan proyek akan difokuskan pada konservasi keanekaragaman hayati dan pemulihan ekologi, termasuk upaya untuk meningkatkan penyediaan layanan ekosistem yang berkelanjutan, memperkuat ekonomi biru dan hijau sebagai jalur menuju pembangunan berkelanjutan, termasuk agroforestri, akuakultur, dan promosi ekowisata.
Plt. Sekretaris Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Martini menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Proyek SOLUSI yang telah menjadikan Kabupaten Belitung dan Belitung Timur sebagai lokasi pilot project dalam pembukaan focus group discussion (FGD) yang dilaksanakan tiga hari dari tanggal 24 – 26 juni 2025 di Kantor Bappeda Provinsi kepulauan Bangka Belitung. Menurutnya, inisiatif ini sangat relevan dengan kondisi geografis Bangka Belitung yang 80 persen wilayahnya merupakan perairan.
"Kami menyambut baik kegiatan ini karena sangat berkaitan dengan arah pembangunan berkelanjutan di Babel. Integrasi pengelolaan darat dan laut sangat dibutuhkan agar pembangunan tidak berjalan sektoral, melainkan bersinergi dalam satu kerangka tata ruang dan kebijakan," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota saat ini sedang dalam proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta di Provinsi sedang melaksanakan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Oleh karena itu, kehadiran SOLUSI diharapkan mampu menjadi acuan sekaligus penguat dalam perencanaan dokumen-dokumen tersebut.
"Secara waktu, kegiatan ini sangat tepat karena bisa disinergikan dengan revisi RTRW dan penyusunan RPJMD yang sedang berjalan. Kami berharap hasil dari penyusunan master plan Proyek SOLUSI dapat menjadi bagian penting dari dokumen perencanaan pembangunan dan ruang di daerah," tambahnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya integrasi antara RTRW darat dan Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Menurutnya, sinkronisasi ini akan menjadi dasar hukum yang kuat bagi implementasi pengelolaan lanskap terpadu di wilayah kepulauan seperti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Martini mengajak seluruh peserta FGD, untuk aktif menyampaikan masukan dan isu strategis yang dapat memperkaya proses penyusunan master plan. Ia juga menegaskan pentingnya data dukung yang valid sebagai dasar dalam setiap dokumen perencanaan.
"Kami berharap dengan dukungan semua pihak, Proyek SOLUSI dapat menjadi model pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat dan ekosistem di Bangka Belitung," tutupnya.
Sementara itu, Feri Johana dari ICRAF, mewakili konsorsium Proyek SOLUSI, menyampaikan bahwa kegiatan FGD ini menjadi awal dari proses panjang penyusunan master plan dan rencana aksi yang akan berlangsung hingga lima tahun ke depan. Ia menekankan bahwa pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif dan inklusif.
Feri juga menegaskan bahwa SOLUSI akan memfasilitasi pemerintah daerah, bukan hanya dalam perencanaan teknis, tetapi juga dalam penguatan data dan pelibatan masyarakat lokal. Ia berharap, program ini dapat direplikasi di wilayah lain di Bangka Belitung dan menjadi contoh praktik baik pengelolaan lanskap yang terintegrasi di wilayah kepulauan.
"Kami hadir di sini bukan untuk menggantikan apa yang sudah ada, tetapi justru ingin memperkuat komitmen dan inisiatif yang telah dibangun pemerintah provinsi maupun kabupaten. Proyek ini dirancang untuk mendukung perencanaan ruang dan sektoral secara terpadu," ujar Feri Johana.
Saat ini, wilayah intervensi program difokuskan di dua kabupaten, yakni Belitung dan Belitung Timur. Namun, ICRAF membuka peluang agar ke depan program ini dapat diperluas ke wilayah lain di Bangka Belitung. Ia juga menekankan bahwa forum ini bersifat partisipatif, bukan bersifat satu arah. Oleh karena itu, seluruh peserta diharapkan aktif dalam berbagi pengetahuan, ide, serta gagasan lokal yang relevan.
"Kami ingin mendengarkan gagasan-gagasan dari Bapak dan Ibu sekalian untuk kemudian kita ramu menjadi rencana induk dan rencana aksi yang sesuai dengan konteks lokal. Harapan kami, ini akan menjadi awal dari proses jangka panjang yang tidak hanya menghasilkan dokumen, tetapi juga implementasi nyata di lapangan," tambahnya.
Feri juga menyampaikan permohonan maaf bila dalam proses awal ini masih terdapat kekurangan, serta berharap forum-forum seperti ini bisa berlanjut secara rutin sebagai bentuk konsolidasi bersama. Dengan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan dan fasilitasi dari konsorsium Project SOLUSI, penyusunan master plan ini diharapkan mampu menjadi acuan strategis dalam pengelolaan sumber daya alam darat dan laut secara terpadu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
"Mudah-mudahan ini bukan sesi terakhir, tapi justru awal dari kolaborasi yang lebih solid dan produktif ke depan. Kami akan terus mendampingi pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan lanskap yang berkelanjutan," tutupnya.
Pada FGD tersebut hadir sebagai narasumber Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rusdi, dan Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, M. Yunus. Sebelumnya, perwakilan Kabupaten Belitung dan Belitung Timur memaparkan hasil pemetaan permasalahan yang akan diintervensi dalam SOLUSI di masing-masing kabupaten.
