Pangkal Pinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melanjutkan Focus Group Discussion (FGD) Solusi untuk Integrasi Pengelolaan Lanskap Darat dan Laut di Indonesia (SOLUSI) untuk memperkuat sinergi pengelolaan ruang darat dan laut pada Kamis, 26/06/2025. Proyek Solutions for Integrated Land and Seascape Management in Indonesia (SOLUSI) merupakan kemitraan antara Pemerintah Jerman dan Pemerintah Indonesia, yang dilaksanakan oleh konsorsium yang terdiri dari GIZ, ICRAF, SNV, dan Yayasan KEHATI.
Dalam FGD hari ketiga ini, Plt. Sekretaris Bappeda Babel, Martini, menekankan pentingnya integrasi RTRW dan RZWP3K untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan yang solid dan tidak tumpang tindih. Pulau Belitung, khususnya Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, dipilih sebagai lokus pilot penyusunan master plan atau rencana aksi terpadu pengelolaan wilayah darat dan laut.
"Secara substansi, revisi RTRW kita sudah tidak mengalami kendala besar. Ini menjadi dasar kuat untuk menyusun rencana aksi pengelolaan bentang darat dan laut yang selaras dengan RPJMD dan regulasi lainnya," ujar Martini.
Ia menambahkan bahwa target penyelesaian dokumen master plan ini adalah tahun 2025, bersamaan dengan penetapan RPJMD. Selain itu, sektor pariwisata juga menjadi pertimbangan utama, mengingat Pulau Belitung merupakan destinasi unggulan nasional.
Sementara itu, narasumber dari Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut IPB University, Taryono Kodiron, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya konsorsium SOLUSI untuk membantu Bappenas dan Pemerintah daerah merumuskan pendekatan Landscape and Seascape Management (LaS) atau pengelolaan bentang darat dan laut secara terpadu.
"Konsep LaS ini mengintegrasikan pengelolaan dari titik tertinggi di daerah aliran sungai hingga ke wilayah perairan sejauh 12 mil laut. Batas ini penting karena kewenangan di luar 12 mil merupakan otoritas nasional," jelas Taryono Kodiron.
Ia menyampaikan bahwa pengelolaan LaS didasarkan pada empat prinsip utama yaitu keterkaitan positif antara darat dan laut, tata kelola inklusif, pembangunan berkelanjutan, serta menjamin ketahanan masyarakat dan ekosistem. Kegiatan FGD ini diharapkan dapat mengumpulkan informasi yang relevan yang diperlukan untuk menyusun langkah konkret yang dituangkan kemudian ke dalam dokumen rencana aksi integrative, yang dapat dijadikan acuan lintas sektor pembangunan wilayah pesisir Bangka Belitung secara berkelanjutan dan kolaboratif.
