Evaluasi Tidak Kalah Penting dari Perencanaan

  

Pangkalpinang. Evaluasi merupakan tahapan yang tidak kalah penting dari penyusunan dokumen perencanaan. Melalui evaluasi akan terlihat sejauh mana capaian target yang telah disusun dan dituangkan, baik itu dalam RPJMD maupun RKPD.

Pada saat membuka Rapat Evaluasi APBD dalam Rangka Mendukung Keselarasan dengan Prioritas Nasional, Sekretaris Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Joko Triadhi mengatakan, evaluasi sendiri diamanatkan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017.

“Kita sering kali mengabaikan dan menyepelekan dalam melakukan evaluasi, padahal, evaluasi tidak kalah penting dengan perencanaan, dari evaluasilah kita dapat melihat apakah program, kegiatan, dan kebijakan yang kita susun sudah efektif dalam menyelesaikan tantangan dan permasalahan di daerah kita ” kata Joko Triadhi di Hotel Bangka City (28/09).

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD sampai dengan triwulan II, tambah Joko Triadhi, wajib disampaikan sebelum perangkat daerah menyampaikan usulan Renja Perubahan. Hal ini, menurutnya membuat kedudukan evaluasi tidak kalah penting dari perencanaan.

“Selain untuk mengidentifikasi kendala apa saja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, kami di Bappeda juga akan menyampaikan laporan pengendalian dan evaluasi akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri RI,” kata Joko Triadhi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Nyoto Suwignyo, meminta untuk tidak hanya memperhatikan substansi dari dokumen perencanaan, namun juga memperhatikan proses perencanaan dan jadwal yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

“Ada beberapa kasus, di mana penyelewengan dimulai dari perencanaan yang tidak sesuai dengan proses dan jadwal yang telah diatur. Pihak KPK juga sudah mengeluarkan edaran mengenai pencegahan korupsi terkait proses perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021,” kata Nyoto Suwignyo.

Selain Nyoto Suwignyo dari Kemendagri, hadir juga sebagai narasumber Ika Widyawati dari Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia pada rapat yang dilaksanakan secara tatap muka dan daring ini.


Evaluation no Less Important than Planning

Pangkalpinang. Evaluation is a step that is no less important than the preparation of planning documents. Through evaluation, it is shown the achievement of the targets that have been prepared and stated, both in the Middle-term Regional Development Plan (RPJMD) and Regional Government Work Plan (RKPD).

At the opening of the Regional Budget (APBD) Evaluation Meeting in the Framework of Supporting Alignment with National Priorities, the Secretary of the Bappeda of the Kepulauan Bangka Belitung Province, Joko Triadhi said, the evaluation itself was mandated in MoHA regulation No. 86 of 2017.

“We often ignore and underestimate the implementation of evaluation, which is no less important than planning. From the evaluation, we can find whether the programs, activities, and policies that we have formulated have been effective in solving challenges and problems in our area," said Joko Triadhi at the Bangka City Hotel (28/09).

Joko Triadhi added that the PD Work Plan (Renja) Control and Evaluation Report up to the second quarter must be submitted before the regional apparatuses submit the Renja Amendment proposals. This makes the evaluation phase no less important than planning.

"In addition to identifying any obstacles in the implementation of programs and activities, we at Bappeda will also submit a control and evaluation report, which will be submitted to the Ministry of Home Affairs," said Joko Triadhi.

On the same occasion, the Director of Regional Development Planning, Evaluation, and Information, Directorate General of Regional Development, Ministry of Home Affairs, Nyoto Suwignyo, asked the audience not only to pay attention to the substance of the planning document but also the planning process and the schedule as regulated in MoHA regulation No. 86 of 2017.

“There are several cases, where the deviation starts from planning that is not following the set process and schedule. The KPK has also issued a circular regarding the prevention of corruption related to the planning and budgeting process of the 2022 Fiscal Year APBD and the 2021 Fiscal Year Revised Regional Budget," said Nyoto Suwignyo.

Besides Nyoto Suwignyo from the Ministry of Home Affairs, Ika Widyawati from the Ministry of National Development Planning/Bappenas of the Republic of Indonesia was also present at the meeting which was held face-to-face and online. 


Penerjemah/ Editor (IND): Rusni Budiati
Penulis: 
Rizky Fitrajaya
Sumber: 
Bappeda Prov. Kep. Babel