Pangkalpinang – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terpilih menjadi daerah sampling dalam rangka pemeriksaan kinerja pendahuluan atas implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2020 sampai dengan semester I tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kegiatan ini dihadiri dan dibuka oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Amran.
TPB/SDGs merupakan resolusi PBB yang disepakati secara global untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dunia berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan yang ingin dicapai dalam Agenda 2030. TPB/SDGs menggunakan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif dengan janji utama untuk tidak meninggalkan satu orangpun (Leave No One Behind). SDGs terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu.
Ketua Tim Pemeriksaan Kinerja atas implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2020 sampai dengan semester I tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Revi Aulia, mengatakan secara keseluruhan capaian indikator makro pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk tinggi. Adapun tujuh indikator makro Pembangunan tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, rasio gini, indeks pembangunan manusia, nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan.
"Karena itulah tujuan kami ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami ingin mendapat gambaran bagaimana implementasi SDGs dalam perencanaan dan pelaksanaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," kata Revi Aulia di ruang rapat Pulau Ketawai, Selasa (08/08/2023).
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bappeda Kep. Babel, Agung Dwi Chandra, mengatakan terdapat beberapa catatan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Salah satu catatan tersebut adalahpenguatan kerja sama multi pihak, dimana penerapan prinsip kemitraan yang telah menjadi komitmen di tingkat nasional juga telah diterapkan di Kepulauan Bangka Belitung. Kemitraan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat provinsi ini dibangun berdasarkan hubungan saling percaya antar pemerintah, filantropi dan pelaku usaha, perguruan tinggi, serta organisasi kemasyarakatan.
"Kemitraan ini memberi ruang bagi para pihak untuk terlibat secara aktif dalam penentuan arah dan pelaksanaan TPB/SDGs secara bersama-sama, termasuk pelaksanaan konsultasi publik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung," kata Agung Dwi Chandra.
