Pangkal Pinang – Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Rapat Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Rabu, 25 September 2024. Rakor dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Hartono, mewakili Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan perangkat daerah dan pejabat fungsional peneliti, perencana, dan analis kebijakan publik di pemerintah provinsi, serta perangkat daerah yang menangani penelitian dan pengembangan (litbang) di kabupaten/kota, serta perguruan tinggi di Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam sambutannya, Hartono menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan SDM kelitbangan yang mempunyai peranan penting dalam mengkaji kebijakan-kebijakan dan inovasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu sinergitas multihelix antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, swasta, LSM, serta industri menjadi penting untuk mendorong peningkatan investasi dan daya saing daerah.
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rusdi, menyampaikan bahwa fokus tugas dan fungsi kelitbangan adalah pada riset dan inovasi (Rinov) daerah yang kemudian menjadi bahan rekomendasi perencanaan pembangunan daerah. Rusdi juga menyampaikan bahwa Bappeda akan menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID) 2025-2029 sebagai pedoman arah pelaksanaan riset dan inovasi di daerah agar selaras dengan perencanaan pembangunan daerah.
Deputi VII Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dr. Yopi, menyampaikan pentingnya integrasi RIPJPID dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang maupun menengah. Dokumen ini menjadi pedoman pelaksanaan program rinov guna peningkatan tata kelola pemerintah, pelayanan publik, kualitas kebijakan berbasis bukti, ekosistem riset dan inovasi, dan daya saing daerah. RIPJPID ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Hal yang menjadi poin penting dalam penyusunan RIPJPID adalah inventarisasi potensi atau permasalahan daerah yang berbasis data, dan memiliki impak sosial dan ekonomi. Arah kebijakan RIPJPID Bangka Belitung harus disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang disusun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, yaitu sebagai Mandala Pengembangan Quality Tourism dan Ekonomi Biru.
Kepala Bagian Perencanaan, BKSDN Kementerian Dalam Negeri, Dr. Tomi V Bawulang memberikan arahan mengenai urgensi kelitbangan dalam mendukung pengambilan kebijakan, yang meliputi perumusan dan penyusunan rekomendasi strategi kebijakan berdasarkan isu-isu strategis serta data dan fakta lapangan (evidence based policy). Disampaikan pula tugas pentingnya pemerintah daerah untuk mendayagunakan rekomendasi strategi kebijakan dalam rangka perumusan kebijakan urusan daerah.
Research to Strengthen Planning, Research, and Innovation Ecosystem
Pangkal Pinang - Bappeda of Kepulauan Bangka Belitung Province held a Coordination Meeting on Research and Development of Kepulauan Bangka Belitung Province on Wednesday, September 25, 2024. The coordination meeting was opened by Assistant II for Economic and Development Affairs, Hartono, representing the Governor of Kepulauan Bangka Belitung. This activity was attended by representatives of regional units and related functional officials of researchers, planners, and public policy analysts in the provincial government, as well as regional units handling research and development (R&D) in regency/city, and universities in the Kepulauan Bangka Belitung.
In his remarks, Hartono emphasized the importance of institutional strengthening and human resources for research and development, which play important roles in reviewing policies and innovations to accelerate economic growth. In addition, multi-helix synergy among local governments, universities, private sectors, NGOs, and industries is important to encourage investment and regional competitiveness.
The Head of the Research and Development Division of Bappeda of Kepulauan Bangka Belitung Province, Rusdi, said that the focus of the research and development tasks and functions is on regional research and innovation (Rinov), which then become recommendation materials for regional development planning. Rusdi also said that Bappeda will prepare the Regional Master Plan and Roadmap for the Advancement of Science and Technology (RIPJPID) of 2025-2029 as a guideline for the direction of research and innovation implementation in the region to align with regional development planning.
Deputy VII for Regional Research and Innovation, National Research and Innovation Agency (BRIN) Dr. Yopi, conveyed the importance of integrating RIPJPID in regional development planning documents, both long and medium terms. This document guides the implementation of Rinov programs to improve governance, public services, the quality of evidence-based policies, research and innovation ecosystems, and regional competitiveness. RIPJPID is stipulated by regional head regulation and becomes an integral part of the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD).
An important point in the preparation of RIPJPID is the inventory of potential or regional problems that are data-based and have social and economic impacts. The policy direction of the Bangka Belitung’s RIPJPID must be adjusted to the direction of regional development policies prepared in the 2025-2045 Regional Long-Term Development Plan (RPJPD) document, namely as a Mandala for the Development of Quality Tourism and Blue Economy.
The Head of Planning Section, BKSDN Ministry of Home Affairs, Dr. Tomi V Bawulang gave the directives on the urgency of research in supporting policy-making, which includes the formulation and preparation of policy strategy recommendations based on strategic issues as well as data and field facts (evidence-based policy). He also explained the important task of local governments in utilizing policy strategy recommendations when formulating regional affairs policies.
