Pangkalpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengikuti Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 yang dilaksanakan secara hibrida, Kamis (20/06/2024). Fasilitasi ini dibuka oleh Plh. Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bob Sagala.
"RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional," kata Bob Sagala saat membuka fasilitasi secara daring.
Fasilitasi, menurut Bob Sagala, merupakan tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada pemerintah daerah. Fasilitasi adalah amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yang dilakukan secara berjenjang.
"...oleh Menteri Dalam Negeri dan/atau gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan," kata Bob Sagala.
Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Insani, menyampaikan bahwa tema Pembangunan di dalam RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 adalah ‘Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah’.
"Prioritas pembangunan utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025, pembangunan ekonomi, pembangunan wilayah, pembangunan lingkungan, dan pembangunan SDM," kata Fery Insani yang disampaikannya secara daring.
MoHA Facilitates Babel's RKPD 2025
Pangkalpinang - The Provincial Government of Kepulauan Bangka Belitung followed the Facilitation of the Governor Regulation Draft on the Regional Government Work Plan (RKPD) of Kepulauan Bangka Belitung Province of 2025, held hyflex, Thursday (06/20/2024). This facilitation was opened by the Interim Director of Regional Development Planning, Evaluation, and Information (PEIPD) of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia, Bob Sagala.
"The RKPD is an elaboration of the RPJMD, which contains the plan for regional economic framework, regional development priorities, as well as action plan and funding for one year based on the RKP and national strategic programs," said Bob Sagala when opening the facilitation, online.
According to Bob Sagala, facilitation is a coaching action such as providing guidelines and technical instructions, directions, technical guidance, supervision, assistance, collaboration, and monitoring and evaluation by the Minister of Home Affairs (MoHA) to local governments. Facilitation is the mandate of the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 86 of 2017, carried out in stages.
"...by both the Minister of Home Affairs or the governor to the regency/city on the content material of the regional legal drafts in the form of regulations before stipulation to avoid cancellation," Bob Sagala said.
The Head of Bappeda of Kepulauan Bangka Belitung Province, Fery Insani, said that the theme of development in the RKPD of Kepulauan Bangka Belitung Province in 2025 was 'Strengthening Inclusive and Sustainable Economic Transformation in Increasing Regional Competitiveness'.
"The main development priorities of the Kepulauan Bangka Belitung Province in 2025 are economic development, regional development, environmental development, and human resource development," Fery Insani said online.
