Pangkal Pinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mendorong percepatan dan penguatan inovasi daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rusdi dalam pembukaan kegiatan Pemetaan dan Penguatan Usulan Inovasi Daerah untuk Kompetisi IGA 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (18/06/2025).
Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari di ruang rapat Pulau Ketawai, sebagai persiapan pelaksanaan Innovative Government Award (IGA) 2025, yang dihadiri perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada hari kedua, Bappeda membuka desk untuk pembahasan dan penguatan inovasi untuk setiap perangkat daerah yang akan mengajukan inovasi ke kompetisi IGA 2025.
"Pemerintah harus mampu menyesuaikan pelayanan publik dengan perkembangan teknologi digital serta tuntutan masyarakat yang semakin terbuka dan transparan," kata Rusdi saat membuka kegiatan.
Rusdi menekankan bahwa inovasi bukan sekadar kewajiban administratif pemerintah, tetapi sudah menjadi kebutuhan strategis dalam tata kelola pemerintahan. Inovasi sendiri berperan penting dalam kepemerintahan yang adaptif dan efisien.
Lebih lanjut, Rusdi juga menyampaikan dua permasalahan terkait inovasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Permasalahan tersebut adalah rendahnya pelaporan inovasi yang sudah ada dan lemahnya dokumentasi proses inovasi. Padahal menurutnya, banyak inovasi daerah yang layak masuk dalam sistem penilaian IGA jika dipoles dengan indikator yang tepat.
"Minimal satu OPD punya dua inovasi yang lahir dari permasalahan program kegiatan. Tidak harus dalam bentuk aplikasi, yang penting memberi dampak dan bisa direplikasi," tambahnya.
Sementara itu, Ali Akbar, Kepala Pusat Strategi Pengembangan SDM, Digitalisasi Pemerintah dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri, narasumber dari BSKDN Kemendagri mengatakan bahwa inovasi adalah solusi atas keterbatasan anggaran dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik.
“Inovasi adalah bentuk kreativitas yang wajib dimiliki kepala daerah, perangkat daerah, dan ASN. Dengan kondisi fiskal yang semakin ketat, kita tidak punya pilihan lain selain meningkatkan efisiensi lewat inovasi, baik digital maupun nondigital,” ujar Ali Akbar.
Ali Akbar juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai strategi utama dalam mengembangkan inovasi, seraya mencontohkan pengalamannya saat menjabat sebagai wali kota dengan membentuk forum CSR daerah untuk membantu program stunting dan pengentasan kemiskinan.
“Inovasi itu soal sinergi. Kita bisa mengajak dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil untuk bergabung menyelesaikan isu-isu strategis daerah,” ungkapnya.
