Pangkal Pinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026, yang dilaksanakan secara luring dan daring, Senin (17/02/2025). FKP ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Insani, dalam paparannya menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan disusunnya dokumen perencanaan terintegrasi, mulai dari pemerintah pusat hingga ke daerah.
Dokumen-dokumen perencanaan pembangunan disusun dengan jangka waktu, yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, menjabarkan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.
"Berdasarkan pertimbangan kondisi umum daerah, maka tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2026 adalah “Penguatan Inovasi Menuju Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah secara Berkelanjutan”, kata Fery Insani di depan para peserta dan narasumber.
Tema pembangunan yang tertuang tersebut dimaknai secara keseluruhan sebagai: pertama, penguatan inovasi yang dilakukan dengan penyiapan ekosistem inovasi meliputi input ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia, kelembagaan, infrastruktur, regulasi, dan pendanaan. Selanjutnya, hilirisasi sektor unggulan daerah dimaknai dengan proses penciptaan nilai tambah dan peningkatan daya saing sektor unggulan daerah.
"Ketiga, berkelanjutan dimaknai sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi, hukum, serta tata kelola ke dalam strategi pembangunan yang menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan," ungkap Fery Insani.
Pada forum tersebut hadir secara daring Fidelia Silvana, narasumber dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Hadir pula Bagus Agung Herbowo sebagai narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Babel Gov’t Holds FKP RKPD 2026
Pangkal Pinang – The Provincial Government of Kepulauan Bangka Belitung held the Public Consultation Forum (FKP) on the Initial Draft of the 2026 Regional Government Work Plan (RKPD) of Kepulauan Bangka Belitung, on Monday (17/02/2025). The FKP was conducted offline and online and was attended by various development stakeholders in Kepulauan Bangka Belitung Province.
The Head of Bappeda of Kepulauan Bangka Belitung Province, Fery Insani, explained that Law No. 25 of 2004 on the National Development Planning System had mandated integrated and synchronized planning document formulation from the national to local levels.
The development planning documents are formulated within a certain timeline, which includes the Long-Term Development Plan (RPJP) for 20 years, the Medium-Term Development Plan (RPJM) for 5 years, and the Government Work Plan (RKP), which is an annual planning document outlining the vision, missions, policy directions, and main targets of mid-term and long-term development.
"By considering the general regional conditions, the development theme of the Kepulauan Bangka Belitung Province in 2026 is ‘Strengthening Innovation Towards Sustainable Regional Leading Sector Downstreaming’,” said Fery Insani in front of the participants and speakers.
The development theme is interpreted in toto as: first, strengthening innovation by preparing the innovation ecosystem, including the input preparations of science and technology, human resources, institutions, infrastructure, regulations, and funding. Downstreaming the regional leading sectors is interpreted as creating added value and increasing the competitiveness of regional leading sectors.
"Third, sustainability is interpreted as conscious and planned efforts that combine environmental, social, economic, legal, and governance aspects into development strategies ensuring the environment intactness, as well as the safety, capabilities, welfare, and quality of life of the present and future generations," said Fery Insani.
The forum was attended online by Fidelia Silvana, a resource person from the Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency of the Republic of Indonesia. Also present was Bagus Agung Herbowo, a resource person from the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia.
