Pemprov Babel Gelar Rakor Kebijakan dan Isu Strategis KB-Kespro

 

Pangkalpinang – Bertempat di ruang rapat Pulau Ketawai, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kebijakan Program/Kegiatan serta Isu Strategis Bidang KB-Kespro, Selasa (22/08/2023). Rakor ini bertujuan untuk mengidentifikasi situasi, permasalahan, upaya dan tantangan dalam pencapaian target RPJMN 2020-2024 bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KB-Kespro), dan pelaksanaan Inpres No.3 Tahun 2022 di Kepulauan Bangka Belitung. 

Hal tersebut dikatakan oleh Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kementerian Koodinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, R. Alfredo Sani Fenat di depan peserta rakor yang terdiri dari perwakilan perangkat daerah dan instansi vertikal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Kami juga merasa penting untuk dapat mendengarkan langsung di daerah karena apapun yang dikerjakan di pusat yang muaranya ada di daerah, kabupaten atau kota dan juga provinsi," kata R. Alfredo Sani Fenat. Menurutnya, perlu untuk mensinergikan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai target RPJMN 2020-2024 bidang KB-Kespro dan optimalisasi pelaksanaan Inpres No.3 Tahun 2022 di Kepulauan Bangka Belitung, serta menyusun rekomendasi penguatan pencapaian target RPJMN 2020-2024 bidang KB-Kespro.

Pada kesempatan yang sama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mhd. Irzal mengatakan capaian pelayanan KB pascapersalinan (KBPP) per 31 Desember 2022 berada di angka 17,97 persen, atau masih di bawah rata-rata nasional di angka 18.44 persen. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di angka 8, sedangkan untuk nasional di angka 11,03. 

"Program kerja tahun 2023, meningkatkan persentase pelayanan KBPP dengan mengoptimalisasi peran serta stakeholder dan mitra dalam penurunan angka kematian ibu melalui KBPP," kata Mhd. Irzal.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Oyon Rio Ricardo mengatakan terdapat beberapa permasalahan terkait kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Menurut Oyon, meskipun keikutsertaan ber-KB kontrasepsi modern sudah cukup baik di angka 66,7 persen, tapi persentase unmet-need (kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/ kelompok pasangan usia subur [PUS] yang ingin menunda punya anak atau tidak ingin punya anak lagi) masih tinggi di angka 12,5.

"Ada trend di kalangan wanita yang berpendidikan di wilayah perkotaan yang lebih suka menggunakan kontrasepsi tradisional, salah satunya metode kalender. Mungkin hal ini juga mempengaruhi angka unmet-need, " kata Oyon.


Babel Provincial Gov’t Discusses Reproductive Health Policies and Issues

Pangkalpinang – The Provincial Government of Kepulauan Bangka Belitung (Babel) held a coordination meeting on family planning and reproductive health programs/ projects and strategic issues, on Tuesday (22/08/2023). According to the Deputy Assistant for Population Quality Improvement and Family Planning of Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs, R Alfredo Sani Fenat, in front of the meeting participants from working units and institutions of the Provincial Government of Kepulauan Bangka Belitung, this meeting was to identify the situation, problems, efforts, and challenges to achieve National Medium Term Development Plan (RPJMN) 2020-2024 on family planning and reproductive health (KB-Kespro), and the implementation of Presidential Instruction (Inpres) No. 03 of 2020 in Babel.

“We also think it is important to directly hear [the inputs] from regions because whatever we do in the central government stems from the regions, from the regencies or cities as well as provinces,” said Fenat. He also stressed the necessity to align all the efforts from the regional governments to achieve the targets of KB-Kespro sector in the 2020-2024 RPJMN and to optimize the implementation of Inpres No. 3 of 2022 in Babel, as well as to formulate the recommendations to strengthen the target achievement of KB-Kespro sector in the 2020-2024 RPJMN.

On the same occasion, the Head of the National Population and Family Planning Agency (BKKBN) Representative  Office for Kepulauan Bangka Belitung Province, Mhd. Irzal said that the achievement of postpartum family planning services (KBPP) as of December 31, 2022, was at 17.97 percent, or still below the national average of 18.44 percent. The percentage of unwanted pregnancies (KTD) in Babel is 8, while nationally is 11.03.

“[Our] 2023 work program is to increase the percentage of KBPP services by optimizing the role of stakeholders and partners in reducing maternal mortality through KBPP," said Mhd. Irzal.

Head of Government and Human Development, Bappeda of Kepulauan Bangka Belitung Province, Oyon Rio Ricardo, mentioned several problems related to reproductive health and family planning. According to Ricardo, although participation in modern contraceptive family planning is quite good at 66.7 percent, the percentage of unmet need (unmet need for family planning/group of couples of childbearing age [PUS] who want to delay having children or do not want to have more child) is still high at 12.5.

"There is a trend among educated urban women who prefer using traditional contraception, one of which is the calendar method. This may also influence the unmet-need rate," said Ricardo.

Penulis: 
Rizky Fitrajaya
Translator: 
Rusni Budiati
Editor: 
Rusni Budiati
Sumber: 
Bappeda Prov. Kep. Babel