Pangkalpinang – Bertempat di ruang rapat Pulau Ketawai, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kebijakan Program/Kegiatan serta Isu Strategis Bidang KB-Kespro, Selasa (22/08/2023). Rakor ini bertujuan untuk mengidentifikasi situasi, permasalahan, upaya dan tantangan dalam pencapaian target RPJMN 2020-2024 bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KB-Kespro), dan pelaksanaan Inpres No.3 Tahun 2022 di Kepulauan Bangka Belitung.
Hal tersebut dikatakan oleh Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kementerian Koodinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, R. Alfredo Sani Fenat di depan peserta rakor yang terdiri dari perwakilan perangkat daerah dan instansi vertikal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
"Kami juga merasa penting untuk dapat mendengarkan langsung di daerah karena apapun yang dikerjakan di pusat yang muaranya ada di daerah, kabupaten atau kota dan juga provinsi," kata R. Alfredo Sani Fenat. Menurutnya, perlu untuk mensinergikan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai target RPJMN 2020-2024 bidang KB-Kespro dan optimalisasi pelaksanaan Inpres No.3 Tahun 2022 di Kepulauan Bangka Belitung, serta menyusun rekomendasi penguatan pencapaian target RPJMN 2020-2024 bidang KB-Kespro.
Pada kesempatan yang sama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mhd. Irzal mengatakan capaian pelayanan KB pascapersalinan (KBPP) per 31 Desember 2022 berada di angka 17,97 persen, atau masih di bawah rata-rata nasional di angka 18.44 persen. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di angka 8, sedangkan untuk nasional di angka 11,03.
"Program kerja tahun 2023, meningkatkan persentase pelayanan KBPP dengan mengoptimalisasi peran serta stakeholder dan mitra dalam penurunan angka kematian ibu melalui KBPP," kata Mhd. Irzal.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Oyon Rio Ricardo mengatakan terdapat beberapa permasalahan terkait kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Menurut Oyon, meskipun keikutsertaan ber-KB kontrasepsi modern sudah cukup baik di angka 66,7 persen, tapi persentase unmet-need (kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/ kelompok pasangan usia subur [PUS] yang ingin menunda punya anak atau tidak ingin punya anak lagi) masih tinggi di angka 12,5.
"Ada trend di kalangan wanita yang berpendidikan di wilayah perkotaan yang lebih suka menggunakan kontrasepsi tradisional, salah satunya metode kalender. Mungkin hal ini juga mempengaruhi angka unmet-need, " kata Oyon.
