Pangkal Pinang – Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Andy Yusfany, membuka Verifikasi Integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD terhadap dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025–2029, di ruang rapat Pulau Ketawai, Selasa (17/06/2025).
Andy Yusfany mengatakan, Verifikasi dilaksanakan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
"Pemerintah provinsi melakukan verifikasi integrasi KLHS RPJMD terhadap dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten atau kota tahun 2025–2029," kata Andy Yusfany.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), menurut Andy Yusfany wajib diselenggarakan terhadap kebijakan, rencana, dan atau pProgram di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
"Ini untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, atau rencana dan atau program," ungkap Andy Yusfany.
Terdapat empat aspek pengintegrasian KLHS RPJMD ke dalam RPJMD yaitu kebijakan umum, gambaran umum, isu, dan rekomendasi. Setiap aspek, menurut Andy Yusfany, terdiri dari beberapa komponen muatan. Tiap komponen diisi dengan penyandingan substansi yang dimanfaatkan dari dokumen KLHS RPJMD ke dalam dokumen RPJMD.
"Dalam aspek isu dan rekomendasi, seluruh rekomendasi dan isu yang ada pada KLHS RPJPD perlu diinput ke dalam matriks pengintegrasian. Rekomendasi dipetakan merujuk pada isu strategis dan data gambaran umum yang terkait, dan integrasi rekomendasi KLHS RPJMD disandingkan dengan tujuan, sasaran, strategi, hingga program pembangunan daerah pada dokumen RPJMD," kata Andy Yusfany.
