Pangkalpinang – Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Tahun 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di ruang rapat Pulau Ketawai, Kamis (14/11/2024). Doddy Afianto, selaku narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, mengatakan secara daring bahwa pengendalian dan evaluasi sering dianggap sebagai formalitas administrasi. Inilah yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan (dokren).
"Padahal, pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan merupakan acuan utama dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah," kata Doddy Afianto di depan peserta bimtek yang berasal dari berbagai perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Selain anggapan tersebut, menurut Doddy Afianto, konsistensi antar dokumen perencanaan, kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam penyusunan indikator kinerja dapat menjadi permasalahan. Perangkat daerah dalam menyusun dokumen anggaran seringkali tidak memperhatikan dokumen perencanaan tahunan.
"Penyajian dokumen evaluasi yang belum diatur oleh regulasi menyebabkan penyajian evaluasi antar daerah bisa berbeda-beda," kata Doddy Afianto.
Pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan, lanjut Doddy Afianto, bertujuan untuk melihat konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah. Selain itu harus pula memperhatikan konsistensi antara RPJPD dan RPJPN serta RTRW Nasional, konsistensi antara RPJMD dan RPJPD serta RTRW Daerah, konsistensi antara RKPD dan RPJMD, serta kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Bimbingan teknis ini dibuka oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bappeda Kep. Babel, Martini. Hadir pula narasumber Andi Erwing, Kepala Pusat Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pembangunan Universitas Darma Persada.
Control and Evaluation: Main Reference for Drafting Planning Documents
Pangkalpinang – Bappeda of Kepulauan Bangka Belitung Province held a Technical Guidance on Control and Evaluation of 2024 Planning Documents of Kepulauan Bangka Belitung Province, in the Pulau Ketawai meeting room, on Thursday (14/11/2024). Doddy Afianto, a resource person from the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia, said online that control and evaluation are often considered administrative formalities. This conjecture becomes a problem in implementing control and evaluating planning documents (dokren).
“The control and evaluation of planning documents is the main reference in preparing regional development planning documents,” said Doddy Afianto in front of technical assistance participants from various provincial and regency/city regional units in the Kepulauan Bangka Belitung Province.
In addition to this assumption, according to Doddy Afianto, consistency between planning documents and the quality of regional development planning documents, especially in preparing performance indicators, can be a problem. Regional units often do not pay attention to the annual planning document when preparing the budget document.
“The presentation of evaluation documents that have not been regulated causes the presentation of evaluations between regions unstandardized,” said Doddy Afianto.
Control and evaluation of planning documents, continued Doddy Afianto, aims to see consistency between policies and the implementation and results of regional development plans. In addition, it must also pay attention to the consistency between the national and regional long-term planning documents (RPJPD and RPJPN) and the National Spatial Plan (RTRWN), the consistency between the regional medium-term and annual planning documents (RKPD and RPJMD), and the suitability between regional development achievements and predetermined performance indicators.
Martini, the Head of Infrastructure and Spatial Affairs of Bappeda Bangka Belitung, opened this technical guidance. Andi Erwing, Head of the Development Center for Information Systems and Development Management at Darma Persada University, was also present as the resource person.
