Pangkalpinang – Guna mencapai sasaran pembangunan nasional, daerah perlu memerhatikan dan mengacu pada sasaran pembangunan nasional maupun wilayah pada dokumen perencanaan nasional. Hal tersebut disampaikan, Afwandi, Perencana Ahli Madya (Koordinator), Kementerian PPN/Bappenas RI pada saat menjadi narasumber Rapat Penyelarasan RKPD 2023 dengan RKP 2023, yang diselenggarakan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Hotel Sun, Rabu (31/08/2022).
"Sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah harus diperkuat dengan integrasi penganggaran, APBN, APBD, KPBU, BUMN dan Swasta," kata Afwandi melalui aplikasi virtual meeting. Ia juga menambahkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 menjadi penjabaran tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yang memuat komitmen pemerintah dan arahan. Tema RKP di tahun 2023 adalah ‘Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’.
Ada tujuh prioritas nasional di tahun 2023 yaitu: pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta ketujuh, memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
"Untuk menjamin amanat presiden ‘making delivered’, setiap daerah dapat mendukung proyek prioritas nasional dan major project sesuai dengan tugas dan kewenangannya agar pelaksanaannya memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat luas," kata Afwandi.
Sebelumnya pada saat membuka rapat ini, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bappeda Kep. Babel, Martini mengatakan bahwa rapat ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas dokumen perencanaan. Selain itu perlu dilakukan koordinasi untuk memastikan dan mengukur keselarasan antara dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dengan RKP Tahun 2023 dalam mendukung pencapaian prioritas nasional. Hadir pula dalam rapat tersebut Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah I, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bagus Agung Herbowo sebagai narasumber secara daring.
Strengthen Synergy of National and Regional Development Planning
Pangkalpinang – In order to achieve national development targets, regions need to pay attention to and refer to national and regional development targets in national planning documents. This was conveyed by Afwandi, associate planner (coordinator) of the Ministry of National Development Planning/Bappenas of the Republic of Indonesia when he was a resource person at the Meeting for the 2023 RKPD and 2023 RKP Alignment, which was held by Bappeda of Kepulauan Bangka Belitung Province, at the Sun Hotel, Wednesday (31/08/2022).
"The synergy of national and regional development planning must be strengthened by integrating the budgeting, [from – transl.ed.] national budget, local budgets, public-private partnerships, state-owned companies, and private sector," Afwandi said through a virtual meeting application. He also added that the Government Work Plan (RKP) of 2023 is the elaboration of the fourth year of the implementation of the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan, which contains government commitments and directives. The theme of the 2023 RKP 2023 is ‘Boosting Productivity for an Inclusive and Sustainable Economic Transformation'.
There are seven national priorities in 2023, namely: first, strengthening economic resilience for quality and equitable growth; second, developing regions to reduce inequality and ensure equity; third, improving the quality and competitiveness of human resources; fourth, implementing mental revolution and cultural development; fifth, strengthening infrastructure to support economic development and basic services; sixth, improving the environment as well as increasing disaster and climate change resilience; and seventh, strengthening the stability of politics, law, defense, and security as well as public service transformation.
"To ensure the presidential mandate’s 'making delivered' [is achieved – transl.ed.], each region can support national priority projects and major projects in accordance with their duties and authorities so that the implementation provides great benefits for the wider community," Afwandi said.
Previously, at the opening of this meeting, the Head of Infrastructure and Spatial Affairs Division of Bappeda of Kep. Babel, Martini, said that this meeting was held in order to improve the quality of planning documents. In addition, coordination is necessary to ensure and measure the alignment of the 2023 Regional Government Work Plan (RKPD) document of Kepulauan Bangka Belitung Province with the 2023 RKP in supporting the achievement of national priorities. Also presenting online at the meeting was the Head of Sub-Directorate for Planning and Evaluation of Region I, Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia, Bagus Agung Herbowo, as a resource person.
