Pangkal Pinang – Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Rapat Persiapan Perumusan dan Penginputan Kamus Usulan Aspirasi, di ruang rapat Pulau Ketawai, Senin (20/01/2025). Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Andy Yusfany mengatakan bahwa Permendagri No 86 Tahun 2017 memberikan pedoman agar DPRD dapat menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan saran dan pendapat kepada pemerintah daerah berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat.
Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD akan menjadi bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan. Penyusunan kamus usulan, menurut Andy Yusfany, diperlukan agar pokok-pokok pikiran DPRD dapat dimasukkan ke dalam aplikasi SIPD-RI.
"Kamus Usulan Aspirasi adalah pilihan usulan yang digunakan untuk mengklasifikasikan suatu usulan oleh masyarakat/lembaga atau usulan Pokok Pokok Pikiran DPRD dan disediakan dalam aplikasi SIPD, yang dibuat berdasarkan prioritas program pembangunan daerah," kata Andy Yusfany.
Pada tahap awal perangkat daerah menyusun kamus usulan aspirasi yang kemudian disampaikan kepada Bappeda dan dirumuskan atau dibahas bersama Bappeda, yang dijadwalkan pada hari Rabu (22 Januari 2025).
"Kemudian Kamus Usulan Aspirasi diinput ke dalam aplikasi SIPD Kemendagri paling lambat pada Rabu, 24 Januari pukul 23:00," tegas Andy Yusfany di depan para mitra perangkat daerah dan perwakilan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menghadiri rapat tersebut.
Preparation of Proposed Pokir Aspiration Registry Formulation
Pangkal Pinang – Bappeda of Kepulauan Bangka Belitung Province held a meeting to formulate and input the Proposed Aspiration Registry in the meeting room of Pulau Ketawai, on Monday (20/01/2025). The Head of the Economic and Natural Resources Division, Andy Yusfany, said that MoHA Regulation No. 86 of 2017 provides guidelines so that the members of the Regional House of Representative (DPRD) can convey the DPRD's key thoughts, which are their recommendations and opinions based on the results of their constituency visits/community aspiration screening.
The DPRD's key thoughts (Pokir) will be the material for formulating activities, their locations, and target groups that are in line with achieving the development goals. According to Andi Yusfany, the preparation of the proposed registry is necessary so that the DPRD's key thoughts can be included in the SIPD-RI application.
“The Proposed Aspiration Registry is selected aspirations and is used to classify the proposal from communities/institutions or the proposed DPRD's key thoughts, and is provided in the SIPD application, which is made based on regional development program priorities,” said Andy Yusfany.
In the initial stage, the regional units compiled a list of aspiration proposals, submitted, and then formulated or discussed with Bappeda, scheduled for Wednesday (January 22, 2025).
“Then the Proposed Aspiration Registry is inputted into the Ministry of Home Affairs SIPD application no later than Wednesday, January 24 at 23:00,” said Andy Yusfany in front of attending regional unit partners and representatives in the Kepulauan Bangka Belitung Province Regional Units.
