Pangkal Pinang – Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) dibuat untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan antar instansi pemerintah. Menurut Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kep. Babel, Martini, kebijakan Satu Data Indonesia sangatlah penting karena selama ini terdapat keberagaman data dan metodologi pendataan yang belum berstandar.
"Dengan adanya kebijakan Satu Data Indonesia, dapat menekan ego sektoral dalam penyelenggaraan data dan platform data, serta keengganan berbagi pakai data antar instansi pemerintah,"kata Martini saat membuka Rapat Penyelarasan Rencana Aksi Satu Data Indonesia, di Hotel Bangka City, Kamis (01/08/2024).
Terdapat juga duplikasi dan minimnya keterpaduan data pemerintah serta kekurangan dalam SDM talenta digital dan efektivitas anggaran data di instansi pemerintah. Satu Data Indonesia menurut Martini, berperan dalam mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
"Satu Data berperan dalam menyusun acuan pelaksanaan dan pedoman tata kelola SDI, mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan, mendorong keterbukaan dan transparansi data, dan mendukung sistem statistik nasional," kata Martini.
Hadir sebagai narasumber pada kegiatan yang diikuti perwakilan dari perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bappeda kabupaten/kota, Prakosa Graha dari Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia, Kelvin dari Kemendagri, Bambang Sri Wuyono dari BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Nades Triyani dari Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pangkal Pinang - One Data Indonesia (SDI) policy was created to realize data availability that is accurate, up-to-date, integrated, accountable, easily accessible, and shared between government agencies. Martini, the Head of Infrastructure and Spatial Affairs of Bappeda Babel, said that the One Data Indonesia policy is crucial because data is diverse and data collection methodologies are not standardized.
"One Data Indonesia policy may reduce sectoral egos in organizing data and data platforms, as well as the reluctance to share data among government agencies," said Martini when opening the One Data Indonesia Action Plan Alignment Meeting at the Bangka City Hotel on Thursday (01/08/2024).
Duplication, lack of government data integration, shortages in digital talent. and data budget ineffectiveness in government agencies also exist. One Data Indonesia, according to Martini, plays a role in regulating the implementation of data governance generated by central and regional agencies to support development planning, implementation, evaluation, and control.
"One Data plays a role in preparing implementation references and guidelines for SDI governance, fulfilling the availability of data that is accurate, up-to-date, integrated, accountable, and easily accessible and shared, encouraging data openness and transparency, and supporting the national statistical system," Martini said.
Present as resource persons at the activity attended by representatives from the regional units of the Kepulauan Bangka Belitung Provincial Government and Bappeda of regency/city were Prakosa Graha from the Ministry of PPN / Bappenas of the Republic of Indonesia, Kelvin from the Ministry of Home Affairs, Bambang Sri Wuyono from Statistic Indonesia (BPS) of Kepulauan Bangka Belitung Province, and Nades Triyani from Communication and Informatic Office of Kepulauan Bangka Belitung Province.
