Pangkalpinang – Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang mempengaruhi kualitas hidup manusia. Kemiskinan dalam suatu masyarakat berkaitan dengan berbagai faktor seperti tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.
Hal tersebut dikatakan Sekretaris Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Amran, pada saat membuka Rapat Perencanaan dan Evaluasi Lintas Sektor Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022, di Sun Hotel, Kota Pangkalpinang, Senin (29/08/2022).
Dilanjutkan Amran, kemiskinan menjadi masalah mutlak yang harus diselesaikan dan penurunan tingkat kemiskinan menjadi variabel terpenting dalam perencanaan pembangunan, untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan mapan secara ekonomi.
"Untuk itu, dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan, dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010," kata Amran. Perpres Nomor 96 Tahun 2015 tersebut menjadi pedoman dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
Bedasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada September 2021 sebesar 69,70 ribu orang atau sebesar 4,67 persen. Jika dilihat dari sisi disparitas kemiskinan, persentase penduduk miskin pedesaan lebih tinggi dibandingkan penduduk perkotaan, dimana proporsi penduduk miskin di perkotaan pada September 2021 sebesar 3,22 persen, sedangkan penduduk miskin di perdesaan sebesar 6,57 persen.
Pada bulan Maret 2022, data BPS menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menduduki posisi terendah seIndonesia, dengan persentase 4,45 dengan rincian 3,09 persen penduduk miskin perkotaan dan penduduk miskin perdesaan sebesar 6,26 persen. Menurut Amran, rendahnya persentase kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara nasional tidak lepas dari sinergitas semua pihak, dimana seluruh stakeholder, baik itu pemerintah, kalangan swasta, organisasi kemasyarakatan, universitas dan akademisi, partai politik dan masyarakat bersinergi dan terus berupaya untuk menekan angka penduduk miskin.
"Perlu dibangun visi yang sama, pola pikir dan juga pola tindakan yang saling menguatkan dengan difokuskan pada upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga berbagai sasaran peningkatan kesejahteraan rakyat dapat dicapai dengan baik, dan pemerintah sangat mendukung prakarsa dan inovasi yang dijalankan dan dikembangkan oleh semua pihak dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Amran.
Pada kesempatan yang sama hadir sebagai narasumber, Widaryatmo dari Kementerian PPN/Bappenas RI, Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Toto Haryanto Silitonga, Statistisi Madya BPS Prov. Kep. Babel, Aja Nasrun, Direktur Sumber Daya Manusia PT Timah Tbk, Yennita dan Tonton Dartono dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Bappeda Babel Holds 2022 Governance and Human Development Planning and Evaluation Meeting
Pangkalpinang – Poverty is a complex problem that affects the quality of human life. Poverty in a society is related to various factors such as income level, education, health, access to goods and services, geographical location, gender, and environmental conditions.
This was said by the Secretary of Bappeda of Kepulauan Bangka Belitung Province, Amran, when opening the Planning and Cross-Sector Evaluation Meeting of the Government and Human Development Sector, 2022 Poverty Reduction Program of Kepulauan Bangka Belitung Province, at the Sun Hotel, Pangkalpinang City, Monday (29/08/ 2022).
Amran continued, “Poverty is an absolute problem that must be solved, and poverty reduction is the most important variable in development planning to make Indonesia a developed and economically stable country.”
"Therefore, in an effort to accelerate poverty reduction, it is necessary to take coordinated steps in an integrated manner in preparing the formulation and implementation of poverty reduction policies by referring to Presidential Regulation Number 96 of 2015 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 15 of 2010," said Amran. The serves as a guideline for accelerating poverty reduction in Indonesia.
Based on Statistic Indonesia (BPS) data, the number of poor people in Kepulauan Bangka Belitung Province in September 2021 was 69.70 thousand, or 4.67 percent. When viewed in terms of poverty disparities, the percentage of rural poor is higher than that of urban poor, where the proportion of poor people in urban areas in September 2021 was 3.22 percent, while the poor in rural areas was 6.57 percent.
In March 2022, BPS recorded that the percentage of poor people in Kepulauan Bangka Belitung Province was in the lowest position in Indonesia, with a percentage of 4.45, with 3.09 percent of the urban poor and 6.26 percent of the rural poor. According to Amran, the low rate of poverty in Kepulauan Bangka Belitung Province and nationally cannot be separated from the synergy of all parties, where all stakeholders, including the government, the private sector, community organizations, universities and academics, political parties, and community, synergize and continue to strive to reduce the number of poor people.
"It is necessary to build a common vision, mindset, and patterns of action that are mutually reinforcing with a focus on efforts to reduce poverty, so that various targets to improve people's welfare can be achieved properly, and the government strongly supports initiatives and innovations carried out and developed by all parties to support the efforts to improve people's welfare," said Amran.
On the same occasion, present as resource persons were Widaryatmo from the Ministry of National Development Planning/Bappenas RI, Head of BPS of Kepulauan Bangka Belitung Province, Toto Haryanto Silitonga, Senior Statisticians of BPS of Kepulauan Bangka Belitung Province, Aja Nasrun, Human Resources Director of PT Timah Tbk, Yennita, and Tonton Dartono from the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K).
